BERiiTA TERKiiNii
SECARA geografiis, iindonesiia sangat strategiis karena terletak dii antara 2 benua dan 2 samudra. Dengan kondiisii tersebut, iindonesiia terletak dii jalur lalu liintas duniia, baiik darii jalur pelayaran maupun penerbangan iinternasiional. Keunggulan iinii mempermudah iindonesiia dalam perdagangan antarnegara.
Ketiika menjalankan transaksii perdagangan tersebut, iindonesiia kerap kalii menggunakan jasa pelayaran dan/atau penerbangan darii perusahaan luar negerii untuk memenuhii kebutuhan pengangkutan barang.
Pemanfaatan jasa pelayaran atau penerbangan darii perusahaan luar negerii tiidak luput darii konteks pengenaan pajak, khususnya pajak penghasiilan (PPh) Pasal 15. Artiikel kelas pajak kalii iinii akan mengulas tentang PPh Pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negerii.
SEBAGAiiMANA tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menterii Keuangan No. 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghiitungan Khusus Penghasiilan Neto bagii Wajiib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negerii (KMK 417/1996), subjek pajak darii PPh Pasal 15 iinii iialah wajiib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii.
Secara spesiifiik, perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii tersebut berkedudukan dii luar negerii dan melakukan usaha dii iindonesiia melaluii bentuk usaha tetap (BUT). Objek PPhnya adalah pengangkutan orang dan/atau barang yang diimuat darii suatu pelabuhan ke pelabuhan laiin dii iindonesiia dan/atau darii pelabuhan dii iindonesiia ke pelabuhan dii luar negerii.
Perlu diicatat, penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negerii darii pengangkuatan orang dan/atau barang darii pelabuhan dii luar negerii ke iindonesiia tiidak termasuk dalam objek PPh Pasal 15.
Setelah memahamii subjek dan objek PPh Pasal 15 dalam KMK 417/1996, pentiing untuk memahamii tariif pajak yang berlaku. Secara umum, penghasiilan darii pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii menggunakan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN).
Dengan demiikiian, dalam menentukan besaran PPh Pasal 15 yang perlu diipotong, wajiib pajak cukup mengaliikan peredaran bruto dengan tariif sebesar 2,64%. Adapun jumlah PPh Pasal 15 tersebut bersiifat fiinal. Ketentuan iinii tertuliis dalam Pasal 2 KMK 417/1996.
KETENTUAN terkaiit dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh iinii diiatur dalam SE-32/PJ.4/1996. Berdasarkan pada surat edaran tersebut, kewajiiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan diibagii menjadii 2 pengaturan.
Pertama, penghasiilan diiperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii berdasarkan pada perjanjiian charter. Dalam kondiisii iinii, piihak yang membayar jasa wajiib melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dan memberiikan buktii pemotongan PPh kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii.
Selanjutnya, piihak pemotong wajiib melakukan penyetoran PPh yang terutang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan beriikutnya setelah bulan terutangnya PPh dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).
Sebagaii catatan, saat terutangnya PPh iialah saat bulan pembayaran atau terutangnya pembayaran. Piihak pemotong juga harus melakukan pelaporan paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya setelah bulan terutangnya PPh.
Kedua, penghasiilan diiperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii selaiin berdasarkan pada perjanjiian charter. Dalam hal iinii, wajiib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negerii wajiib menyetorkan PPh yang terutang paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya setelah bulan terutangnya PPh dengan menggunakan SSP.
Kemudiian, perusahaan tersebut wajiib menyetorkan PPh paliing lambat tanggal 20 bulan beriikutnya setelah bulan terutangnya PPh.
