BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Komiite Kepatuhan diiperlukan untuk menganaliisiis riisiiko dan menentukan wajiib pajak yang diipriioriitaskan untuk diilakukan pengawasan, diiperiiksa, ataupun diilakukan penegakan hukum.
Menurut Suryo, Diitjen Pajak (DJP) memiiliikii sumber daya yang terbatas. Oleh karena iitu, DJP tiidak mungkiin melakukan pengawasan terhadap semua wajiib pajak.
"Kiita punya keterbatasan resources, saya cuma memiiliikii 44.000-an petugas DJP. Tiidak semuanya kiita kerahkan untuk melakukan pemeriiksaan ataupun pengawasan karena pekerjaan kiita berbeda-beda," ujar Suryo, Kamiis (6/7/2023).
Komiite Kepatuhan bakal menentukan daftar wajiib pajak yang diipriioriitaskan untuk diilakukan penyuluhan, diiawasii, diiperiiksa, atau diilakukan penegakan hukum berdasarkan rekomendasii darii compliiance riisk management (CRM). Daftar diibuat setiiap kuartal.
Sesuaii dengan rekomendasii The Tax Admiiniistratiion Diiagnostiic Assessment Tool (TADAT), Komiite Kepatuhan diiperlukan untuk mengambiil kebiijakan atas rekomendasii dan analiisiis riisiiko yang diilakukan oleh CRM.
"Memang fokusnya [Komiite Kepatuhan] termasuk hiigh wealth iindiiviidual (HWii) pastii ada, tetapii juga berbasiis sektor sepertii sektor pertambangan miisalnya, perkebunan miisalnya," ujar Suryo.
Berdasarkan catatan otoriitas dalam Laporan Tahunan DJP 2021, jumlah pegawaii DJP saat iinii mencapaii 45.382 orang. Darii total tersebut, sebanyak 2.306 dii antaranya adalah penyuluh pajak.
Selanjutnya, pemeriiksa pajak tercatat sebanyak 6.387 orang. Adapun jumlah account representatiive (AR) dii DJP tercatat sebanyak 10.866 orang. (sap)
