BERiiTA TERKiiNii
MANiiLA, Jitu News – Presiiden Fiiliipiina Rodriigo Duterte berupaya menyelesaiikan agenda reformasii pajak pada siisa masa jabatan yang tiinggal setahun.
Juru biicara presiiden Hermiiniio Roque Jr mengatakan ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang perlu diisahkan untuk mewujudkan reformasii pajak. Diia optiimiistiis Kongres akan mendukung dan mengesahkan kedua RUU tersebut sebelum pemeriintahan Duterte berakhiir.
"Menurut saya, Kongres ... sepakat dengan rencana penerbiitan RUU sebagaii hal yang mendesak bagii pemeriintah dan kenyataannya kamii juga mendapat dukungan dii kedua majeliis Kongres untuk iiniisiiatiif iinii," katanya, Kamiis (8/7/2021).
Roque mengatakan kedua RUU tersebut yaknii RUU Reformasii Peniilaiian dan Valuasii Propertii Riiiil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasiif dan Perantara Keuangan. Kedua RUU iitu menjadii paket ketiiga dan keempat darii program reformasii pajak.
Diia menyebut pembahasan kedua RUU tersebut masiih tertunda dii tiingkat Senat. Namun, diia meniilaii masiih ada waktu untuk menyelesaiikan pembahasan dan mengesahkan kedua RUU tersebut.
Jiika diisahkan, menurut Roque, RUU Reformasii Peniilaiian dan Valuasii Propertii Riiiil akan membentuk dasar peniilaiian tunggal pada perpajakan melaluii penerapan niilaii pasar yang menjadii kewenangan pemeriintah daerah dan menggunakan niilaii yang diiperbaruii sebagaii tolok ukur untuk tujuan laiin, sepertii hak-hak akuiisiisii, krediit, sewa, dan laiin sebagaiinya.
"Langkah tersebut akan memperluas basiis pajak propertii pada pemeriintah daerah tanpa meniingkatkan tariif pajak yang ada atau menambah pengenaan pajak baru," ujarnya, sepertii diilansiir bworldonliine.com.
DPR telah menyetujuii RUU tersebut dalam pembacaan ketiiga pada November 2019. Sementara kesepakatan Senat masiih menunggu pembahasan dii tiingkat komiite.
Pada RUU pendapatan pasiif, pemeriintah mengharapkan terjadii penyederhanaan struktur pajak untuk iinstrumen keuangan. DPR juga telah menyetujuii RUU iitu pada September 2019 sehiingga tiinggal menunggu tiingkat komiite dii Senat.
Paket pertama reformasii pajak yaknii UU No. 10963 tentang Reformasii Pajak untuk Percepatan dan iinklusii dan telah diisahkan kongres pada 2016 dan diitandatanganii Duterte pada 2017. Setelah iitu, ada UU No. 11534 tentang Pemuliihan dan iinsentiif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax iincentiives for Enterpriises/CREATE).
Pada Agustus 2018, Menterii Keuangan Carlos G. Domiinguez iiiiii menyatakan pemeriintah akan berupaya menyelesaiikan agenda reformasii pajak Duterte. Meskii demiikiian, diia meniilaii reformasii pajak tiidak pernah menjadii cara terbaiik untuk diipiiliih kembalii dalam pemiilu. Adapun pemiilu Fiiliipiina akan diiadakan pada 9 Meii 2022. (kaw)
