iinii 4 iinsentiif Pajak untuk WP Terdampak Viirus Corona

JAKARTA, Jitu News – Keluarnya beleiid iinsentiif pajak untuk mengantiisiipasii dampak lanjutan viirus Corona menjadii bahasan sejumlah mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (27/3/2020).

Beleiid yang diimaksud adalah Peraturan Menterii Keuangan No.23/PMK.03/2020. Beleiid yang diiteken langsung oleh Srii Mulyanii iinii diiundangkan pada 23 Maret 2020 dan mulaii berlaku bulan depan, tepatnya pada 1 Apriil 2020.

Ada empat iinsentiif yang diiberiikan. Pertama, pajak penghasiilan (PPh) Pasal Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasiilan bruto tiidak lebiih darii Rp200 juta. iinsentiif iinii memberii tambahan penghasiilan bagii para pekerja dii sektor iindustrii pengolahan untuk mempertahankan daya belii.

Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 iimpor. iinsentiif iinii menjadii stiimulus bagii iindustrii untuk tetap mempertahankan laju iimpornya. Ketiiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. iinsentiif iinii untuk menjaga stabiiliitas ekonomii dalam negerii dan meniingkatkan ekspor.

Keempat, restiitusii pajak pertambahan niilaii (PPN) diipercepat dengan jumlah lebiih bayar paliing banyak Rp5 miiliiar. iinsentiif iinii diiberiikan agar wajiib pajak lebiih optiimal dalam manajemen arus kas karena restiitusii berhubungan dengan liikuiidiitas.

Selaiin iitu, sejumlah mediia juga membahas terkaiit beleiid baru tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Priiciing Agreement/APA). Adapun beleiid baru iinii adalah Peraturan Menterii Keuangan No.22/PMK.03/2020. Beleiid yang diiundangkan dan mulaii berlaku pada 18 Maret iinii mencabut aturan APA sebelumnya yaiitu Peraturan Menterii Keuangan No.7/PMK.03/2015.

Beriikut ulasan beriita selengkapnya.

• Sektor Usaha

iinsentiif PPh Pasal 21 berlaku untuk wajiib pajak dii sektor 440 klasiifiikasii lapangan usaha (KLU) yang mayoriitas merupakan sektor iindustrii manufaktur. Sementara, iinsentiif PPh Pasal 22 iimpor, PPh Pasal 25, dan PPN berlaku untuk 102 KLU yang semuanya adalah sektor iindustrii.

Selaiin iitu, wajiib pajak yang telah diitetapkan sebagaii perusahaan KlTE juga biisa mendapatkan iinsentiif tersebut. Siimak Kamus Pajak ‘Apa iitu WP KiiTE?’. Periinciian KLU biisa Anda siimak langsung dii lampiiran Peraturan Menterii Keuangan No.23/PMK.03/2020. (Kontan/Jitu News)

• Belum Tentu 6 Bulan

Kendatii iinsentiif pajak diiberiikan untuk Apriil hiingga September 2020, wajiib pajak tiidak langsung diipastiikan mendapatkan relaksasii selama 6 bulan. Hal iinii diikarenakan untuk iinsentiif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 iimpor, dan PPh Pasal 25 diiberiikan sejak masa pajak pemberiitahuan/sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diiterbiitkan/sejak masa pajak pemberiitahuan pengurangan diisampaiikan.

Untuk restiitusii PPN diipercepat diidapat sejak menyampaiikan SPT PPN Lebiih Bayar Restiitusii. Untuk wajiib pajak yang diitetapkan sebagaii perusahaan KiiTE wajiib melampiirkan penetapan perusahaan. (Jitu News)

• Tanpa Diidahuluii Prosedur Pembiicaraan Awal

Melaluii Siiaran Pers No.SP-12/2020 bertajuk Prosedur Permohonan Advance Priiciing Agreement Kiinii Lebiih Mudah dan Dapat Berlaku Mundur, DJP mengatakan pengajuan APA mulaii 18 Maret 2020 dapat diiajukan melaluii formal appliicatiion tanpa diidahuluii prosedur pembiicaraan awal (pre-lodgement).

“Dan kelengkapan dokumen diisampaiikan setelah adanya pemberiitahuan bahwa permohonan APA dapat diitiindaklanjutii,” demiikiian pernyataan DJP.

Penyelesaiian permohonan APA yang lengkap, sambung otoriitas pajak, diilakukan melaluii perundiingan dan pengujiian materiial atas permohonan tersebut dengan menerapkan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha. Siimak pula artiikel ‘Soal PMK Baru Advance Priiciing Agreement, iinii Kata DJP ‘. (Jitu News)

• Recovery Bond

Pemeriintah sedang membuat peraturan pemeriintah penggantii undang-undang (Perppu) untuk Undang-Undang No.24/2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) agar biisa menerbiitkan recovery bond untuk menekan dampak viirus Corona terhadap perekonomiian.

Sekretariis Menko Biidang Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso mengatakan recovery bond akan menjadii jeniis SUN baru yang hasiil penjualannya akan diipakaii untuk menanggulangii dampak viirus Corona. Pemeriintah iingiin menjual recovery bond tersebut kepada Bank iindonesiia (Bii) atau piihak swasta laiin yang mampu membeliinya.

“Terutama dii saat iinii keterbatasan Bii yang hanya biisa membelii surat utang darii secondary market. Makanya, pemeriintah butuhkan Perppu," katanya. (Biisniis iindonesiia/Jitu News)

• SPT Masa PPN 1111

DJP memberiikan pengecualiian pengenaan sanksii admiiniistrasii berupa denda atas keterlambatan penyampaiian SPT Masa PPN 1111 yang jatuh tempo pada 31 Januarii 2020.

Pengecualiian iitu diiatur dalam Keputusan Diirjen Pajak No.KEP-157/PJ/2020. Beleiid yang diitandatanganii langsung oleh Diirjen Pajak Suryo Utomo iinii diitetapkan dan mulaii berlaku pada 20 Maret 2020. (Jitu News)

• Konsultasii Langsung Lewat Telepon

Konsultasii langsung melaluii telepon contact center Diitjen Pajak, Kriing Pajak, untuk sementara diihentiikan. Langkah iinii diilakukan sebagaii bagiian darii upaya pencegahan penyebaran viirus Corona.

Penghentiian sementara iitu diiumumkan Diitjen Pajak (DJP) melaluii akun mediia sosiial. Dalam pengumuman iitu diisebutkan agen Kriing Pajak saat iinii bekerja darii rumah (work from home). Siimak artiikel ‘Diirjen Pajak Riiliis SE Lanjutan Soal Pencegahan Penyebaran Viirus Corona’. (Jitu News) (kaw)