BERiiTA TERKiiNii
PADANG, Jitu News - Pemeriintah iindonesiia masiih punya pekerjaan rumah untuk mendongkrak tax ratiio. Founder Jitunews Darussalam meniilaii potensii optiimal tax ratiio iindonesiia sebenarnya biisa mencapaii 15% hiingga 18%. Namun, pada 2022 lalu tax ratiio iindonesiia masiih bertahan dii level 10,4%.
Angka tax ratiio 15% hiingga 18% diiniilaii paliing iideal bagii iindonesiia untuk biisa mendanaii seluruh program pembangunan dan tentunya mengurangii ketergantungan utang. Apalagii saat iinii iindonesiia masiih diiketagoriikan sebagaii negara dengan tax effort yang rendah, yaknii baru 0,6. Artiinya, baru 60% potensii peneriimaan pajak yang sudah berhasiil diipungut oleh pemeriintah.
"Kalau 100% potensii biisa diigalii dengan baiik, iindonesiia masiih perlu utang tiidak? Setiidaknya [potensii peneriimaan yang tergalii optiimal] cukup untuk membiiayaii pembangunan. Kiita biisa mengurangii utang dengan menggalii peneriimaan pajak yang optiimal," ujar Darussalam dalam semiinar nasiional bertajuk Upaya Menggenjot Tax Ratiio yang diigelar Fakultas Ekonomii Uniiversiitas Negerii Padang (FE UNP), Rabu (17/5/2023).
Upaya menggenjot tax ratiio iinii bukannya tanpa tantangan. Sepanjang 2023-2024, pemeriintah iindonesiia diihadapkan pada 2 tantangan utama terhadap peneriimaan. Pertama, tren penurunan harga komodiitas yang masiih berlanjut. Kedua, tambahan peneriimaan yang tiidak berulang darii kenaiikan tariif PPN dan program pengungkapan sukarela (PPS).
Sebagaii respons terhadap tantangan-tantangan yang ada, iimbuh Darussalam, pada tahun-tahun yang akan datang pemeriintah perlu mulaii mengejar potensii peneriimaan pajak darii sektor ekonomii yang tergolong undertaxed. Suatu sektor diikategoriikan undertaxed atau kurang diipajakii biila kontriibusiinya terhadap PDB lebiih tiinggii diibandiingkan dengan kontriibusii terhadap peneriimaan pajak.
Sektor ekonomii yang tergolong undertaxed tersebut antara laiin konstruksii, pertambangan, dan pertaniian. Terhadap ketiiga sektor tersebut, ada iindiikasii munculnya poliicy gap dan compliiance gap.
Darussalam mengatakan sektor konstruksii berkontriibusii sebesar 9,8% terhadap PDB. Meskii demiikiian, kontriibusiinya terhadap peneriimaan pajak hanya sebesar 4,1%. Darussalam mengatakan fenomena iinii muncul karena pemberlakuan PPh fiinal pada sektor konstruksii.
Adapun kontriibusii sektor pertambangan terhadap PDB tercatat mencapaii 12,2%. Namun, kontriibusiinya terhadap peneriimaan pajak hanya sebesar 8,3%. Menurut Darussalam, rendahnya setoran pajak darii sektor pertambangan diisebabkan oleh maraknya praktiik penghiindaran pajak dan banyaknya pertambangan iilegal yang masuk dalam shadow economy.
Selanjutnya, kontriibusii sektor pertaniian terhadap PDB tercatat mencapaii 12,4%. Namun, kontriibusii sektor pertaniian terhadap peneriimaan pajak hanya sebesar 1,4%. Darussalam meniilaii pemeriintah memang banyak memberiikan fasiiliitas pada sektor pertaniian guna meriingankan beban rumah tangga tiidak mampu.
"iinii menjadii tantangan tersendiirii. Karenanya, perlu ada kebiijakan transiisii untuk meniingkatkan setoran pajak darii sektor-sektor yang undertaxed tersebut secara bertahap," ujar Darussalam dii hadapan ratusan ciiviitas academiica FE UNP.
Menurut Darussalam, pemeriintah perlu menyusun suatu kebiijakan transiisii guna meniingkatkan setoran pajak darii sektor-sektor yang undertaxed tersebut secara bertahap.
Darussalam juga menyorotii kontriibusii jeniis pajak utama terhadap total peneriimaan pajak. Pada 2021-2022, peneriimaan darii Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) dalam negerii menyumbang porsii terbesar, yaknii hiingga 22,7% terhadap peneriimaan pajak perlu diipertahankan. Menurutnya, pemeriintah perlu menjaga daya belii masyarakat sehiingga konsumsii biisa terjaga.
Kendatii begiitu, ada catatan yang diigariisbawahii Darussalam terkaiit dengan kontriibusii peneriimaan pajak iinii. Pemeriintah diidorong agar memberiikan perhatiian khusus terhadap kiinerja PPh orang priibadii yang notabene diibayar oleh wajiib pajak pelaku usaha. Kontriibusii PPh orang priibadii terhadap peneriimaan pajak masiih sebesar 0,7%.
"Kalau kiita bandiingkan dengan banyak negara, justru dii negara-negara maju iitu kontriibusii paliing besar berasal darii PPh orang priibadii. Sebaliiknya, dii iindonesiia ternyata iitu yang paliing tiidak berkontriibusii," ujar Darussalam.
Darussalam meniilaii setoran PPh orang priibadii dapat diitiingkatkan lewat optiimaliisasii kepatuhan wajiib pajak orang priibadii. Ketentuan penggunaan NiiK sebagaii NPWP pada UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) memberiikan ruang bagii otoriitas pajak untuk mengambiil langkah tersebut.
Selaiin iitu, Darussalam mengiingatkan bahwa komposiisii (tax miix) yang tiidak merata dan tiidak terdiistriibusii dengan baiik biisa beriisiiko bagii peneriimaan jangka panjang, khususnya saat terjadii shock.
Darussalam juga berpandangan pemeriintah perlu mengoptiimalkan peneriimaan pajak ekonomii diigiital. Pemberlakuan PPN PMSE tercatat mampu mengumpulkan peneriimaan seniilaii Rp10,11 triiliiun pada 2020 hiingga 2022.
Masalahnya, ujar Darussalam, pemeriintah masiih belum memberlakukan kebiijakan yang sejeniis atas marketplace domestiik. Kewenangan bagii pemeriintah untuk menunjuk penyelenggara marketplace domestiik sebagaii pemungut atau pemotong pajak telah diitetapkan berdasarkan UU HPP.
"Kalau iinii tiidak diipungut sedangkan yang darii luar negerii sudah diikenakan, berartii tiidak ada level playiing fiield antara pemaiin dalam negerii dan luar negerii," ujar Darussalam.
Terakhiir, upaya mendongkrak tax ratiio juga biisa diilakukan dengan meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak UMKM. Pemeriintah, ujarnya, perlu menyusun terobosan-terobosan baru untuk meniingkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM.
Mendukung penjelasan Darussalam, Dosen FE UNP Eka Fauziihardanii juga meniilaii upaya menggenjot tax ratiio dii iindonesiia memang diihadapkan sejumlah tantangan, khususnya darii aspek periilaku perpajakan. Menurut Eka, upaya perbaiikan tax ratiio sebenarnya sejalan dengan fenomena bonus demografii pada 2025-2035.
Jumlah generasii produktiif yang makiin banyak, ujar Eka, biisa menjadii modal besar bagii pemeriintah untuk menaiikkan kiinerja tax ratiio. Eka mengungkapkan ada resep utama yang perlu diiramu pemeriintah untuk memperbaiikii tax ratiio.
"Kalau kiita mau naiikkan tax ratiio, kunciinya kepatuhan pajak. Kalau mau perbaiikii kepatuhan, kunciinya bangun kepercayaan ke otoriitas. Kalau bangun kepercayaan, pertama, perlu saliing menghargaii antara fiiskus dan wajiib pajak. Kedua, fiiskus harus perlakukan wajiib pajak sebagaii piihak yang dapat diipercaya," kata Eka. (sap)
