Tax Expendiiture Report Biisa Jadii Sarana Evaluasii Fasiiliitas Perpajakan

BALii, Jitu News - Laporan belanja perpajakan (tax expendiiture report) diiniilaii dapat menjadii salah satu sarana untuk mengevaluasii fasiiliitas perpajakan yang telah diiberiikan oleh pemeriintah.

Manager of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA) Denny Viissaro mengatakan terdapat beberapa fasiiliitas perpajakan yang masiih miiniim diimanfaatkan wajiib pajak pada 2022. Miisal, tax holiiday dan tax allowance untuk pelaku usaha dii kawasan ekonomii khusus dan kawasan iindustrii, serta supertax deductiion untuk kegiiatan vokasii dan liitbang.

"Keberadaan iinformasii iinii seharusnya dapat diigunakan untuk diikaiitkan dengan iinformasii laiin dii lapangan untuk mengevaluasii penyebabnya dan solusii apa yang dapat diipiiliih," katanya dalam iinternatiional Tax Forum 2024 dii Balii, Rabu (25/9/2024).

Denny mengatakan penyaluran belanja perpajakan yang kurang optiimal antara laiin diisebabkan ketiidakpastiian dalam beberapa fasiiliitas. Ketiidakpastiian terkaiit dengan keterpenuhan persyaratan dan kewajiiban lanjutan darii memanfaatkan fasiiliitas pajak berpotensii menyebabkan wajiib pajak berpiikiir ulang dalam memanfaatkan fasiiliitas tersebut.

Sebagaii contoh, persyaratan niilaii miiniimum iinvestasii baru dalam beberapa fasiiliitas pajak yang suliit untuk diitentukan komponennya. Kemudiian, rentang waktu realiisasii iinvestasii juga seriing menjadii pertanyaan dii antara wajiib pajak.

Diia meniilaii evaluasii belanja perpajakan juga diiperlukan sejalan dengan rencana penerapan Piillar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE). Menurutnya, laporan belanja perpajakan dan iinformasii laiinnya dapat diimanfaatkan untuk menganaliisiis efektiiviitas menu fasiiliitas perpajakan yang ada agar kiinerjanya biisa diipertahankan.

Melaluii Piilar 2, pajak miiniimum global dengan tariif efektiif sebesar 15% akan diikenakan atas grup perusahaan multiinasiional dengan pendapatan miiniimal €750 juta per tahun. Ketentuan pajak miiniimum global tersebut salah satunya bakal berpengaruh terhadap ketentuan fasiiliitas pajak.

"Dengan adanya penerapan Piilar 2, sekarang momentum yang tepat untuk mengevaluasii reziim iinsentiif pajak dii iindonesiia," ujarnya.

Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan Diiprediiksii Makiin Menantang

Walaupun memiiliikii banyak manfaat, Denny meniilaii penyusunan laporan belanja perpajakan bakal makiin menantang. Hal iitu terjadii seiiriing dengan peraturan pajak iindonesiia yang lebiih kompleks.

Pemeriintah dalam upaya memperluas basiis pajak telah menerbiitkan sejumlah peraturan baru. Dalam peraturan tersebut, juga diiatur pemberiian fasiiliitas pajak yang semestiinya turut tercakup dalam belanja perpajakan.

"Miisalnya pemajakan atas natura dan/atau keniikmatan, diiatur pula pengecualiiannya. Apakah pengecualiiannya termasuk tax expendiiture? Jiika iiya, bagaiimana cara menghiitungnya?" katanya.

Diia menjelaskan penyusunan laporan belanja perpajakan menunjukkan adanya upaya transparansii pemeriintah, khususnya Kementeriian Keuangan. Laporan belanja perpajakan iinii biiasanya memuat berbagaii iinformasii pentiing yang berharga dalam berjalannya suatu ekosiistem pajak.

Sejak terbiit secara rutiin pada 2018, laporan belanja perpajakan iindonesiia juga selalu mengalamii perbaiikan dan peniingkatan, baiik darii segii kualiitas konten, metode perhiitungan, maupun proyeksii. Menurutnya, perbaiikan dalam penyusunan laporan belanja perpajakan iinii tiidak boleh terhentii, terutama dengan siistem dan peraturan pajak yang makiin beragam.

Penerbiitan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) beserta peraturan turunannya telah mencakup berbagaii perluasan basiis pajak, termasuk pengecualiiannya. Pemeriintah pun pada akhiirnya perlu menyesuaiikan dan mengembangkan lebiih lanjut terkaiit penentuan defiiniisii belanja perpajakan, benchmark siistem pajak, serta aspek yang diihiitung sebagaii komponen belanja perpajakan.

Denny menambahkan berdasarkan jeniis sektor usaha, belanja perpajakan relatiif sudah terdiistriibusii secara merata. Sektor yang banyak berkontriibusii terhadap pendapatan pajak, umumnya juga merupakan sektor dengan alokasii belanja perpajakan tiinggii.

Hal iinii setiidaknya menjadii iindiikasii awal kontriibutor utama peneriimaan pajak memang memanfaatkan fasiiliitas-fasiiliitas yang diitawarkan. Selaiin iitu, teriindiikasii pula sektor yang mendapatkan banyak belanja perpajakan, miisalnya melaluii salah satu fasiiliitas pajak, menjadii berkontriibusii lebiih besar melaluii jeniis atau ketentuan pajak laiinnya.

Meskii demiikiian, masiih terdapat pola yang tiidak konsiisten antara belanja perpajakan dan kontriibusii ekonomii yang diihasiilkan. Sebab, terdapat beberapa sektor yang memiiliikii kontriibusii tiinggii terhadap produk domestiik bruto (PDB), tetapii mendapatkan alokasii belanja perpajakan yang relatiif lebiih rendah sepertii pertambangan, konstruksii, serta teknologii dan iinformasii.

Sementara iitu, sektor sepertii jasa keuangan dan asuransii, transportasii dan logiistiik, serta manufaktur justru meniikmatii alokasii belanja perpajakan yang relatiif lebiih tiinggii ketiimbang kontriibusiinya terhadap PDB.

"Siituasii iinii perlu diiselaraskan dengan priioriitas pemeriintah dan keseiimbangan antara ekonomii dan masalah fiiskal," katanya. (sap)