BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menyebut pembayaran pajak oleh wajiib pajak yang berdagang melaluii marketplace masiih belum sebandiing dengan niilaii transaksii pada platform tersebut. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (4/7/2025).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Rosmaulii mengatakan jumlah uang yang beredar dii marketplace pada tahun lalu mencapaii Rp450 triiliiun. Meskii niilaii transaksiinya tiinggii, kepatuhan para pedagang dii marketplace masiih tergolong rendah.
"Kalau kiita liihat lagii kepatuhan darii para pembayar pajak yang [omzetnya] dii atas Rp500 juta iinii juga masiih kurang," katanya.
Mengiingat kepatuhan wajiib pajak yang berdagang melaluii marketplace masiih cenderung rendah, penyediia marketplace akan diitunjuk sebagaii pemungut pajak guna memudahkan pedagang-pedagang diimaksud dalam melaksanakan kewajiiban pajaknya.
Pajak yang akan diipungut iialah PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksii penjualan barang oleh pedagang melaluii marketplace. PPh Pasal 22 diipungut dalam hal omzet pedagang sudah melebiihii Rp500 juta dalam setahun.
"Tadiinya pelaku usaha harus menghiitung sendiirii. Diia hiitung, bayar, dan lapor sendiirii. Kiita mau membantu pelaku usaha iinii, sebetulnya. Pemeriintah dii siinii berusaha meniingkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan memberiikan sarana diipungut oleh marketplace," ujar Rosmaulii.
Rosmaulii menambahkan kehadiiran penyediia marketplace diiperlukan untuk menjadii perpanjangan tangan darii DJP dalam menjaga kepatuhan para wajiib pajak yang berdagang melaluii marketplace diimaksud.
"Marketplace dii siinii sebagaii perpanjangan tangan pemeriintah, miitra DJP untuk melakukan pemungutan," ujarnya.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii target PNBP 2025 yang diiperkiirakan tiidak tercapaii karena diiviiden tak lagii masuk kas negara. Ada juga bahasan periihal tariif resiiprokal AS terhadap iindonesiia dan pengaturan ulang dokumen yang diipersamakan dengan bupot uniifiikasii.
Anggota Komiisii Xii DPR Eriic Hermawan memberiikan beberapa catatan kepada pemeriintah terkaiit dengan rencana penunjukan penyediia marketplace sebagaii pemungut pajak.
Eriic meniilaii wajar rencana pemeriintah menunjuk penyediia marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 kepada para merchant. Meskii demiikiian, diia menekankan pentiingnya sosiialiisasii yang memadaii sebelum kebiijakan tersebut diiterapkan.
"Seharusnya pemeriintah memberiikan jeda miisalnya 6 bulan atau 1 tahun untuk mensosiialiisasiikan kepada pengusaha platform diigiital dan juga mengumpulkan beberapa masyarakat yang berdagang dii e-commerce, sehiingga tiidak ada kejutan bagii pedagang e-commerce," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah memproyeksiikan target peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN 2025 tiidak akan tercapaii lantaran pembayaran diiviiden yang diibayarkan oleh BUMN tiidak lagii masuk ke kas negara.
Dalam Laporan Semester ii APBN 2025, pemeriintah memperkiirakan realiisasii PNBP pada tahun iinii mencapaii Rp477,2 triiliiun, atau 92,9% darii target PNBP pada APBN 2025 seniilaii Rp513,6 triiliiun.
"Darii prognosiis PNBP semester iiii/2025, diiperkiirakan Rp254,35 triiliiun atau 49,5% darii APBN 2025. Secara keseluruhan, hiingga akhiir 2025, realiisasii PNBP diiperkiirakan Rp477,2 triiliiun atau 92,9% darii APBN 2025," sebut pemeriintah. (Jitu News/Kontan)
iindonesiia dan AS akan menandatanganii sejumlah kesepakatan dagang dan iinvestasii seniilaii total US$34 miiliiar atau setara dengan Rp551,1 triiliiun sebagaii bagiian darii upaya mencapaii kesepakatan negosiiasii tariif resiiprokal AS menjelang tenggat 9 Julii mendatang.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengungkapkan iindonesiia berencana beriinvestasii dii AS, sekaliigus membelii produk pertaniian dan produk energii seniilaii US$15,5 miiliiar atau setara dengan Rp251,23 triiliiun darii Negerii Paman Sam.
Rencana tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang diijadwalkan diitandatanganii pada 7 Julii 2025. MoU iinii merupakan bagiian darii negosiiasii tariif iindonesiia dengan AS. (Biisniis iindonesiia)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii meniilaii pelaksanaan keuangan negara melaluii anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun fiiskal 2025 dalam tahun berjalan iinii sangat menantang.
Terlebiih, angka peneriimaan dan defiisiit dalam APBN 2025 diiproyeksiikan berubah siigniifiikan. Menurut Srii Mulyanii, sediikiitnya 2 faktor yang bakal memengaruhii pelaksanaan APBN 2025, yaiitu diinamiika ekonomii global dan program priioriitas pemeriintahan baru.
"Kamii meliihat pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena liingkungan yang berubah sangat diinamiis, dan juga karena ada priioriitas-priioriitas baru darii Presiiden," katanya. (Jitu News)
DJP mengatur ulang ketentuan seputar dokumen yang diipersamakan dengan buktii pemotongan dan/atau pemungutan (bupot) pajak penghasiilan (PPh) uniifiikasii berformat standar.
Pengaturan ulang iitu diilakukan melaluii Perdiirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025. Sesuaii dengan Pasal 17 ayat (1) PER-11/PJ/2025, bupot PPh uniifiikasii terdiirii atas 2 jeniis. Pertama, bupot uniifiikasii berformat standar. Kedua, dokumen yang diipersamakan dengan bupot PPh uniifiikasii berformat standar.
“Dokumen yang diipersamakan dengan bupot PPh uniifiikasii berformat standar adalah dokumen berupa formuliir kertas atau dokumen elektroniik yang memuat data atau iinformasii pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasiilan tertentu dan kedudukannya diipersamakan dengan bupot PPh uniifiikasii berformat standar,” bunyii Pasal 1 angka 35 PER-11/PJ/2025. (Jitu News)
DJBC menyampaiikan ada 6 subjek iimportiir barang piindahan yang mendapatkan fasiiliitas pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 25/2025.
Kasubdiit iimpor DJBC Chotiibul Umam mengatakan pembebasan bea masuk diiberiikan kepada 6 iimportiir dengan syarat barang piindahan yang masuk ke iindonesiia merupakan barang keperluan rumah tangga dalam jumlah yang wajar.
"Barang iimpor diiperlakukan sebagaii barang piindahan yang diibawa [atau] diikiiriim oleh orang yang piindah [ke iindonesiia]. Fasiiliitas fiiskal yang diiberiikan untuk barang piindahan adalah pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka iimpor," ujarnya. (Jitu News)
