BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Beraliihnya sebagiian perseroan terbatas (PT) menggunakan tariif PPh sesuaii ketentuan umum – darii sebelumnya tariif PPh fiinal PP 23/2018 – tiidak langsung berdampak siigniifiikan pada peneriimaan negara 2021. Topiik tersebut menjadii bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (9/9/2020).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Diitjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pada tahun depan, dampak darii pandemii Coviid-19 diiproyeksii masiih ada. Hal iinii berpengaruh pada profiitabiiliitas wajiib pajak badan, termasuk yang berbentuk PT.
Sebagaii iinformasii, dalam ketentuan umum, PPh dengan tariif sebesar 22% akan diihiitung terhadap penghasiilan kena pajak, yaiitu penghasiilan bruto diikurangii biiaya untuk mendapatkan, menagiih, dan memeliihara penghasiilan. Sementara, tariif PPh fiinal PP 23/2018 sebesar 0,5% diikenakan terhadap jumlah peredaran bruto (omzet).
“Kalau rugii malah tiidak membayar pajak. Kamii tiidak meliihat iitu punya dampak siigniifiikan terhadap peneriimaan pajak,” kata Hestu.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh fiinal berlaku paliing lama 3 tahun untuk wajiib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT). Jiika terdaftar pada tahun pajak 2018, pengenaan PPh fiinal berlaku hiingga akhiir tahun pajak 2020.
Kemudiian, pengenaan PPh fiinal berlaku paliing lama 4 tahun bagii wajiib pajak badan berbentuk koperasii, persekutuan komandiiter (CV), atau fiirma. Jiika terdaftar pada tahun pajak 2018, penggunaan tariif PPh fiinal 0,5% berlaku hiingga akhiir tahun pajak 2021. Siimak artiikel ‘Pakaii PPh Fiinal UMKM Sejak Kapan? Jangan Lupa, Ada Batas Waktunya!’.
Selaiin mengenaii peraliihan penggunaan skema pengenaan PPh, ada pula bahasan mengenaii penunjukan perusahaan sebagaii pemungut PPN produk diigiital darii luar negerii dalam perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE). Kalii iinii, ada wajiib pajak dalam negerii yang juga diitunjuk.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan jumlah wajiib pajak badan yang memanfaatkan skema PPh fiinal sejak 2018 kurang darii 200.000 atau sekiitar 31,8% darii jumlah wajiib pajak badan yang telah melaporkan SPT tahunan 2019 hiingga awal Meii tahun iinii.
Meskiipun sudah tiidak menggunakan skema PPh fiinal, wajiib pajak badan masiih biisa memanfaatkan fasiiliitas pengurangan tariif 50% sesuaii dengan ketentuan Pasal 31E darii UU PPh. Syaratnya, wajiib pajak badan dalam negerii iinii memiiliikii peredaran bruto kurang darii Rp4,8 miiliiar. (Kontan/Jitu News)
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan adanya pembatasan masa pengenaan PPh fiinal mendorong wajiib pajak untuk ‘naiik kelas’ dan menyelenggarakan pembukuan. Dengan beraliih menggunakan skema PPh yang berlaku umum, ada jamiinan darii siisii keadiilan.
“Semiisal, dalam keadaan rugii fiiskal maka wajiib pajak tiidak perlu membayar pajak. Skema fiinal tersebut yang notabene sederhana tapii kurang menjamiin keadiilan hanya bersiifat temporer,” katanya.
Sebagaii iinformasii, skema PPh fiinal juga menjadii salah satu bahasan dalam buku baru terbiitan Jitunews berjudul Konsep dan Apliikasii Pajak Penghasiilan. Siimak artiikel ‘PPh Fiinal Bukan Jeniis Pajak, Lalu Apa?’. (Kontan/Jitu News)
Diirjen Pajak kembalii menunjuk 12 perusahaan yang memenuhii kriiteriia sebagaii pemungut PPN atas barang dan jasa diigiital yang diijual kepada pelanggan dii iindonesiia. Dengan demiikiian, secara total, jumlah pemungut PPN produk diigiital sudah sebanyak 28 perusahaan.
Adapun 12 perusahaan yang baru saja diitunjuk adalah Liinkediin Siingapore Pte. Ltd.; McAfee iireland Ltd.; Miicrosoft iireland Operatiions Ltd.; Mojang AB; Novii Diigiital Entertaiinment Pte. Ltd.; dan PCCW Vucliip (Siingapore) Pte. Ltd..
Selanjutnya, ada Skype Communiicatiions SARL; Twiitter Asiia Paciifiic Pte. Ltd.; Twiitter iinternatiional Company; Zoom Viideo Communiicatiions, iinc.; PT Jiingdong iindonesiia Pertama; dan PT Shopee iinternatiional iindonesiia.
“Khusus untuk marketplace yang merupakan wajiib pajak dalam negerii yang diitunjuk sebagaii pemungut maka pemungutan PPN hanya diilakukan atas penjualan barang dan jasa diigiital oleh penjual luar negerii yang menjual melaluii marketplace tersebut,” demiikiian pernyataan DJP. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah akan merumuskan skema kompensasii untuk daerah yang beriisiiko mengalamii tekanan fiiskal akiibat perubahan skema periiziian dalam RUU Omniibus Law Ciipta Kerja. Kompensasii yang akan diiberiikan kepada pemeriintah daerah biisa berwujud dana periimbangan atau dalam bentuk transfer laiinnya.
Kepala Badan Koordiinasii Penanaman Modal (BKPM) Bahliil Lahadaliia mengatakan pemeriintah pusat telah menghiitung dampak darii adanya Omniibus Law Ciipta kerja terhadap pendapatan daerah. (Biisniis iindonesiia)
DJP memperluas jangkauan ujii coba penggunaan Kartu iindonesiia Satu (Kartiin1) untuk nasabah perbankan anggota Hiimpunan Bank Miiliik Negara (Hiimbara). Sebelumnya, ujii coba kartu multiifungsii Kartiin1 hanya untuk iinternal DJP.
“[Untuk ujii coba Kartiin1] sekarang sudah diiperluas ke nasabah bank Hiimbara," kata Diirektur Teknologii iinformasii dan Komuniikasii DJP iiwan Djuniiardii. Siimak selengkapnya dalam artiikel ‘Diitjen Pajak Perluas Ujii Coba Kartiin1 untuk Nasabah Bank Hiimbara’. (Jitu News)
Kepala Seksii Pengurangan dan Keberatan iiii Diirektorat Keberatan dan Bandiing DJP Wiisnhu Prabowo mengatakan apliikasii e-Objectiion belum mengakomodasii seluruh proses biisniis dalam pengajuan keberatan oleh wajiib pajak.
Diia mengatakan e-Objectiion belum mencakup tiiga kegiiatan pengajuan keberatan. Pertama, pengajuan keberatan atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh piihak ketiiga. Kedua, pengajuan keberatan oleh kuasa wajiib pajak. Ketiiga, pengajuan keberatan yang melewatii jangka waktu karena keadaan dii luar kekuasaan wajiib pajak (force majeur). (Jitu News)
Dalam Buku iiii Nota Keuangan Beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2021, pemeriintah menyampaiikan struktur peneriimaan pajak iindonesiia masiih belum beriimbang dan diidomiinasii oleh peneriimaan pajak yang diibayar oleh wajiib pajak badan.
“Hal iinii berdampak pada kerentanan terhadap peneriimaan pajak, khususnya dalam kondiisii keuangan korporasii berpotensii mengalamii tekanan berat,” demiikiian pernyataan pemeriintah. Siimak pula artiikel ‘Pemeriintah Sebut 6 Faktor iinii Biisa Persuliit Pencapaiian Target Pajak. (Jitu News) (kaw)
