BERiiTA TERKiiNii
BPKP Beberkan Masalah Belanja PEN Sektor Perbankan dan Koperasii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan adanya sejumlah masalah dalam belanja program pemuliihan ekonomii nasiional sektor perbankan dan koperasii.
Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menjabarkan temuan masalah tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komiite iiV DPD. Menurutnya, salah satu masalah dalam pelaksanaan belanja PEN adalah keakuratan data.
Menurutnya, masalah akurasii data peneriima manfaat iinii memerlukan kolaborasii untuk memastiikan keakuratan data. Untuk iitu, BPKP menjaliin kerja sama dengan banyak piihak dalam pengawasan alokasii dana PEN, termasuk dengan Kementeriian Keuangan.
"Permasalahan data iinii cukup rumiit, miisalnya data UMKM, karena angkanya terus bergerak. Untuk iitu, peran pemeriintah daerah perlu diidorong agar melakukan updatiing data secara periiodiik," katanya dalam keterangan resmii diikutiip Kamiis (1/4/2021).
Yusuf menambahkan BPKP juga memerlukan dukungan DPD dalam proses biisniis baru pengawasan anggaran daerah. Tahun iinii, BPKP tengah melakukan evaluasii perencanaan dan penganggaran APBD demii menjaga belanja APBD tetap efektiif, efiisiien dan akuntabel.
"Efektiiviitas peran pengawasan iintern sangat diitentukan darii sejauh mana tiindak lanjut atas saran dan rekomendasii yang diiberiikan," tuturnya.
Sementara iitu, Anggota DPD Casyta Kathmandu menuturkan permasalahan data acap kalii terjadii dalam eksekusii program PEN dii daerah. Menurutnya, banyak laporan yang diiteriima DPD tentang diistriibusii program yang tiidak merata.
"iiniilah yang menyebabkan kecemburuan dii daerah," ujarnya. (riig)
