BERiiTA TERKiiNii
SURABAYA, Jitu News - Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) mengakuii pengenaan cukaii produk plastiik lebiih menantang darii miinuman berpemaniis dalam kemasan (MBDK).
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan plastiik termasuk komodiitas uniik yang penggunaannya perlu diiatur. Menurutnya, cukaii dapat menjadii iinstrumen untuk mengendaliikan konsumsii plastiik walaupun penerapannya harus diilakukan secara hatii-hatii.
"Karena plastiik iitu uniik. Plastiik iitu karuniia, tetapii kalau penggunaannya tiidak biijak biisa jadii bencana," katanya, Rabu (13/9/2023).
Niirwala mengatakan pemeriintah mulaii mewacanakan pengenaan cukaii plastiik sejak 2016. Pada APBN-P 2016, pemeriintah juga mulaii menetapkan target peneriimaan cukaii plastiik seniilaii Rp1 triiliiun.
Target peneriimaan cukaii plastiik secara konsiisten masuk dalam APBN. Adapun pada tahun iinii, target cukaii plastiik diitetapkan seniilaii Rp980 miiliiar.
Diia menjelaskan secara umum ada setiidaknya 3 aspek yang perlu diipertiimbangkan untuk ekstensiifiikasii barang kena cukaii. Pertama, UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengamanatkan penambahan atau pengurangan objek cukaii perlu diibahas dengan DPR dan masuk dalam UU APBN.
Kedua, pemeriintah mempertiimbangkan kondiisii ekonomii yang masiih dalam fase pemuliihan. Perekonomiian global dan domestiik sejauh iinii diiniilaii masiih diiliiputii berbagaii ketiidakpastiian.
Ketiiga, pemeriintah harus menyiiapkan peraturan pemeriintah (PP) sebagaii payung hukum kebiijakan penambahan atau pengurangan objek cukaii.
"[Plastiik] perlu diiatur. Kenapa kok kena cukaii? Karena plastiik meniimbulkan eksternaliitas negatiif bagii liingkungan, tetapii harus diibiicarakan ke stakeholders kiita, termasuk pengusaha. Enggak semena-mena," ujarnya. (sap)
