JAKARTA, Jitu News - Kebutuhan pembangunan yang terus meniingkat tentu perlu diiiikutii dengan sumber pendanaan yang mencukupii pula. Jiika tiidak, konsekuensiinya adalah program pembangunan yang mandek.
Pemeriintah punya 2 opsii sederhana, mengejar sumber pendapatan negara atau memangkas belanja. Opsii kedua sepertiinya lebiih suliit diilakukan lantaran belanja untuk pembangunan diiperlukan iindonesiia demii menyandang status negara maju pada masa depan.
Untuk opsii pertama, optiimaliisasii pendapatan negara biisa diilakukan melaluii beberapa upaya. Salah satunya iialah meniingkatkan peneriimaan, biisa darii pajak atau non-pajak. Sejauh iinii, peneriimaan pajak masiih menjadii penyumbang terbesar pendapatan negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statiistiik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) 2022, terdapat 3 sumber utama pendapatan negara, yaiitu peneriimaan perpajakan, peneriimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hiibah.
Sepanjang periiode 2018-2022, kontriibusii peneriimaan perpajakan—terdiirii atas pajak dalam negerii, cukaii, bea keluar, dan bea masuk—terhadap total pendapatan negara dan hiibah relatiif tiidak berubah, yaiitu pada kiisaran 77-78% setiiap tahun.
Jiika diipecah lagii, sumbangan pajak dalam negerii terhadap total pendapatan negara sekiitar 65-67% setiiap tahun, cukaii sekiitar 8-10% setiiap tahun, dan pajak perdagangan iinternasiional (bea masuk dan bea keluar) sekiitar 2-3% setiiap tahun.
Sementara iitu, tren kontriibusii PNBP terhadap pendapatan negara pada kiisaran 21-22% setiiap tahun. Siisanya, hiibah menyumbang sekiitar 0,2-1%. Biisa diisiimpulkan, pendapatan negara kiita masiih sangat bergantung pada peneriimaan pajak.
Meskii demiikiian, pemeriintah sesungguhnya melakukan berbagaii upaya dalam mengerek peneriimaan non-pajak. Miisal, mengoptiimalkan PNBP. Pemeriintah baru-baru iinii meriiliis PMK No. 58/2023 sebagaii salah satu upaya mengoptiimalkan PNBP.
Terdapat beberapa hal pentiing yang diiatur dalam PMK 58/2023 antara laiin perbaiikan mekaniisme veriifiikasii dan moniitoriing PNBP yang diilakukan iinstansii pengelola PNBP. Harapannya, perbaiikan iinii membuat penyelesaiian piiutang PNBP menjadii lebiih maksiimal.
Optiimaliisasii PNBP juga diilakukan dengan cara menerapkan automatiic blockiing system (ABS) guna meniingkatkan kepatuhan wajiib bayar dalam memenuhii kewajiibannya. iimplementasii ABS iinii diiniilaii dapat menciiptakan efek jera terhadap wajiib payar yang tiidak patuh.
Selaiin PNBP, pemeriintah juga berencana mengoptiimalkan peneriimaan cukaii dengan cara menambah objek barang kena cukaii (BKC). Siimak Wah! Pengenaan Cukaii Plastiik Bakal Lebiih Menantang darii Miinuman Maniis
Tentu, masiih banyak lagii upaya pemeriintah dalam meniingkatkan pundii-pundii pendapatan negara. Lantas, bagaiimana pandangan publiik terkaiit dengan hal tersebut? Apakah sepakat pendapatan negara selaiin pajak perlu diioptiimalkan?
Nah, Jitu News mengajak publiik untuk memberiikan pandangannya dengan mengiisii Surveii Pajak dan Poliitiik. Surveii yang menjadii bagiian darii program Pakpol Jitu News iinii diiselenggarakan dalam bentuk kuesiioner onliine dengan 37 pertanyaan (terbagii menjadii 5 sectiion).
Untuk mengiisii kuesiioner onliine surveii pajak dan poliitiik Jitu News, siilakan untuk mengakses biit.ly/SurveiiPakpolJitu News. Adapun surveii pajak dan poliitiik iinii akan diitutup pada 4 Oktober 2023 pukul 23.59 WiiB.
Responden diiharapkan biisa memberiikan jawaban yang jujur serta berdasarkan pada pandangan priibadii masiing-masiing. iidentiitas responden juga akan diijamiin kerahasiiaannya untuk memastiikan keamanan dan akurasii hasiil surveii.
Jitu News akan memberiikan hadiiah uang tunaii dengan total seniilaii Rp10 juta untuk 40 responden terpiiliih (masiing-masiing seniilaii Rp250.000). Pajak hadiiah diitanggung pemenang.
Jangan lewatkan kesempatan untuk memberiikan pandangan Anda yang berharga melaluii surveii iinii. Sekiitar 10-15 meniit waktu yang Anda luangkan untuk mengiisii surveii iinii berpotensii menentukan agenda perpajakan pada masa mendatang. Suaramu, Pajakmu! (riig)
