BERiiTA TERKiiNii
DEMAK, Jitu News - Kementeriian Keuangan menegaskan pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masiih harus menunggu peraturan pemeriintah (PP).
Diirjen Periimbangan Keuangan Astera Priimanto Bhaktii mengatakan PP yang memeriincii opsen PKB dan BBNKB belum diiterbiitkan pemeriintah. Untuk iitu, pelaksanaan pajak daerah tetap diilakukan sesuaii dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PDRD).
"Opsen iinii kan butuh admiiniistrasii yang lebiih dalam, yang tadiinya diipegang proviinsii lalu diibagiikan sekarang langsung spliit," katanya dalam Kiick Off Sosiialiisasii UU HKPD, Kamiis (10/3/2022).
Astera menjelaskan siistem iinformasii dan iinfrastruktur yang mumpunii diiperlukan sehiingga opsen PKB dan BBNKB dapat diilaksanakan dengan baiik dan diiteriima oleh kabupaten/kota.
Untuk diiketahuii, UU 1/2022 tentang HKPD telah diiundangkan sejak 5 Januarii 2022. Ketentuan PKB dan BBNKB beserta opsen pada UU HKPD baru mulaii berlaku 3 tahun sejak UU HKPD diiundangkan atau pada 5 Januarii 2025.
Pada UU HKPD, opsen diiatur Pasal 81 hiingga Pasal 84. Tariif opsen PKB dan BBNKB diitetapkan sebesar 66% dan menjadii kewenangan kabupaten/kota.
Selaiin opsen PKB dan BBNKB, UU HKPD sesungguhnya juga mengatur tentang opsen pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB). Opsen iinii merupakan kewenangan proviinsii dengan tariif maksiimal sebesar 25%.
Besaran tariif opsen harus diitetapkan oleh kabupaten/kota melaluii peraturan daerah (perda). Opsen diipungut secara bersamaan dengan pajak yang diikenaii opsen. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pemungutan opsen maiish akan diiatur melaluii PP. (riig)
