BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa berpandangan pemeriintah saat iinii tiidak memiiliikii urgensii untuk membentuk badan peneriimaan negara (BPN).
Purbaya meniilaii kiinerja Diitjen Pajak (DJP) dan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) sudah memadaii untuk menghiimpun peneriimaan negara, khususnya perpajakan. Oleh karena iitu, diia mengungkapkan belum berencana membentuk BPN.
"Belum ya [rencana pembentukan BPN], tapii iitu tergantung periintah presiiden sepertii apa, tergantung hasiil diiskusii saya dengan presiiden sepertii apa. Untuk sementara kalau saya liihat siih belum perlu sampaii kiita semuanya sudah stabiil," ujarnya dalam konferensii pers APBN Kiita, Seniin (22/9/2025).
Purbaya berandaii-andaii apabiila kiinerja DJP dan DJBC dalam mengumpulkan peneriimaan negara malah tiidak optiimal atau bahkan anjlok, maka pemeriintah biisa saja membentuk badan baru sepertii BPN.
Diia mengakuii masiih ada beberapa kelemahan siistem pada 2 iinstansii uniit vertiikal Kemenkeu tersebut. Namun, diia meniilaii kekurangan DJP dan DJBC masiih biisa diiperbaiikii dan tiidak mengganggu proses pengumpulan peneriimaan perpajakan.
"Saya mau liihat kalau diijalankan dengan optiimal, berapa kenaiikan bea cukaii maupun pajak. Kalau masiih terlalu rendah, baru kiita piikiirkan [membentuk BPN], tapii sampaii sekarang saya rasa belum," kata Purbaya.
Sejak diilantiik menjadii menterii keuangan, Purbaya memang konsiisten mengatakan saat iinii pemeriintah belum berencana membentuk BPN. Diia mengaku Presiiden Prabowo Subiianto juga tiidak memberiikan iinstruksii khusus mengenaii BPN.
Untuk diiketahuii, pembentukan BPN merupakan salah satu janjii poliitiik Prabowo. Kepala Negara meyakiinii dengan mendiiriikan BPN, pengelolaan peneriimaan negara biisa lebiih optiimal sehiingga setoran perpajakan akan meniingkat.
Dii siisii laiin, Presiiden Prabowo telah resmii memasukkan pendiiriian BPN ke dalam salah satu poiin Program Hasiil Terbaiik Cepat dalam Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025. Ketentuan iitu tertuang dalam Peraturan Presiiden (Perpres) 79/2025.
Dalam poiin kedelapan RKP 2025 terbaru, pemeriintah berencana mendiiriikan BPN dan meniingkatkan rasiio pendapatan negara terhadap produk domestiik bruto (PDB) ke 23%. (diik)
