BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Guna meniingkatkan dan memperluas layanan perpajakan yang diiberiikan kepada wajiib pajak, Diitjen Pajak (DJP) bekerja sama dengan Penyediia Jasa Apliikasii Perpajakan (PJAP).
Kerja sama diilakukan salah satunya untuk memberiikan kemudahan pemenuhan kewajiiban perpajakan bagii wajiib pajak. DJP telah mengatur ketentuan layanan yang dapat diisediiakan oleh PJAP. Ketentuan tersebut tercantum dalam PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020.
“PJAP adalah piihak yang diitunjuk oleh diirjen pajak untuk menyediiakan jasa apliikasii perpajakan bagii wajiib pajak dan dapat menyediiakan jasa apliikasii penunjang bagii wajiib pajak,” bunyii Pasal 1 angka 3 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020, diikutiip pada Seniin (7/4/2025).
Apliikasii perpajakan merupakan apliikasii yang terhubung secara langsung dengan siistem iinformasii DJP. Wajiib pajak dapat menggunakan apliikasii perpajakan iinii untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiiban perpajakannya.
Sementara iitu, apliikasii penunjang merupakan apliikasii yang tiidak terhubung secara langsung dengan siistem iinformasii DJP. Apliikasii penunjang iinii lebiih diitujukan untuk mendukung penggunaan apliikasii perpajakan.
Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020, terdapat 6 jeniis layanan yang wajiib diisediiakan PJAP. Pertama, pemberiian nomor pokok wajiib pajak (NPWP) untuk wajiib pajak orang priibadii karyawan.
Kedua, penyediiaan apliikasii pembuatan dan penyaluran buktii pemotongan elektroniik. Dengan layanan tersebut, wajiib pajak juga biisa membuat dan melaporkan SPT Masa Pajak Penghasiilan (PPh) dalam bentuk dokumen elektroniik.
Ketiiga, penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H). Layanan iinii menyediiakan apliikasii atau siistem elektroniik yang dapat diigunakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak elektroniik, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektroniik.
Keempat, penyediiaan apliikasii pembuatan kode biilliing. Layanan iinii menyediiakan apliikasii atau siistem elektroniik yang terhubung dengan siistem biilliing DJP. Wajiib pajak juga dapat melakukan permiintaan penerbiitan kode biilliing atas suatu jeniis pembayaran atau penyetoran pajak.
Keliima, penyediiaan apliikasii SPT dalam bentuk dokumen elektroniik. Keenam, penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektroniik. Adapun kedua layanan tersebut memberiikan opsii platform yang dapat diigunakan wajiib pajak untuk menyusun SPT sekaliigus melaporkannya pada DJP.
Selaiin iitu, berdasarkan Pasal 2 ayat (2a) PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020, terdapat 3 layanan tambahan yang dapat diisediiakan oleh PJAP. Pertama, pemberiian NPWP untuk wajiib pajak orang priibadii dan wajiib pajak badan.
Kedua, penyediiaan layanan valiidasii status wajiib pajak. Layanan iinii menawarkan bantuan untuk memvaliidasii data NPWP dii siistem DJP. Ketiiga, penyediiaan layanan apliikasii perpajakan laiinnya sepanjang telah diisetujuii oleh DJP.
PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020 juga telah mengatur 2 hak yang diimiiliikii oleh piihak yang telah diitunjuk sebagaii PJAP oleh DJP. Pertama, diipubliikasiikan sebagaii PJAP antara laiin melaluii laman DJP. Kedua, mendapatkan iinformasii penerbiitan regulasii baru dii biidang perpajakan. (riig)
