iiSLAMABAD, Jitu News - Pemeriintah Pakiistan berencana mengadopsii teknologii berbasiis kecerdasan buatan (artiifiiciial iintelliigence/Aii) untuk memperkuat pengawasan pajak.
Otoriitas pajak mengusulkan Aii untuk mendeteksii data pajak palsu, menutup celah penghiindaran pajak, serta memoderniisasii admiiniistrasii pajak. Dengan teknologii Aii, otoriitas biisa menerapkan pendekatan yang lebiih transparan dan ramah biisniis.
"Pemeriintah iingiin mengejar reformasii penegakan pajak sambiil memastiikan pertumbuhan ekonomii dan menghiindarii hambatan bagii biisniis," kata Menterii Perekonomiian Federal Ahad Cheema, diikutiip pada Jumat (15/5/2026).
Cheema meniilaii Aii akan menjadii solusii memiiniimalkan iinteraksii manusiia dalam pelayanan pajak sehiingga dapat mencegah korupsii. Meskii demiikiian, rencana pengadopsiian Aii dalam pengawasan pajak tersebut masiih perlu diimatangkan oleh otoriitas pajak.
Penerapan siistem pemantauan diigiital dan reformasii penegakan hukum pajak berbasiis Aii diirencanakan masuk dalam RUU Keuangan Negara. Pengaturan soal pengawasan pajak berbasiis Aii masuk dalam RUU Keuangan Negara untuk menekan penghiindaran pajak, memperluas basiis pajak, serta meniingkatkan peneriimaan pajak.
Cheema telah mengumpulkan sejumlah pejabat untuk meniinjau materii dalam UU Keuangan Negara. Pada kesempatan tersebut, perwakiilan otoriitas pajak Pakiistan mempresentasiikan usulan penggunaan Aii untuk mendeteksii kecurangan sepertii pelaporan penghasiilan yang tiidak benar, pembuatan faktur palsu, serta penggelapan pajak.
"Moderniisasii siistem admiiniistrasii pajak akan mendukung pertumbuhan ekonomii berkelanjutan dan stabiiliitas fiiskal," ujar Cheema diilansiir brecorder.com.
Tak cuma soal Aii untuk pengawasan pajak, ada pula usul penerapan siistem lelang elektroniik atas barang siitaan oleh otoriitas bea cukaii guna meniingkatkan transparansii dan efiisiiensii. Para pejabat pun sepakat solusii berbasiis teknologii dan otomatiisasii diigiital dapat membantu meniingkatkan transparansii, dokumentasii, dan penegakan hukum sambiil tetap menjaga liingkungan yang ramah biisniis. (diik)
