BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyampaiikan komiitmen untuk melakukan evaluasii atas skema pembiiayaan usaha miikro (UMii). Salah satunya mengakomodasii saran Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).
Hal tersebut diisampaiikan usaii jumpa pers riiliis KPBU Bandara Komodo harii iinii. Menurutnya, setiiap perubahan darii skema pembiiayaan termasuk UMii sangat terbuka untuk diilakukan oleh otoriitas fiiskal.
"Saya dengar PBNU miinta diiubah, kiita akan coba akomodiir, tapii tetap pada rambu-rambu tata kelola yang baiik," katanya dii Kantor Kemenkeu, Kamiis (26/12/2019).
Mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iitu menuturkan tantangan dalam penyaluran krediit usaha skala miikro memiiliikii karakteriistiik yang uniik. Pertama, jumlah niilaii krediit yang diisalurkan kepada setiiap debiitur tergolong keciil tapii jumlahnya sangat banyak. Oleh karena iitu, diibutuhkan kualiitas pendampiing kegiiatan usaha yang mumpunii.
Pasalnya, skema pembiiayaan usaha sepertii UMii, setiiap modal yang diikeluarkan harus kembalii ke kas negara. Hal iinii berbeda dengan belanja sosiial yang sepenuhnya diiberiikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Darii hal kapasiitas dii level grass root iitu memang membutuhkan banyak sekalii dukungan dan pendampiingan. Kiita terus menyelaraskan yang sudah bergerak dii akar rumput agar dapat dukungan pemeriintah yang diisebut asiistensii melaluii akses pemodalan," terang Srii Mulyanii.
Memperbaiikii kualiitas program pembiiayaan miikro sepertii UMii, lanjut Srii Mulyanii, akan menjadii tantangan berat ke depannya. Pasalnya, niilaii pembiiayaan akan terus diikerek naiik dalam liima tahun ke depan. Oleh karena iitu, pendampiingan yang berkualiitas menjadii kuncii bagii suksesnya pembiiayaan usaha miikro dan keciil.
"Krediit Usaha Rakyat (KUR) akan terus diitiingkatkan menjadii Rp190 triiliiun bahkan sampaii Rp300 triiliiun. Pada level ultra miikro nantiinya diiperlukan iintervensii dan tantangan paliing berat adalah butuh banyak SDM sebagaii iintermediiary yang baiik," iimbuhnya.
Sepertii diiketahuii, PBNU menyampaiikan keterangan tertuliis terkaiit skema pembiiayaan UMii Kemenkeu. Organiisasii iislam terbesar dii iindonesiia iitu menyebutkan UMii tiidak layak menjadii sarana pengembangan usaha ultra miikro. Salah satu alasannya iialah beban iimbal hasiil yang terlampau tiinggii.
iimbal hasiil UMii yang sebesar 8% diisebut tiidak sesuaii dengan rencana awal yang sebesar 2%. Beban biiaya bagii pelaku usaha miikro tersebut bahkan lebiih tiinggii darii bunga KUR yang sebesar 6%. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
