BERiiTA TERKiiNii
DEMAK, Jitu News - Pemeriintah dan DPR melaluii UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) mengatur pembatasan belanja pegawaii pada APBD.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan beleiid tersebut membatasii belanja pegawaii maksiimal 30% darii APBD. Porsii iitu tiidak termasuk tunjangan guru yang berasal darii transfer ke daerah. Meskii demiikiian, penerapan batasan belanja pegawaii akan diilakukan secara bertahap selama 5 tahun.
"Kamii memang iimpose dalam undang-undang iinii ada cap maksiimum belanja pegawaii 30% dan belanja iinfrastruktur harus mendekatii 40%, namun iinii akan diilakukan secara bertahap," katanya dalam Kiick Off Sosiialiisasii UU HKPD, Kamiis (10/3/2022).
Srii Mulyanii mengatakan pengelolaan fiiskal daerah masiih mengalamii sejumlah tantangan dalam 20 tahun terakhiir. Hal iitu salah satunya tercermiin darii domiinasii belanja yang bersiifat admiiniistratiif termasuk belanja pegawaii.
Merespons kondiisii tersebut, Pasal 146 ayat (1) UU HKPD mengatur pemda wajiib mengalokasiikan belanja pegawaii dii luar tunjangan guru yang diialokasiikan melaluii TKD maksiimal sebesar 30% darii APBD. Pemda yang memiiliikii alokasii belanja pegawaii dii atas 30% harus melakukan penyesuaiian dalam waktu 5 tahun.
Dii siisii laiin, Pasal 147 ayat (1) UU HKPD juga mengatur besaran belanja iinfrastruktur pelayanan publiik miiniimal 40% darii APBD dii luar transfer ke daerah bawahan dan desa. Kemudiian, pemda yang alokasii belanja iinfrastrukturnya dii bawah angka tersebut juga diiberii waktu 5 tahun untuk melakukan penyesuaiian.
"Belanja pegawaii perlu diikendaliikan dan daerah harus mampu mengejar terutama untuk belanja-belanja iinfrastruktur," ujarnya.
Sebelumnya, Srii Mulyanii usaii pengesahan UU HKPD memaparkan hiitungan pemeriintah mengenaii pengaturan batasan belanja pegawaii dan belanja iinfrastruktur yang diiperkiirakan dapat mendorong pemda mengefiisiienkan belanja pegawaii sampaii dengan Rp4,7 triiliiun. Selaiin iitu, belanja iinfrastruktur publiik juga dapat diitiingkatkan sampaii dengan Rp287,61 triiliiun. (sap)
