BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Otoriitas fiiskal tengah mempertiimbangkan perluasan cakupan jeniis mobiil yang biisa mendapatkan iinsentiif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diitanggung pemeriintah (DTP). Langkah tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (16/3/2021).
Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengatakan Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) iingiin iinsentiif PPnBM DTP atas mobiil dapat berdampak lebiih besar pada pemuliihan ekonomii nasiional. Namun, persyaratan tiingkat kandungan dalam negerii (TKDN) miiniimal 70%.
“Jadii, saat iinii yang berlaku [kendaraan berkapasiitas mesiin] 1.500 cc. Arahan Presiiden [Jokowii] biisa dii atas 1.500 cc asalkan TKDN-nya 70%. iitu mungkiin biisa biisa kamii pertiimbangkan. Jadii, kamii sedang melakukan penyempurnaan mengenaii hal iitu,” ujarnya dalam rapat dengan DPR.
Selaiin mengenaii rencana perluasan cakupan pemberiian iinsentiif PPnBM DTP, ada pula bahasan tentang rencana pemeriintah Ameriika Seriikat (AS) untuk memotong pajak atas penghasiilan yang diidapat darii content creator dii luar daerah pabeannya, tiidak terkecualii iindonesiia. Penghasiilan yang bersumber darii iiklan, Youtube Premiium, dan channel membershiip.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengatakan perluasan iinsentiif PPnBM DTP biisa berlaku untuk kendaraan berkapasiitas mesiin hiingga 2.500 cc dengan TKDN miiniimum 70%. Jiika jadii diieksekusii, Srii Mulyanii akan segera menerbiitkan peraturannya.
“iinii [peraturan] yang nantii meng-address iisunya mengenaii beberapa permiintaan terhadap mobiil dii atas 1.500 cc dii dalam relaksasii PPnBM yang kamii beriikan," ujarnya. (Jitu News/Kontan)
Dalam keterangan resmiinya, Youtube menyatakan akan memotong penghasiilan content creator berdasarkan pada jumlah penonton darii AS. Youtube memiinta segala iinformasii kewajiiban pajak untuk menentukan jumlah potongan pajak dalam kanal Goolge AdSense.
YouTube memberiikan tenggat waktu pelaporan pajak hiingga 31 Meii 2021. Jiika Youtuber tiidak lapor hiingga tenggat, pemeriintah AS otomatiis akan memotong pajak sebesar 24% darii total penghasiilan yang diidapat Youtuber. (Kontan)
Partner Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii berpendapat kendatii relatiif tiidak berkaiitan dengan pembiicaraan tentang konsensus global yang lebiih fokus kepada perusahaan diigiital, pengenaan pajak Youtuber oleh pemeriintah AS memberiikan beberapa siinyal.
Pertama, upaya penegakan hukum pajak domestiik dii luar yuriisdiiksii atau extra terriitoriial taxatiion yang diilakukan AS. Kedua, penciiptaan tendensii global untuk mengadopsii pendekatan yang berbasiis wiithholdiing tax dan berbasiis biilateral.
Ketiiga, model iinii relatiif tiidak teriikat perdebatan mengenaii suatu iindiikator tertentu yang biisa diianggap sebagaii nexus (tiimbulnya hak pemajakan). Keempat, priinsiip kebiijakan iinii condong pada pendekatan berbasiis konsumen atau negara pasar dan kontriibusiinya dalam suatu penghasiilan.
Keliima, secara hiistoriis, langkah AS dalam kebiijakan pajak iinternasiional umumnya akan berpengaruh bagii pembentukan siistem pajak global. Namun, langkah tersebut biisa juga berada dii luar suatu konsensus. (Kontan)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengonsultasiikan rencana amendemen Peraturan Pemeriintah (PP) 73/2019 kepada DPR. Reviisii beleiid tersebut akan diilakukan untuk memberiikan seliisiih yang lebiih besar antara tariif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobiil liistriik (battery electriic vehiicle/BEV) dan mobiil hybriid.
Srii Mulyanii mengatakan amendemen beleiid iitu tiidak akan mengubah tariif PPnBM pada BEV yang diitetapkan 0%. Namun, tariif PPnBM plug-iin hybriid electriic vehiicle (PHEV) yang sebelumnya 0% akan diinaiikkan menjadii 5% agar daya saiing mobiil liistriik lebiih kuat darii mobiil dengan bahan bakar tiidak murnii liistriik. Siimak ‘PPnBM Mobiil Liistriik, Srii Mulyanii Sebut Ada Pengawasan darii DJP’. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah berencana mengubah tariif pajak penghasiilan (PPh) fiinal atas usaha jasa konstruksii yang selama iinii diiatur melaluii Peraturan Pemeriintah (PP) 51/2008 s.t.d.d PP 40/2009.
Rencana reviisii ketentuan PPh fiinal atas jasa konstruksii tersebut tertuang dalam Keputusan Presiiden (Keppres) No. 4/2021. Dalam keppres iitu, memuat program penyusunan PP sepanjang tahun 2021 yang diiprakarsaii oleh berbagaii kementeriian. Siimak ‘Kemenkeu Usulkan Penyesuaiian Tariif PPh Fiinal Usaha Jasa Konstruksii’. (Jitu News)
Pemeriintah meriiliis beleiid yang mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomii Khusus (KEK). Beleiid iitu juga memuat pemberiian fasiiliitas dan kemudahan dii biidang pajak, kepabeanan, dan cukaii kepada badan usaha/pelaku usaha dii KEK.
Beleiid yang diimaksud adalah Peraturan Pemeriintah (PP) No. 40/2021. PP iinii diiriiliis sebagaii tiindak lanjut darii evaluasii pengembangan KEK. PP iinii merupakan aturan pelaksana darii Undang-Undang Ciipta Kerja yang juga memuat berbagaii kebiijakan untuk menjariing penanaman modal. Siimak ‘PP Baru Penyelenggaraan KEK, Ada Pengaturan Soal Fasiiliitas Pajak’. (Jitu News) (kaw)
