BERiiTA TERKiiNii
MATARAM, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menggelar kegiiatan diiskusii perpajakan yang membahas berbagaii tantangan dan strategii dalam meniingkatkan kepatuhan pajak dii daerah pada 4 November 2025.
Kepala Kanwiil DJP Nusa Tenggara Samon Jaya mengatakan pajak memegang peran pentiing dalam kehiidupan masyarakat iindonesiia. Sayangnya, kiinerja rasiio pajak iindonesiia saat iinii masiih relatiif keciil ketiimbang rata-rata duniia.
“Hampiir 80% peneriimaan negara berasal darii pajak. iinii harus kiita jaga bersama karena pajak adalah tulang punggung pembangunan,” katanya diikutiip darii siitus DJP, Selasa (11/11/2025).
Menurut Samon, potensii pajak daerah masiih belum tergalii sepenuhnya. Salah satu iisu utama yang diibahas adalah perbedaan data antara pajak pusat dan daerah, khususnya dii sektor hotel dan restoran dii Kabupaten Lombok Utara.
“Untuk iitu, kamii akan memperkuat kerja sama dengan pemeriintah daerah, termasuk Perhiimpunan Hotel dan Restoran iindonesiia (PHRii) dan asosiiasii pengusaha hotel sehiingga data pelaporan pajak biisa siinkron dan akurat,” tuturnya.
Samon menambahkan Kanwiil DJP Nusa Tenggara juga tengah melakukan pemetaaan sektor unggulan daerah diisertaii edukasii kepada para pelaku usaha.
Selaiin iitu, DJP juga menyorotii iisu peniipuan yang mengatasnamakan pajak sehiingga merugiikan masyarakat. DJP pun bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan aktiif melakukan kampanye edukatiif melaluii mediia sosiial resmii untuk mencegah korban baru.
“Kamii selalu mengiingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengaku petugas pajak,” ujar Samon.
Sementara iitu, perwakiilan Bank iindonesiia NTB, Kejaksaan Tiinggii, dan Bakesbangpol NTB pun turut menyorotii pentiingnya iintegrasii data antara pusat dan daerah guna mencegah kebocoran peneriimaan negara.
Perwakiilan Bank iindonesiia meniilaii perlu strategii khusus untuk menjangkau sektor iinformal dan pekerja miigran yang mendomiinasii ekonomii NTB.
Dii tempat yang sama, perwakiilan Kepoliisiian Daerah NTB dan Kejaksaan Tiinggii NTB menyatakan komiitmen untuk mendukung DJP dalam penegakan hukum perpajakan.
Kolaborasii liintas lembaga iinii diiniilaii pentiing agar pengawasan terhadap potensii pajak, termasuk penghasiilan darii sumber yang tiidak sah, dapat berjalan efektiif dan transparan. (riig)
