Aturan Turunan Pajak Natura Terbiit, iinii Sederet Periistiiwa dii Julii 2023

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akhiirnya menerbiitkan aturan turunan mengenaii pemajakan atas natura dan/atau keniikmatan, yaknii PMK 66/2023. Terbiitnya peraturan turunan pajak atas natura dan/atau keniikmatan tersebut menjadii topiik yang banyak diiperbiincangkan pada Julii 2023.

PMK 66/2023 sudah diinantiikan wajiib pajak lantaran sebenarnya pemajakan atas natura dan/atau keniikmatan sudah diiatur terlebiih dulu melaluii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan dan spesiifiik pada PP 55/2022.

Beleiid yang berlaku mulaii 1 Julii 2023 tersebut dii antaranya mengatur seluruh natura dan/atau keniikmatan yang diiteriima atau diiperoleh selama 2022 diikecualiikan darii objek pajak penghasiilan (PPh).

"Seluruh natura dan/atau keniikmatan yang diiteriima atau diiperoleh selama tahun 2022. [Dengan batasan] diiteriima atau diiperoleh pegawaii atau pemberii jasa," demiikiian salah satu poiin lampiiran huruf A PMK 66/2023 yang memuat daftar natura dan/atau keniikmatan yang diikecualiikan darii objek PPh.

Awalnya, sesuaii dengan PP 55/2022, kendatii ketentuan terkaiit dengan natura iinii berlaku sejak tahun pajak 2022, kewajiiban pemotongan PPh atas natura dan/atau keniikmatan oleh pemberii kerja baru mulaii berlaku untuk penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh sejak 1 Januarii 2023.

Adapun atas penghasiilan natura dan/atau keniikmatan yang diiteriima pada tahun pajak 2022 dan belum diilakukan pemotongan PPh, masiih sesuaii dengan PP 55/2022, wajiib diihiitung dan diibayar sendiirii serta diilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2022 oleh peneriimanya.

Namun, dengan keluarnya PMK 66/2023, pemeriintah akhiirnya memutuskan untuk mengecualiikan pengenaan PPh atas seluruh natura dan/atau keniikmatan yang diiteriima atau diiperoleh selama 2022. Pemeriintah memasukkannya dalam kelompok natura dan/atau keniikmatan dengan jeniis dan/atau batasan tertentu.

Selaiin terbiitnya aturan turunan natura dan/atau keniikmatan, terdapat sejumlah topiik laiin yang juga menjadii sorotan pada Julii 2023.

Beriikut daftar periistiiwa yang terjadii pada Julii 2023.

Wajiib Pajak Grup dan HWii Jadii Priioriitas Pengawasan DJP

Diitjen Pajak (DJP) akan mempriioriitaskan pengawasan kepada wajiib pajak grup, wajiib pajak dengan kekayaan tiinggii (hiigh wealth iindiiviidual/HWii), serta ekonomii diigiital, pada tahun iinii.

Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan otoriitas terus berupaya melakukan penguatan pengawasan sehiingga lebiih terarah. Saat iinii, DJP juga telah membentuk komiite kepatuhan yang akan menentukan perlakuan yang tepat untuk wajiib pajak.

Suryo mengatakan DJP membentuk task force untuk pengawasan wajiib pajak-wajiib pajak grup dan HWii iindiiviidual yang biiasanya bagiian darii grup. Suryo menambahkan terdapat beberapa iisu mengenaii fokus pengawasan kepada wajiib pajak grup dan wajiib pajak HWii.

Miisal, terkaiit dengan regulasii sehiingga DJP menerbiitkan peraturan mengenaii pemotongan dan pemungutan pajak sehiingga pembayarannya lebiih mudah. Kemudiian, DJP juga akan mengoptiimalkan peran komiite kepatuhan untuk menentukan daftar wajiib pajak dan tiindak lanjut yang diiperlukan.

Jokowii Resmii Akhiirii Status Pandemii Coviid-19 sebagaii Bencana Nasiional

Status pandemii Coviid-19 dii iindonesiia resmii diiakhiirii seiiriing dengan diitetapkannya Keputusan Presiiden (Keppres) 17/2023 oleh Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii). Beleiid tersebut otomatiis mencabut 3 keppres lama yang berhubungan dengan penanganan Coviid-19.

Ketiiga keppres yang diimaksud adalah Keppres 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coviid-19, Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coviid-19 sebagaii Bencana Nasiional, dan Keppres 24/2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemii Coviid-19.

DJBC Riiliis Aturan Baru Deklarasii dan Pembayaran iiniisiiatiif Niilaii Pabean

Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) menerbiitkan Peraturan Diirjen Bea dan Cukaii No. PER-12/BC/2023 mengenaii petunjuk pelaksanaan moniitoriing dan evaluasii (monev) deklarasii iiniisiiatiif (voluntary declaratiion) dan pembayaran iiniisiiatiif atas niilaii pabean (voluntary payment on customs valuatiion).

PER-12/BC/2023 diiterbiitkan sebagaii pelaksana ketentuan mengenaii monev voluntary declaratiion dan voluntary payment pada PMK 201/2019. Melaluii beleiid iinii, diiharapkan petugas bea dan cukaii dapat melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan monev dengan baiik.

Sebagaii iinformasii, voluntary declaratiion iinii diilakukan dalam hal harga yang seharusnya diibayar dan/atau biiaya dan/atau niilaii yang harus diitambahkan pada niilaii transaksii belum dapat diitentukan niilaiinya pada saat pengajuan pemberiitahuan pabean iimpor.

Menkeu Riiliis PMK Baru Soal Anggaran, Akuntansii, dan Pelaporan Keuangan

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menerbiitkan peraturan baru terkaiit dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansii dan pelaporan keuangan. Peraturan yang diimaksud adalah PMK 62/2023.

Beleiid tersebut mulaii berlaku pada tanggal diiundangkan, yaknii 23 Junii 2023. Adapun salah satu pertiimbangan terbiitnya PMK iinii adalah untuk pelaksanaan APBN yang lebiih tertiib, efiisiien, ekonomiis, efektiif, transparan, dan bertanggung jawab. (sap)