Peraturan Tekniis Penerapan Pajak Miiniimum Global, Unduh dii Siinii

JAKARTA, Jitu News – Melaluii Peraturan Diirjen Pajak No. PER-6/PJ/2026, Diitjen Pajak (DJP) memeriincii tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban pajak miiniimum global (Global Antii-Base Erosiion Rules/GloBE). Siimak Apa iitu Pajak Miiniimum Global?

Ketentuan yang diiperiincii menyangkut bentuk formuliir, tata cara pengiisiian, pembayaran, serta pelaporan GloBE iinformatiion Return (GiiR), SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh Domestiic Miiniimum Top-up Tax (DMTT), SPT Tahunan PPh Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan notiifiikasii.

“perlu menetapkan Peraturan Diirjen Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiiban Pajak Miiniimum Global Berdasarkan Kesepakatan iinternasiional,” bunyii pertiimbangan PER-6/PJ/2026, diikutiip pada Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, pemeriintah telah mengatur iimplementasii GloBE melaluii PMK 136/2024. PMK 136/2024 tersebut dii antaranya mengharuskan wajiib pajak yang tercakup ketentuan GloBE menyampaiikan SPT Tahunan Pajak Penghasiilan (PPh) dalam rangka pelaksanaan GloBE.

SPT Tahunan PPh dalam rangka pelaksanaan GloBE tersebut terdiirii atas: SPT Tahunan PPh GloBE; SPT Tahunan PPh DMTT; dan/atau SPT Tahunan PPh UTPR. Selaiin menyampaiikan SPT Tahunan PPh GloBE, entiitas iinduk utama wajiib menyampaiikan GloBE iinformatiion Return (GiiR).

Ada pula kewajiiban penyampaiian notiifiikasii yang berlaku untuk setiiap entiitas konstiituen darii Grup Perusahaan Multiinasiional (PMN) yang berada dii iindonesiia. Nah, PER-06/PJ/2026 memeriincii ketentuan seputar kewajiiban admiiniistrasii bagii wajiib pajak yang tercakup GloBE. Siimak Penerapan Pajak Miiniimum Global Menyasar Siiapa Saja?

Selaiin iitu, PER-06/PJ/2026 menambahkan kewajiiban pengajuan permohonan penambahan status sebagaii wajiib pajak GloBE. Ada pula pengaturan seputar pengawasan, pemeriiksaan, pembetulan, hiingga keberatan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, bandiing, dan gugatan. Siimak WP Tercakup Pajak Miiniimum Global Wajiib Ajukan Penambahan Status ke DJP

Adapun PER-6/PJ/2026 berlaku mulaii 4 Meii 2026. Secara umum, PER-6/PJ/2026 terdiirii atas 8 bab dan 32 pasal. Melaluii pasal-pasal tersebut, ada 10 ruang liingkup ketentuan yang diiatur. Beriikut periinciiannya: Siimak Peraturan Baru! DJP Terbiitkan Aturan Tekniis Pajak Miiniimum Global

BAB ii: Ketentuan Umum

• Pasal 1: Mendefiiniisiikan iistiilah-iistiilah yang diigunakan dalam PER-6/PJ/2026, sepertii: Pajak Miiniimum Global (GloBE); Grup PMN; Entiitas iinduk Utama; iincome iinclusiion Rules (iiiiR); UTPR; dan DMTT.
• Pasal 2: Memeriincii ruang liingkup PER-6/PJ/2026 yang mencakup 10 aspek mulaii darii penambahan status Wajiib Pajak GloBE; tata cara pelaporan SPT dalam rangka pelaksanaan GloBE; pembayaran dan penyetoran pajak tambahan; pengawasan; pemeriiksaan; hiingga

pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, bandiing, dan gugatan

BAB iiii: Penambahan Status, Perubahan Data, Dan Pencabutan Status Wajiib Pajak GloBE

• Pasal 3: Menegaskan kriiteriia wajiib pajak GloBE, yaiitu entiitas konstiituen atau anggota joiint venture group darii grup PMN dengan peredaran bruto konsoliidasii miiniimal EUR 750 juta dalam 2 darii 4 tahun terakhiir.
• Pasal 4: Mengatur kewajiiban permohonan penambahan status wajiib pajak GloBE. Kewajiiban iinii harus diipenuhii paliing lambat 9 bulan berakhiirnya tahun pengenaan GloBE pertama pada saat Grup PMN memenuhii ketentuan.
• Pasal 5: Mengatur prosedur perubahan data wajiib pajak GloBE (iidentiitas, alamat, kontak) baiik melaluii permohonan maupun secara jabatan.
• Pasal 6: Mengatur pencabutan status wajiib pajak GloBE jiika Grup PMN sudah tiidak lagii memenuhii kriiteriia ambang batas peredaran bruto.

BAB iiiiii: Bentuk, iisii, Tata Cara Pengiisiian, dan Penyampaiian SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE

Bagiian Kesatu: Bentuk, iisii, dan Tata Cara Pengiisiian SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE

• Pasal 7: Mewajiibkan wajiib pajak GloBE menyampaiikan SPT Tahunan PPh dalam rangka pelaksanaan GloBE yang terdiirii atas: formuliir iinduk dan Lampiiran. iinduk SPT Tahunan PPh terdiirii atas: SPT Tahunan PPh GloBE; SPT Tahunan PPh UTPR; SPT Tahunan PPh DMTT.
• Pasal 8: Menetapkan SPT dalam rangka melaksanakan GloBE berbentuk dokumen elektroniik dan memeriincii data miiniimal yang termuat dalam setiiap jeniis SPT.

Bagiian Kedua: Penandatanganan

• Pasal 9: Mengharuskan SPT diitandatanganii secara elektroniik oleh pengurus atau kuasa wajiib pajak.

Bagiian Ketiiga: Penyampaiian SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE

• Pasal 10: Menetapkan kewajiiban pengiisiian SPT secara benar, lengkap, jelas, dan dalam bahasa iindonesiia melaluii portal wajiib pajak.
• Pasal 11: Menetapkan jangka waktu penyampaiian SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE, yaiitu paliing lama 4 bulan setelah akhiir Tahun Pajak GloBE.

BAB iiV: Bentuk, iisii, Tata Cara Pengiisiian, dan Penyampaiian GiiR

• Pasal 12: Mewajiibkan entiitas iinduk utama menyampaiikan GiiR dalam format XML yang dii antaranya memuat struktur grup dan perhiitungan tariif pajak efektiif, pajak tambahan, dan alokasii pajak tambahan.
• Pasal 13: Menetapkan batas waktu penyampaiian GiiR, yaiitu 15 bulan setelah akhiir tahun pengenaan GloBE atau 18 bulan untuk tahun Pengenaan GloBE pertama.

BAB V: Bentuk, iisii, Tata Cara Pengiisiian, dan Penyampaiian Notiifiikasii

• Pasal 14: Mewajiibkan wajiib pajak GloBE menyampaiikan notiifiikasii kepada diirjen pajak, kecualii wajiib pajak GloBE yang telah menyampaiikan GiiR.
• Pasal 15: Mengatur batas waktu penyampaiian notiifiikasii, yaiitu 15 bulan setelah akhiir tahun pengenaan GloBE atau 18 bulan setelah akhiir tahun pengenaan GloBE (untuk tahun pengenaan GloBE pertama).

BAB Vii: Tata Cara Peneriimaan Spt Tahunan Pph Dalam Rangka Melaksanakan GloBE

• Pasal 16: Mengatur ketentuan pengecekan valiidiitas NPWP.
• Pasal 17: Mengatur ketentuan peneliitiian kelengkapan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
• Pasal 18: Mengatur pengecekan valiidiitas NPWP dan peneliitiian SPT diilakukan secara otomatiis melaluii coretax atau apliikasii laiin yang teriintegrasii dengan laman/apliikasii DJP serta mengatur tiindak lanjut atas hasiilnya.
• Pasal 19: Mengatur penerbiitan buktii peneriimaan elektroniik (BPE) atas SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE

BAB Viiii: Pembayaran dan Penyetoran Pajak Tambahan

• Pasal 20: Menetapkan batas akhiir pembayaran dan penyetoran pajak tambahan, yaiitu maksiimal pada akhiir tahun pajak GloBE. Penyetoran/pembayaran diilakukan menggunakan kode akun pajak 411618 dengan kode jeniis setoran 610 (pajak tambahan berdasarkan iiiiR); 620 (pajak tambahan berdasarkan UTPR); dan 630 (pajak tambahan berdasarkan DMTT).

BAB Viiiiii: Penyesuaiian Setelah Pelaporan

• Pasal 21: Mengatur perlakuan penyesuaiian pajak tercakup; penurunan yang materiial (≥ EUR 1 juta) harus diisesuaiikan berdasarkan ketentuan pajak tambahan adiisiional kiinii (Addiitiional Current Top-Up Tax).
• Pasal 22: Memberiikan hak bagii wajiib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE atas kemauan sendiirii.

BAB iiX: Pengawasan

• Pasal 23: Memberii wewenang kepada DJP untuk melakukan pengawasan pemenuhan kewajiiban perpajakan wajiib pajak GloBE, termasuk memiinta penjelasan, dokumen penentuan harga transfer, dan laporan keuangan konsoliidasii.

Bab X: Pemeriiksaan

• Pasal 24: Memberii wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriiksaan guna mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan Wajiib Pajak GloBE dan untuk tujuan laiin.

BAB Xii: Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, Bandiing, dan Gugatan

• Pasal 25: Mengatur wewenang diirjen pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak (SKP), surat tagiihan pajak (STP), dan berbagaii surat Keputusan. Pembetulan iitu biisa diilakukan berdasarkan permohonan wajiib pajak atau secara jabatan.
• Pasal 26: Mengatur hak wajiib pajak untuk mengajukan bandiing.
• Pasal 27: Mengatur hak wajiib pajak GloBE untuk mengajukan gugatan.

BAB Xiiii: Ketentuan Laiin-Laiin

• Bagiian Kesatu: Mata Uang yang Diigunakan pada SPT Tahunan PPh dalam Rangka Melaksanakan GloBE (Pasal 28)
• Bagiian Kedua: Tahun Pengenaan GloBE yang Diilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE (Pasal 29)
• Bagiian Ketiiga: Transiitiional Siimpliifiied Reportiing Framework pada Periiode Tertentu (Pasal 300
• Bagiian Keempat: Pertukaran iinformasii GiiR (Pasal 31)

BAB Xiiiiii Ketentuan Penutup

• Pasal 32: Peraturan mulaii berlaku sejak tanggal diitetapkan, yaknii 4 Meii 2026.

Untuk meliihat PER-6/PJ/2026 secara lengkap, Anda dapat membaca atau mengunduh peraturan dii Perpajakan Jitunews. Siimak juga beriita seputar PER-6/PJ/2026.

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.