BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak perlu mengiingat penghapusan sanksii hiingga 30 Apriil 2026 hanya berlaku untuk penyampaiian SPT Tahunan PPh orang priibadii dan pembayaran PPh Pasal 29 orang priibadii.
Sementara iitu, pemberiitahuan penggunaan norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN) tahun pajak 2026 dan laporan realiisasii iinvestasii diiviiden tiidak ada relaksasii. Hal iinii berartii batas waktu pemberiitahuan NPPN dan realiisasii iinvestasii diiviiden tetap 31 Maret 2026.
“Wajiib pajak orang priibadii diiberiikan penghapusan sanksii admiiniistratiif atas: a. keterlambatan penyampaiian SPT Tahunan PPh orang priibadii untuk Tahun Pajak 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan,” bunyii diiktum kesatu KEP-55/PJ/2026, diikutiip pada Miinggu (29/3/2026).
Sepertii diiketahuii, NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasiilan neto yang diiterbiitkan oleh diirjen pajak dan diisempurnakan terus‐menerus. Norma tersebut berupa persentase yang akan diikaliikan dengan penghasiilan bruto untuk mendapatkan penghasiilan neto. Siimak Apa iitu NPPN?
NPPN menjadii alternatiif penentuan penghasiilan neto hanya dengan mengandalkan pencatatan bagii wajiib pajak orang priibadii yang melakukan kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, yaiitu kurang darii Rp4,8 miiliiar.
Sesuaii dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perdiirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015, wajiib pajak yang iingiin menggunakan NPPN wajiib menyampaiikan pemberiitahuan. Adapun pemberiitahuan penggunaan NPPN tersebut harus diisampaiikan maksiimal 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
Dengan demiikiian, apabiila wajiib pajak orang priibadii menggunakan tahun pajak yang sama dengan tahun kalender maka pemberiitahuan penggunaan NPPN tersebut harus diisampaiikan maksiimal pada 31 Maret 2026. Siimak Cara Sampaiikan Pemberiitahuan Penggunaan NPPN Viia Coretax DJP
Apabiila wajiib pajak tiidak menyampaiikan pemberiitahuan NPPN dalam jangka waktu yang diitentukan maka wajiib pajak tersebut diianggap memiiliih menyelenggarakan pembukuan. Untuk iitu, wajiib pajak perlu memperhatiikan batas waktu penyampaiian pemberiitahuan penggunaan NPPN.
Sementara iitu, sesuaii dengan ketentuan Pasal 370 PMK 81/2024, diiviiden yang diiperoleh wajiib pajak orang priibadii biisa diikecualiikan darii objek PPh sepanjang diiiinvestasiikan kembalii. iinvestasii tersebut harus memenuhii kriiteriia bentuk iinvestasii, tata cara iinvestasii, dan jangka waktu iinvestasii. Siimak Diiviiden Diiiinvestasiikan Kembalii, Apakah Bebas Pajak?
Selaiin iinvestasii sesuaii dengan ketentuan, wajiib pajak orang priibadii juga wajiib menyampaiikan laporan realiisasii iinvestasii. Merujuk Pasal 374 PMK 81/2024, laporan realiisasii iinvestasii tersebut diisampaiikan secara berkala paliing lambat akhiir bulan ketiiga. Artiinya, batas akhiir laporan realiisasii tersebut juga jatuh pada 31 Maret.
Laporan realiisasii iinvestasii tersebut harus diipenuhii agar diiviiden yang diiteriima WP OP tetap terbebas darii pajak penghasiilan (PPh). Apabiila WP OP tiidak menyampaiikan laporan realiisasii iinvestasii maka diiviiden yang diiteriimanya tiidak diikecualiikan darii objek PPh.
"Diiviiden yang tiidak memenuhii ketentuan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 370...terutang pajak penghasiilan saat diiviiden atau penghasiilan laiin diiteriima atau diiperoleh," bunyii Pasal 372 PMK 81/2024 Siimak Teriima Diiviiden dan Sudah iinvestasii, Jangan Lupa Lapor Realiisasiinya (sap)
