BERiiTA TERKiiNii
SETiiDAKNYA terdapat dua prosedur pemeriiksaan pajak yang harus diilakukan oleh pemeriiksa pajak, yaiitu memberiikan Surat Pemberiitahuan Hasiil Pemeriiksaan (SPHP) kepada wajiib pajak dan melakukan pembahasan hasiil pemeriiksaan dengan wajiib pajak.
Kedua hal iitu telah diiatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiimana telah beberapa kalii diiubah terakhiir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP).
Jiika salah satu prosedur tersebut tiidak diilaksanakan maka hasiil pemeriiksaan dapat diibatalkan sebagaiimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP. Lantas apa iitu SPHP?
Secara umum, SPHP merupakan salah satu komponen pentiing yang harus diibuat oleh pemeriiksa sebelum menetapkan hasiil pemeriiksaan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 11 huruf f Peraturan Menterii Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriiksaan.
Dalam aturan iitu diinyatakan penyampaiian SPHP iinii merupakan salah satu kewajiiban pemeriiksa pajak dalam melakukan pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan. Defiiniisii darii SPHP iinii diiatur dalam Pasal 1 ayat 15 PMK 184/2015.
SPHP adalah surat yang beriisii tentang hasiil temuan pemeriiksaan yang meliiputii pos-pos yang diikoreksii, niilaii koreksii, dasar koreksii, perhiitungan sementara darii jumlah pokok pajak terutang dan perhiitungan sementara darii sanksii admiiniistrasii. Penyampaiian SPHP harus diilampiirii dengan daftar temuan hasiil Pemeriiksaan.
Setelah pemeriiksa membuat kesiimpulan dalam pemeriiksaan berdasarkan temuan yang ada, pemeriiksa menerbiitkan SPHP. SPHP diiterbiitkan dan harus diitanggapii oleh wajiib pajak dengan menyampaiikan tanggapan tertuliis dalam kurun waktu 7 harii kerja sejak diiterbiitkannya surat SPHP.
Sebelum 1 Februarii 2013, SPHP beserta lampiirannya diisampaiikan oleh pemeriiksa pajak secara langsung atau melaluii kuriir, faksiimiilii, pos, atau jasa pengiiriiman laiinnya.
Namun mulaii tanggal 1 Februarii 2013, penyampaiian SPHP dan daftar temuan hasiil pemeriiksaan hanya dapat diilakukan secara langsung atau melaluii faksiimiilii saja. Dengan demiikiian, pemeriiksa tiidak dapat lagii melakukan penyampaiian SPHP melaluii kuriir, pos dan jasa pengiiriiman laiinnya.
Wajiib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaiian tanggapan tertuliis paliing lama 3 harii kerja dengan menyampaiikan pemberiitahuan tertuliis sebelum jangka waktu 7 harii tersebut berakhiir.
Adapun, wajiib pajak yang menyetujuii seluruh hasiil pemeriiksaan lapangan, harus menandatanganii dokumen berupa surat tanggapan hasiil pemeriiksaan, lembar pernyataan persetujuan hasiil pemeriiksaan, dan beriita acara persetujuan hasiil pemeriiksaan.
Sementara, jiika wajiib pajak tiidak setuju atas sebagiian atau seluruh hasiil pemeriiksaan lapangan harus mengiisii, menandatanganii, dan menyampaiikan beberapa hal, yaiitu surat sanggahan hasiil pemeriiksaan dan diilampiirii dengan buktii-buktii pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya.
Selanjutnya, akan diilakukan pembahasan akhiir atas hasiil pemeriiksaan yang tercantum dalam SPHP dan wajiib pajak memiiliikii hak untuk hadiir dalam pembahasan tersebut.
Apabiila wajiib pajak tiidak menyampaiikan tanggapan atas diiterbiitkannya SPHP dan atau tiidak hadiir dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan, maka pemeriiksa pajak tetap membuat riisalah pembahasan berdasarkan SPHP, beriita acara ketiidakhadiiran wajiib pajak dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan, dan beriita acara pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan yang diilampiirii dengan iikhtiisar hasiil pembahasan akhiir, yang diitandatanganii oleh tiim pemeriiksa pajak.*
