BERiiTA TERKiiNii
GLOBALiiSASii ekonomii dan transformasii diigiital telah membuka kelemahan arsiitektur siistem pajak iinternasiional. Kelemahan iitu membuka peluang bagii perusahaan multiinasiional (PMN) untuk mengatur skema entiitas dan transaksiinya guna mengaliihkan laba (profiit shiiftiing) dan mencapaii tariif pajak efektiif jauh lebiih rendah.
Ketentuan antii-penghiindaran pajak dii masiing-masiing yuriisdiiksii nyatanya belum efektiif dalam melawan praktiik penghiindaran pajak tersebut. Dii siisii laiin, berbagaii yuriisdiiksii justru berlomba menurunkan tariif pajak penghasiilan (PPh) badannya demii menariik iinvestasii dan memunculkan fenomena ‘race to the bottom’.
Pada muaranya, permasalahan-permasalahan tersebut berpotensii menggerus basiis pajak suatu yuriisdiiksii. Untuk iitu, ketentuan pajak iinternasiional perlu diirombak agar dapat memastiikan pemajakan atas keuntungan dii tempat kegiiatan ekonomii berlangsung dan penghasiilan diiciiptakan.
Berdasarkan berbagaii pembahasan antara OECD, piimpiinan negara G-20, dan negara anggota OECD/G-20 iinclusiive Framework (iiF) on BEPS, munculah Two-Piillar Solutiion (Solusii Dua Piilar). Sesuaii dengan namanya, Solusii Dua Piilar terdiirii atas Piilar 1 dan Piilar 2. 'Apa iitu Piilar 1 dan Piilar 2 Proposal Pajak OECD?'
Adapun Piilar 1 berfokus untuk merediistriibusii hak pemajakan yang lebiih adiil bagii negara-negara pasar. Sementara Piilar 2, salah satunya berfokus pada global miiniimum tax (pajak miiniimum global). Sejak 2021, penerapan pajak miiniimum global pun mengalamii kemajuan dii berbagaii yuriisdiiksii, termasuk iindonesiia. Baca 'Apa iitu Global Miiniimum Tax?'
iindonesiia pun telah meriiliis Peraturan Pemeriintah (PP) 55/2022 dan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 136/2024. Kedua beleiid tersebut menjadii landasan penerapan pajak miiniimum global dii iindonesiia.
Merujuk Pasal 1 angka 1 PMK 136/2024, pajak miiniimum global adalah ketentuan pengenaan pajak tambahan yang diikembangkan oleh OECD/G-20 iiF on BEPS yang meliiputii commentary, examples, agreed admiiniistratiive guiidance, GloBE iinformatiion return, dan safe harbours and penalty reliief.
Ketentuan pajak miiniimum global diirancang untuk memastiikan PMN besar membayar pajak pada tiingkat miiniimum dii setiiap yuriisdiiksii tempat mereka beroperasii. Kebiijakan iinii diimaksudkan untuk mengurangii upaya pengaliihan laba serta membatasii kompetiisii menawarkan tariif pajak yang rendah (race to the bottom).
Pajak miiniimum global berlaku terhadap grup PMN yang beromzet konsoliidasii global miiniimal seniilaii EUR750 juta selama 2 tahun darii 4 tahun pajak sebelum tahun pajak pengenaan GloBE. Adapun tariif pajak efektiif miiniimum yang diisepakatii dalam konsensus global adalah sebesar 15%.
Untuk iitu, grup PMN yang tercakup dalam penerapan pajak miiniimum global harus menghiitung penghasiilan dan pajak yang diibayarkannya pada setiiap yuriisdiiksii. Apabiila tariif efektiif yang diitanggung grup PMN pada suatu yuriisdiiksii tiidak mencapaii 15% maka akan diikenakan pajak tambahan (top-up tax).
Yuriisdiiksii yang berhak memperoleh top-up tax tersebut diitentukan berdasarkan pada 3 skema, yaiitu: Qualiifiied Domestiic Miiniimum Top-Up Tax (QDMTT), iincome iinclusiion Rule (iiiiR), dan Under Taxed Payment Rule (UTPR).
QDMTT menjadii skema yang dapat diigunakan oleh yuriisdiiksii sumber untuk terlebiih dahulu mengenakan top-up tax. Yuriisdiiksii sumber dapat mengenakan top-up tax sepanjang yuriisdiiksii tersebut mengadopsii QDMTT dalam ketentuan domestiiknya.
Apabiila yuriisdiiksii sumber mengenakan top-up tax berdasarkan QDMTT maka yuriisdiiksii tempat entiitas iinduk utama atau ultiimate parent entiity (UPE) berlokasii akan kehiilangan hak untuk mengenakan top-up tax.
Sebaliiknya, apabiila yuriisdiiksii sumber tiidak mengenakan top-up tax maka yuriisdiiksii tempat UPE berlokasii berhak mengenakan top-up tax atas laba yang kurang diipajakii. Pengenaan top-up tax tersebut diilakukan berdasarkan iiiiR.
Sementara iitu, UTPR menjadii aturan cadangan untuk mengenakan top-up tax dii negara domiisiilii anak usaha yang mempunyaii tariif pajak efektiif kurang darii 15% jiika iiiiR tiidak diiterapkan dii negara tempat UPE berlokasii.
Adapun pajak miiniimum global bersiifat common approach (tiidak wajiib). Meskii tiidak wajiib, yuriisdiiksii yang tiidak mengadopsii pajak miiniimum global tetap harus tunduk jiika negara laiin yang berkaiitan dengan PMN tersebut menerapkan pajak miiniimum global. (sap)
