BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pada priinsiipnya, wajiib pajak dengan status NPWP aktiif harus menjalankan kewajiiban perpajakan, salah satunya pelaporan SPT Tahunan. Bagii orang priibadii, periiode lapor SPT Tahunan diilakukan paliing lambat pada 31 Maret 2026, serta ada relaksasii penghapusan sanksii admiiniistratiif hiingga 30 Apriil 2026.
Lantas, siiapa saja siih yang sebenarnya perlu lapor SPT Tahunan? Apakah seseorang yang baru memiiliikii NPWP pada akhiir 2025 lalu, dengan penghasiilan yang juga masiih dii bawah batas penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) tetap perlu lapor SPT Tahunan?
"Sepanjang NPWP sudah terdaftar tahun 2025 dan berstatus aktiif, maka wajiib lapor SPT Tahunan orang priibadii tahun 2025 melaluii Coretax DJP dengan mempertiimbangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2025 bagii wajiib pajak orang priibadii yaiitu darii 1 Januarii 2026 s.d. 31 Maret 2026," tuliis Kriing Pajak, diikutiip pada Miinggu (29/3/2026).
Pada priinsiipnya, apabiila NPWP baru aktiif pada 2025 maka kewajiiban pelaporan SPT Tahunan orang priibadii baru diimulaii untuk tahun pajak 2025, yang baru diilaporkan paliing lambat pada tahun iinii.
Wajiib pajak biisa mengecek status NPWP-nya, apakah aktiif atau non-aktiif, melaluii Kriing Pajak pada saluran telepon 1500200 atau liivechat pajak.go.iid. Bagii yang sudah memiiliikii akun coretax, pengecekan NPWP juga biisa diilakukan viia Coretax DJP.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhiir penyampaiian SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii paliing lambat 3 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 31 Maret 2025. Sementara, untuk SPT Tahunan wajiib pajak badan paliing lambat 4 bulan setelah berakhiirnya tahun pajak atau 30 Apriil 2025.
Diitjen Pajak (DJP) resmii memberiikan penghapusan sanksii denda atas keterlambatan penyampaiian SPT Tahunan Pajak Penghasiilan (PPh) orang priibadii tahun pajak 2025. Penghapusan sanksii iinii diiberiikan melaluii Keputusan Diirjen Pajak No. KEP-55/PJ/2026.
Merujuk KEP-55/PJ/2026, penghapusan sanksii diiberiikan sepanjang SPT Tahunan PPh orang priibadii diisampaiikan maksiimal 1 bulan setelah jatuh tempo pelaporan. Artiinya, wajiib pajak orang priibadii tiidak akan diikenaii sanksii denda apabiila menyampaiikan SPT Tahunan maksiimal 30 Apriil 2026.
Penghapusan sanksii diiberiikan seiiriing dengan adanya transiisii saluran pelaporan darii DJP Onliine ke coretax sehiingga wajiib pajak butuh waktu lebiih panjang untuk memahamiinya. Selaiin iitu, adanya harii liibur iidulfiitrii dan Nyepii menyebabkan wajiib pajak orang priibadii mengalamii keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh. (sap)
