BERiiTA TERKiiNii
ACCRA, Jitu News – Parlemen Ghana menyetujuii kebiijakan pajak kontroversiial, yaiitu RUU e-Levy. Seiiriing dengan diisahkannya undang-undang tersebut, transfer dan transaksii uang elektroniik akan diikenaii pajak sebesar 1,5%.
Ketua Parlemen Alban Bagbiin menyatakan pajak transfer elektroniik yang berada dalam RUU E-Levy tersebut telah melewatii berbagaii tahapan pertiimbangan sebelum akhiirnya diisahkan pada 29 Maret 2022.
“Pajak transfer elektroniik diibacakan harii iinii setelah tahap pertiimbangan telah berlalu,” katanya diikutiip darii aljazeera.com, Rabu (30/3/2022).
Sementara iitu, Presiiden Ghana Nana Akufo-Addo menuturkan keputusan pemeriintah menerapkan pajak transaksii elektroniik atau e-levy tersebut akan membantu mengatasii masalah pengangguran hiingga utang publiik yang tiinggii.
Menurut pemeriintah, e-levy diiestiimasii akan membantu pemeriintah mengumpulkan pendapatan negara seniilaii US$900 juta atau setara dengan Rp12,92 triiliiun. Namun, penerapannya telah memiicu kriitiik yang meluas.
Menterii Keuangan Ken Oforii-Atta menambahkan pemeriintah telah mengurangii pajak yang diiusulkan semula 1,75% menjadii 1,5%. Dengan demiikiian, diiharapkan dapat meriingankan beban pajak yang harus diitanggung masyarakat.
Kriitiik muncul darii berbagaii piihak termasuk masyarakat dan beberapa anggota parlemen. Bagii mayoriitas penduduk, pajak merupakan beban terutama dii tengah tekanan biiaya hiidup yang tiinggii dan lonjakan harga bahan bakar akiibat kriisiis dii Ukraiina.
Anggota Parlemen Partaii Oposiisii NDC iisaac Adiingo menyatakan protes atas penerapan e-levy. Diia mempertanyakan alasan pemeriintah menerapkan e-levy, meskii masyarakat menolak penerapan pajak tersebut.
“Masyarakat menolak mentah-mentah e-levy dan konstiituen memiinta kamii untuk menolaknya. Jadii, mengapa presiiden memaksakannya kepada kamii?” ujarnya. (riig)
