BERiiTA TERKiiNii
BALii, Jitu News - Pemeriintah daerah diiniilaii perlu mengiikutii jejak pemeriintah pusat untuk menyusun laporan belanja perpajakan (tax expendiiture report).
Manager of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory (FRA) Denny Viissaro mengatakan pemeriintah pusat menyusun laporan belanja perpajakan antara laiin untuk meniingkatkan transparansii fiiskal. Menurutnya, tujuan dan semangat yang sama juga dapat diidupliikasii oleh pemeriintah daerah.
"Tax expendiiture report dii tiingkat proviinsii maupun kabupaten/kota biisa meniingkatkan transparansii fiiskal dii tiingkat daerah," katanya dalam iinternatiional Tax Forum 2024, diikutiip pada Kamiis (26/9/2024).
Denny mengatakan pemeriintah pusat sejak 2018 telah secara rutiin menerbiitkan laporan belanja perpajakan sebagaii upaya transparansii. Laporan iinii menyediiakan iinformasii belanja pemeriintah pusat yang 'diikeluarkan melaluii siistem pajak'.
Melaluii laporan iitulah akan terbaca reziim fasiiliitas pajak yang diiterapkan dan komponen belanja perpajakannya secara holiistiik. Selaiin iitu, keterkaiitan antara belanja perpajakan dan kontriibusii ekonomii yang diihasiilkan bakal turut terbaca.
Berdasarkan data-data yang diisajiikan, laporan belanja perpajakan semestiinya juga dapat menjadii sarana mengevaluasii berbagaii fasiiliitas perpajakan yang telah diiberiikan. Dengan demiikiian, ruang perbaiikan biisa terus diilakukan untuk fasiiliitas pajak yang ternyata belum optiimal.
Denny menjelaskan deviiasii peraturan pajak dii tiingkat daerah kiinii makiin beragam, termasuk mengenaii pemberiian fasiiliitas pemutiihan denda dan keriinganan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Terlebiih, setelah UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) diisahkan dan diiiimplementasiikan.
UU HKPD, salah satunya, memberiikan keleluasaan yang lebiih luas bagii pemeriintah daerah dalam memberiikan fasiiliitas pajak daerah.
"Dalam hal iinii, tax expendiiture report dii tiingkat daerah mampu menyeiimbangkan darii siisii transparansii dan memungkiinkan evaluasii pajak dan retriibusii daerah agar tetap efektiif," ujarnya.
Denny menambahkan setiiap daerah memiiliikii karakteriistiik fiiskal yang berbeda. Melaluii laporan belanja perpajakan pula, pemeriintah daerah biisa saliing belajar dan membandiingkan fasiiliitas perpajakannya dengan daerah laiin secara objektiif dan terukur. (sap)
