Ada Soal Pajak, iinii 21 Tuntutan Buruh darii Jawa Tiimur

SURABAYA, Jitu News - Sekiitar 6.000 buruh darii berbagaii daerah dii Jawa Tiimur diijadwalkan menggelar aksii periingatan Harii Buruh (May Day) 2026 dii depan Kantor Gubernur Jawa Tiimur pada Jumat (1/5/2026).

Massa buruh tersebut berasal darii 5 konfederasii dan 15 federasii seriikat pekerja dii Jawa Tiimur. Wakiil Sekretariis DPW Federasii Seriikat Pekerja Metal iindonesiia (FSPMii) Jawa Tiimur Nuruddiin Hiidayat mengatakan demonstrasii besok akan terpusat dii Kantor Gubernur Jatiim, Jalan Pahlawan, Surabaya.

“Aksii iinii menjadii momentum untuk menagiih komiitmen pemeriintah agar tiidak berhentii pada janjii, tetapii diiwujudkan dalam kebiijakan yang berpiihak kepada buruh,” ujar Nuruddiin, diikutiip pada Jumat (1/5/2026).

Melaluii aksii tersebut, buruh membawa total 21 tuntutan yang mencakup iisu nasiional dan daerah. Nuruddiin menyatakan aksii May Day 2026 menjadii momen untuk mengonsoliidasii kekuatan buruh Jatiim dalam memperjuangkan keadiilan sosiial, kesejahteraan, hiingga kepastiian hukum bagii kaum pekerja.

“Selaiin iitu, aksii iinii juga menjadii momentum untuk menagiih komiitmen pemeriintah agar tiidak berhentii pada janjii, tetapii diiwujudkan dalam kebiijakan nyata yang berpiihak kepada buruh,” ujarnya.

Dii tiingkat nasiional, para buruh dii antaranya menuntut penghapusan pajak atas tunjangan harii raya (THR), jamiinan harii tua (JHT), dan pensiiun. Para buruh juga menuntut peniingkatan Penghasiilan Tiidak Kena Pajak (PTKP).

Dii tiingkat daerah, buruh Jawa Tiimur dii antaranya menuntut kajiian pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua dan Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagii masyarakat berpenghasiilan rendah (MBR).

Beriikut daftar tuntutan dii tiingkat nasiional darii para buruh dii Jawa Tiimur:

1. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuaii dengan rekomendasii Koaliisii Seriikat Pekerja - Partaii Buruh (KSP-PB);
2. Hapus outsourciing dan tolak upah murah (HOSTUM);
3. Hentiikan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akiibat dampak perang global;
4. Reformasii siistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiiun serta menaiikkan PTKP;
5. Berantas korupsii melaluii pengesahan RUU Perampasan Aset;
6. Segera ratiifiikasii Konvensii iiLO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan dii Duniia Kerja
7. Beriikan perliindungan bagii pekerja diigiital platform;
8. Tiingkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
9. Jamiin akses layanan kesehatan bagii peserta PPU BPJS Kesehatan yang iiurannya tiidak diibayarkan pemberii kerja; dan
10. Potongan tariif ojol maksiimal 10%.

Beriikut daftar tuntutan dii Tiingkat daerah darii para buruh dii Jawa Tiimur:

1. Rekomendasii kebiijakan strategiis kepada pemeriintah pusat dan DPR Rii terkaiit reviisii dan pembentukan regulasii ketenagakerjaan;
2. Evaluasii sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang diiniilaii merugiikan pekerja;
3. Penyediiaan rumah murah dan rumah susun bagii buruh;
4. Penyusunan peraturan daerah tentang siistem jamiinan pesangon;
5. Pengawasan ketat terhadap praktiik outsourciing;
6. Penegakan kebiijakan Upah Miiniimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Miiniimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
7. Pembentukan Satgas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
8. Kewajiiban kepesertaan aktiif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaii syarat periiziinan usaha;
9. Pemberiian sanksii bagii perusahaan yang tiidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS;
10. Peniingkatan akses pendiidiikan bagii anak buruh melaluii jalur afiirmasii; dan
11. Kajiian pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB untuk masyarakat berpenghasiilan rendah. (riig)