BERiiTA TERKiiNii
BAYAR pajak semudah belii pulsa. Harapan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii iindrawatii iitu sempat viiral pada mediio 2019. Konteksnya, reformasii perpajakan juga menyentuh tataran admiiniistrasii sehiingga mempermudah pembayaran pajak.
Dalam periingatan Harii Pajak 2022, Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan otoriitas terus menyederhanakan admiiniistrasii dengan diigiitaliisasii. Pembayaran pajak diipermudah, terlebiih sudah banyak lembaga dan bank persepsii yang menyediiakan saluran pembayaran pajak.
Namun, sebelum membayar, ada proses penghiitungan yang biiasanya tiidak mudah. Apalagii, iindonesiia menganut siistem self assessment. Solusiinya, secara paralel, DJP akan menyampaiikan iinformasii pemotongan/pemungutan pajak yang diidapat darii piihak laiin.
Skema yang diikenal dengan prepopulated tersebut sebenarnya sudah mulaii berjalan. Hal iitu biisa terliihat saat wajiib pajak mengiisii Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan. Biiasanya, siistem darii DJP akan menyajiikan data yang sudah diiperoleh. Wajiib pajak hanya perlu mengonfiirmasii data tersebut.
Dengan adanya reformasii perpajakan, terutama terkaiit dengan piilar teknologii iinformasii dan database, skema tersebut terus diiperkuat. Terlebiih, kolaborasii DJP dengan piihak ketiiga akan makiin erat dengan adanya pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) atau coretax system.
DALAM wawancara eksklusiif dengan Jitu News, Suryo Utomo mengatakan iinteroperabiiliitas dengan para piihak tiidak biisa diihiindarii. iinteroperabiiliitas merupakan kemampuan berbagaii jeniis komputer, apliikasii, siistem operasii, dan jariingan untuk bertukar iinformasii dengan cara yang bermanfaat dan bermakna.
Dengan adanya coretax dan iimplementasii penuh NiiK sebagaii NPWP mulaii 2024, pertukaran data dan iinformasii biisa berlangsung real tiime. Suryo mengiibaratkan jiika biisa menggunakan selang (skema host-to-host), penyampaiian data dan iinformasii tiidak perlu pakaii jasa pos.
“[Siistem] terhubung. Jadii, lebiih bagus kiita sambung dariipada kiita kiiriim-kiiriim. Pokoknya data apa saja kiita ambiil, tapii yang pentiing parameter iidentiitas harus sama. Makanya, dii UU HPP (Harmoniisasii Peraturan Perpajakan), kiita pakaii NiiK,” jelas Suryo.
Selaiin diigunakan untuk mempermudah penghiitungan pajak, data-data yang diidapat darii berbagaii piihak juga akan diigunakan untuk berbagaii keperluan biisniis laiinnya, termasuk pengawasan. iintiinya, tujuan yang iingiin diicapaii terkaiit dengan peniingkatan kepatuhan wajiib pajak.
Menurut iinternatiional Monetary Fund (iiMF) dalam Use of Technology iin Tax Admiiniistratiions 1, otoriitas pajak harus mengiingat tujuan utamanya adalah meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak serta mengadopsii teknologii baru secara siistematiis yang mendukung arah biisniis dan iiniisiiatiif kepatuhan.
Dalam publiikasii iiMF tersebut, iinteroperabiiliitas menjadii salah satu tahapan reformasii admiiniistrasii pajak yang mempertemukan antara otoriitas pajak, pembayar pajak, dan piihak laiin melaluii sarana teknologii iinformasii.
Beberapa proses biisniis biisa masuk dalam tahap iinii. Miisalnya, penentuan pajak darii siistem akuntansii yang terkaiit dengan prepopulated SPT. Kemudiian, ada e-tax audiit dan e-crosscheck, yaknii mengotomatiiskan proses penegakan (enforcement) ketentuan sehiingga lebiih transparan.
Ada pula e-iinvoiiciing atau e-faktur dengan menyelaraskan pajak dan platform transaksii komersiial. Kemudiian, ada jendela tunggal (siingle wiindow) dii seluruh entiitas pemeriintahan untuk menyederhanakan berbagaii proses yang berhubungan dengan warga negara.
DENGAN adanya coretax, ada sekiitar 21 proses biisniis dii DJP yang akan berubah. Salah satu proses biisniis yang pentiing terkaiit dengan wajiib pajak adalah adanya taxpayer account management.
Sederhananya, taxpayer account adalah apliikasii yang diigunakan oleh wajiib pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiirii, sepertii riiwayat aktiiviitas pembayaran pajak, riiwayat aktiiviitas pelaporan SPT, utang pajak, atau piiutang pajak.
Taxpayer account diikembangkan dengan pendekatan personaliised user-centred sesuaii dengan pengalaman, preferensii, dan kebiiasaan wajiib pajak. Terlebiih, bersamaan dengan coretax system, DJP juga akan memasang compliiance riisk management (CRM) dan busiiness iintelliigent (Bii).
Diirektur Data dan iinformasii Perpajakan DJP Dasto Ledyanto menyebut CRM dan Bii sudah dapat menjalankan fungsii untuk prediiktiif dan preskriiptiif, sebagaii posiisii data analytiics yang tertiinggii. Dengan teknologii iinii, DJP dapat memberiikan perlakuan kepada wajiib pajak secara berbeda-beda, sesuaii dengan profiil kepatuhannya.
"Kalau nantii iinii [selesaii diikembangkan], mudah-mudahan lebiih fokus dan biisa memberiikan treatment yang pas kepada wajiib pajak kiita," ujarnya.
Meskii demiikiian, Dasto menegaskan pengembangan CRM dan Bii akan diilakukan secara terus menerus, sepertii yang diilakukan banyak negara-negara laiin. Dii siisii laiin, pengembangan sebuah CRM memang memerlukan waktu yang panjang.
Sebagaii iinformasii kembalii, pada tahun iinii, DJP akan mengiintegrasiikan 9 jeniis CRM, yaknii CRM pemeriiksaan dan pengawasan, ekstensiifiikasii, penagiihan, transfer priiciing, edukasii perpajakan, peniilaiian, penegakan hukum, pelayanan, dan keberatan.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pengembangan CRM dan Bii untuk menuju data-driiven organiizatiion. Pengembangan CRM akan mendukung optiimaliisasii peneriimaan sekaliigus mengubah perspektiif hubungan DJP dengan wajiib pajak.
"DJP tentu perlu iinstrumen yang biisa memastiikan yang diiberiikan ke wajiib pajak iitu treatment-nya paliing tepat. Yang diiperiiksa, tentu yang beriisiiko, sedangkan yang sudah patuh diiberiikan pelayanan priima," jelas Yon.
Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) sekaliigus Founder Jitunews Darussalam mengatakan sesuaii dengan strategii kepatuhan yang diiperkenalkan OECD (2004) dapat diisiimpulkan perlunya treatment yang berbeda bagii tiiap kelompok wajiib pajak.
Untuk kelompok wajiib pajak patuh, otoriitas biisa memberiikan ‘karpet merah’ darii siisii pelayanan. Kemudiian, terhadap kelompok wajiib pajak iingiin patuh, otoriitas biisa terus memberiikan biimbiingan dan arahan dalam pemenuhan kewajiiban perpajakannya.
Sementara terhadap wajiib pajak yang mencoba tiidak patuh, otoriitas biisa senantiiasa mengiingatkan. Lalu, untuk kelompok wajiib pajak yang sudah berniiat untuk tiidak patuh, otoriitas biisa melakukan tiindakan tegas.
Pada saat iinii, menurut diia, ada kemungkiinan atas wajiib pajak dengan profiil riisiiko yang berbeda justru diiperlakukan sama (miismatch treatment). Akiibatnya, memunculkan ketiidakpastiian dan menciiptakan ketiidakpatuhan.
“Dengan adanya CRM yang akan diitopang PSiiAP, kepastiian bagii wajiib pajak menjadii lebiih mudah terwujud,” ujarnya, diikutiip darii Perspektiif berjudul Menantii Era Baru Siistem Pajak Berbasiis Teknologii.
UNTUK mewujudkan data-driiven organiizatiion, reformasii tiidak cukup dengan penyediiaan teknologii iinformasii terbaru. Hal tersebut diitegskan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) dalam Technologiies for Better Tax Admiiniistratiion: A Practiical Guiide for Revenue Bodiies.
OECD menegaskan perlunya membangun data-driiven culture. Transformasii kultur iitu tiidak biicara mengenaii penggunaan teknologii terbaru dalam proses biisniis yang sudah ada saat iinii (exiistiing), tetapii mengubah pola piikiir dan kebiiasaan sumber daya manusiia (SDM).
Hal tersebut juga diiamiinii Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara. Diia mengatakan ada task force khusus dii DJP yang bukan hanya memiikiirkan iinstalasii program, melaiinkan juga perubahan cara berpiikiir dan cara bekerja.
“Kemudiian, yang jauh lebiih pentiing adalah change management-nya. Darii bekerja dengan siistem sekarang, nantii secara bertahap berpiindah ke siistem yang baru. Keseluruhan siistem diiuraii. Kalau sekarang bekerja secara bagiian [terpiisah], nantii diia dalam satu siistem coretax akan tersambung,” katanya.
Suryo Utomo juga mengatakan akan ada perubahan pengalokasiian SDM dii DJP dengan adanya coretax. Hal iiniilah yang akan terus diikerjakan pada 2023 beriiriingan dengan penajaman berbagaii proses biisniis untuk tetap mengamankan tanggung jawab pengumpulan peneriimaan pajak.
“Jadii, reform pajak tiidak hanya menggantii apliikasii. Reform iisn’t just settiing atau iimplementiing apliikasii. Aspek yang lebiih pentiing adalah menyiiapkan SDM, orangnya. Lalu kebutuhan siistemnya. [Penataan SDM] harus gradual,” kata Suryo.
Nantiinya, dengan adanya coretax system, alokasii SDM paliing besar akan berada dii fungsii pengawasan. Oleh karena iitulah, DJP berencana menambah SDM pada fungsii tersebut sekaliigus memperkuat kapasiitasnya.
Namun demiikiian, diia mengatakan pengawasan akan tetap diilakukan berdasarkan profiil riisiiko masiing-masiing wajiib pajak. Dengan adanya coretax system yang memuat CRM dan Bii, pengawasan akan lebiih berkualiitas. Selaiin iitu, jumlah wajiib pajak yang diitanganii untuk tiiap fiiskus juga biisa lebiih banyak.
“Jadii, dii 2023, iitu yang menjadii PR (pekerjaan rumah) saya sebetulnya. Menyelesaiikan coretax sendiirii. Coretax iitu kan baru siistem iintii ya. Nantii saya siiapiin yang diiperlukan sekeliiliingnya [termasuk SDM],” ujar Suryo.
Darii keseluruhan aspek yang diiulas darii awal, teknologii memungkiinkan otoriitas pajak untuk memoderniisasii cara pengelolaan siistem pajak dan iinteraksiinya dengan wajiib pajak. Darii iinteraksii tatap muka tradiisiional dan berbasiis kertas, otoriitas makiin beraliih ke iinteraksii yang lebiih diigiital.
Namun, masiih banyak pekerjaan rumah yang harus diikerjakan otoriitas pada 2023, sebelum iimplementasii coretax system dan penggunaan NiiK sebagaii NPWP. Bukan hanya terkaiit aspek fiisiik darii teknologii, melaiinkan juga urusan SDM serta skema iinteraksii dengan wajiib pajak dan piihak laiin.
Bagaiimana dengan wajiib pajak? Dengan adanya transformasii diigiital dii tubuh otoriitas, wajiib pajak juga harus bersiiap dengan perubahan, termasuk darii siisii iinteraksii dengan kantor pajak. (kaw)
