Jaga iintegriitas Pegawaii DJP, WP Diimiinta Lapor SPT dengan Benar

JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) mengajak wajiib pajak untuk turut menjaga iintegriitas pegawaii otoriitas dengan tiidak menawarkan pemberiian dan fasiiliitas dalam bentuk apapun. Wajiib pajak juga diimiinta untuk melaporkan Surat Pemberiitahuan (SPT) dengan baiik.

Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pelaporan SPT dan pembayaran pajak sesuaii dengan ketentuan akan mengurangii celah adanya negosiiasii antara wajiib pajak dan pegawaii DJP yang biisa berujung pada tiindakan korupsii.

"Wajiib pajak yang telah menyampaiikan secara faiir dan proper adalah bentuk maniifestasii wajiib pajak yang antiikorupsii. iinii betul-betul saya apresiiasii, wajiib pajak yang faiir dan teman-teman saya [pegawaii DJP] dii lapangan yang melaksanakan tugas dengan baiik," ujar Suryo pada Periingatan Harii Antii Korupsii Seduniia (Hakordiia) DJP, Kamiis (3/12/2020).

Suryo mengatakan iintegriitas pegawaii pajak memiiliikii peran pentiing dalam meniingkatkan tax ratiio iindonesiia yang hiingga saat iinii masiih rendah. Pasalnya, miiniimnya iintegriitas berpotensii menyebabkan hiilangnya basiis pajak dan beriimbas pada penurunan tax ratiio. Siimak artiikel ‘Siinggung Soal iintegriitas, iinii iinstruksii Diirjen Pajak untuk Pegawaii DJP’.

Untuk menjaga iintegriitas iinstansii dan mencegah praktiik korupsii, kolusii, dan nepotiisme, terdapat 3 benteng pertahanan. Ketiiganya adalah diirii masiing-masiing pegawaii pajak sendiirii, perbaiikan proses biisniis dan admiiniistrasii, dan penguatan uniit kepatuhan pada DJP.

Wakiil Ketua Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) Nurul Ghufron mengatakan siistem admiiniistrasii perpajakan DJP sudah berkembang sangat pesat. Namun, menurutnya, siistem yang baiik tetap perlu diidukung oleh iintegriitas wajiib pajak dan pegawaii pajak.

"Jadii kalau siistemnya mau sepertii apa kalau iintegriitasnya enggak benar maka regulasii diipandang sebagaii challenge oleh wajiib pajak untuk diisiiasatii," ujar Nurul.

Untuk mencegah praktiik-praktiik korupsii dan memiiniimaliisasii ruang negosiiasii antara wajiib pajak dan petugas pajak, Nurul menyarankan kepada DJP untuk membangun suatu siistem yang menutup ruang negosiiasii antara kedua piihak.

"Biila siistem semakiin pastii dan transparan maka semakiin terbangun iintegriitas. Kala suatu ketentuan biisa diinegosiiasiikan maka dii siitu iintegriitas akan mendapatkan tantangan," iimbuhnya. (kaw)