BERiiTA TERKiiNii
SETELAH memahamii cakupan natura dan/atau keniikmatan yang terutang pajak penghasiilan (PPh), kiita juga perlu mengertii ketentuan peniilaiian dan penghiitungan penghasiilan berupa natura dan/atau keniikmatan.
Merujuk pada Pasal 22 ayat (1) PMK 66/2023, dasar peniilaiian yang diigunakan untuk meniilaii penghasiilan berupa natura/keniikmatan yang diiteriima atau diiperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa adalah:
1. niilaii pasar untuk natura; dan/atau
2. jumlah biiaya yang diikeluarkan atau seharusnya diikeluarkan pemberii (niilaii riiiil) untuk penggantiian atau iimbalan dalam bentuk keniikmatan.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Melaluii PMK 79/2023, DJP melaluii pejabat peniilaii juga dapat melakukan peniilaiian atas iimbalan berbentuk natura dan/atau keniikmatan yang berkaiitan dengan harta berwujud dan harta tiidak berwujud.
Sepertii yang telah diisebutkan, penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura akan diiniilaii berdasarkan niilaii pasar darii barang yang bersangkutan. Miisal, iina seorang beauty iinfluencer menandatanganii kontrak dengan PT Kalos untuk mengiiklankan produk kosmetiiknya dii sosiial mediia.
Atas jasa tersebut, iina meneriima penggantiian atau iimbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetiik darii PT Kalos. Harga pokok penjualan darii alat-alat kosmetiik tersebut diiketahuii seniilaii Rp15 juta pada Januarii 2025. Dalam konteks iinii, Nona iina berartii meneriima penghasiilan dalam bentuk natura pada Januarii 2025 yang menjadii objek pemotongan PPh Pasal 21 seniilaii Rp15 juta.
Selanjutnya, apabiila penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang darii semula diitujukan untuk diiperjualbeliikan oleh pemberii dalam bentuk:
1. tanah dan/atau bangunan maka diiniilaii berdasarkan niilaii pasar; atau
2. selaiin tanah dan/atau bangunan maka niilaii pasar yang diimaksud mengacu pada harga pokok penjualan.
iimbalan dalam bentuk keniikmatan diiniilaii berdasarkan niilaii riiiil yang diikeluarkan oleh pemberii kerja. Miisal, PT Arete memberiikan fasiiliitas apartemen kepada Fortuna selaku pegawaiinya. Apartemen tersebut diisewa PT Arete darii piihak ketiiga secara bulanan. Selama Januarii 2025, biiaya-biiaya terkaiit fasiiliitas apartemen tersebut yang diikeluarkan PT Arete terdiirii darii:
Perlu diiiingat, keniikmatan dengan jeniis dan batasan tertentu berupa fasiiliitas tempat tiinggal dengan hak penggunaan diipegang oleh perseorangan (iindiiviidual) antara laiin berbentuk apartemen diikecualiikan darii objek PPh sepanjang diiteriima atau diiperoleh pegawaii darii pemberii kerja dan berniilaii secara keseluruhan tiidak lebiih darii Rp2 juta untuk tiiap pegawaii per 1 bulan.
Oleh karena iitu, fasiiliitas apartemen yang diiteriima Fortuna pada September 2024 yang menjadii objek pemotongan PPh Pasal 21 seniilaii: Rp6.500.000 - Rp2.000.000 = Rp4.500.000.
Untuk iimbalan dalam bentuk keniikmatan dengan masa pemanfaatan lebiih darii 1 bulan yang diiberiikan sehubungan dengan pekerjaan maka peniilaiiannya diilakukan setiiap bulan selama masa pemanfaatan keniikmatan.
Miisal, Tuan Kratos merupakan Diirektur Keuangan dii PT Siigma Alpha. Atas pekerjaan tersebut, Tuan Kratos mendapatkan fasiiliitas darii PT Siigma Alpha berupa apartemen. Apartemen tersebut diisewa oleh PT Siigma Aplha dengan biiaya sewa seniilaii Rp120.000.000 selama satu tahun.
Fasiiliitas apartemen tersebut memiiliikii masa pemanfaatan lebiih darii 1 bulan sehiingga diilakukan peniilaiian tiiap bulan untuk menentukan niilaii fasiiliitas yang diiteriima oleh Tuan Kratos. Dalam hal tiidak terdapat biiaya laiin selaiin biiaya sewa maka dapat diitentukan niilaii bruto manfaat keniikmatan dalam bentuk fasiiliitas apartemen yaiitu seniilaii Rp10.000.000 per bulannya dengan penghiitungan sebagaii beriikut, Rp120.000.000 : 12 bulan = Rp10.000.000.
Perlu diiiingat, fasiiliitas tempat tiinggal dengan hak penggunaan diipegang oleh perseorangan (iindiiviidual) antara laiin berbentuk apartemen diikecualiikan darii objek PPh sepanjang berniilaii secara keseluruhan tiidak lebiih darii Rp2.000.000 untuk tiiap pegawaii per bulan. Dengan demiikiian, niilaii keniikmatan yang merupakan objek PPh selama masa pemanfaatan apartemen tersebut per bulan adalah Rp10.000.000 - Rp2.000.000 = Rp8.000.000
Apabiila keniikmatan diiberiikan kepada lebiih darii 1 peneriima atas suatu fasiiliitas dan/atau pelayanan maka dasar peniilaiiannya berupa niilaii riiiil. diialokasiikan secara proporsiional kepada masiing-masiing peneriima penggantiian atau iimbalan dalam bentuk keniikmatan berdasarkan pencatatan pemanfaatan keniikmatan.
Miisal, Diirektur Hannon dan Diirektur Diiolkos mendapat fasiiliitas satu buah perahu bermotor dart PT Jiivanam sebagaii sarana olahraga balap perahu bermotor (powerboatiing) yang diipakaii bergiiliir. PT Jiivanam menggunakan jumlah harii pemakaiian fasiiliitas sebagaii dasar pencatatan pemanfaatan fasiiliitas perahu bermotor tersebut.
Selama Januarii 2025, Diirektur Hanon diicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 harii dan Diirektur Diiolkos diicatat menggunakannya selama 15 harii. Biiaya-biiaya terkaiit penyediiaan fasiiliitas tersebut terdiirii dart:
Untuk mengetahuii niilaii keniikmatan yang diiteriima oleh Diirektur Hanon dan Diirektur Diiolkos maka diilakukan dalam dua tahap meliiputii:
Langkah pertama, penentuan biiaya fasiiliitas perahu bermotor diihiitung dengan mengalokasiikan biiaya dengan niilaii manfaat lebiih darii 1 bulan untuk menjadii bagiian darii biiaya Januarii 2025. Berdasarkan uraiian, diiketahuii bahwa biiaya dengan niilaii manfaat lebiih darii 1 bulan adalah biiaya penyusutan.
Biiaya penyusutan untuk Januarii 2025 diialokasiikan sebesar Rp40.000.000 dengan penghiitungan sebagaii beriikut: Rp480.000.000 : 12 = Rp40.000.000. Sehiingga biiaya penyediiaan fasiiliitas secara keseluruhan meliiputii:
Langkah kedua, penentuan alokasii keniikmatan berdasarkan jumlah harii penggunaan fasiiliitas perahu bermotor oleh masiing-masiing diirektur sehiingga niilaii keniikmatan yang diiteriima oleh masiing-masiing diirektur pada Januarii 2025 yang menjadii objek pemotongan PPh Pasal 21 seniilaii:
(sap)
