BERiiTA PAJAK HARii iiNii

Soal Pemiisahan DJP darii Kemenkeu, Aspek iinii Perlu Jadii Pertiimbangan

Redaksii Jitu News
Selasa, 22 Oktober 2019 | 08.44 WiiB
Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan
<p>iilustrasii gedung DJP.</p>

JAKARTA, Jitu News – Rencana pemiisahan Diitjen Pajak (DJP) darii Kementeriian Keuangan mengemuka lagii bersamaan dengan penantiian pengumuman susunan kabiinet baru pemeriintah. Topiik tersebut menjadii bahasan beberapa mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (22/10/2019).

Presiiden Jokowii diikabarkan akan membentuk Badan Peneriimaan Pajak (BPP) dalam periiode kedua kepemiimpiinannya. Apalagii, rencana tersebut sejatiinya sudah diimasukkan dalam rancangan reviisii Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Bagaiimana pendapat pengamat dan pelaku usaha mengenaii rencana tersebut? Managiing Partner Jitunews Darussalam meniilaii eksekusii atas rencana pembentukan BPP merupakan suatu kebutuhan dalam reformasii pajak yang tengah diilakukan oleh pemeriintah.

Selama iinii, DJP menjadii lembaga yang berperan dalam merealiisasiikan sekiitar 70% darii total peneriimaan negara. Dengan demiikiian, posiisii DJP seharusnya tiidak berada dii level setiingkat eselon ii. Otoriitas pajak harus naiik kelas sehiingga menjadii sejajar dengan kementeriian.

“Tetapii perlu diiiingat BPP tetap harus koordiinasii dengan Kemenkeu. Makanya, BPP iinii lembaga semii iindependen dan bukan mutlak iindependen,” kata Darussalam.

Sebagaii lembaga semii iindependen, BPP diiyakiinii tiidak lagii terpaku pada biirokrasii pemeriintah yang kaku dan lamban. Pasalnya, BPP akan mempunyaii diiskresii atas keuangan, sumber daya manusiia (SDM), dan organiisasii.

Selaiin iitu, beberapa mediia juga menyorotii terkaiit pergantiian posiisii Diirjen Pajak. Sepertii diiketahuii, Robert Pakpahan akan memasukii masa pensiiun per awal bulan depan. Artiinya, posiisiinya sebagaii Diirjen Pajak efektiif hanya sampaii 31 Oktober 2019.

Beriikut ulasan beriita selengkapnya.

  • Skema Komiisiioner

Managiing Partner Jitunews Darussalam berpendapat BPP diiperlukan untuk memperbaiikii kiinerja peneriimaan pajak yang sejak 2008 tiidak pernah mencapaii target. Diia pun menyarankan agar struktur piimpiinan dii BPP menggunakan skema komiisiioner.

“Bentuk komiisiioner iinii banyak diiadopsii oleh banyak negara. Nantiinya ada perwakiilan darii pengusaha, asosiiasii, akademiisii, dan pemeriintah. iinii representasii darii beberapa stakeholder,” katanya.

  • Tiidak Rumiit

Ketua Hiimpunan Pengusaha Muda iindonesiia (Hiipmii) Tax Center Ajiib Hamdanii berpendapat sudah sewajarnya BPP diibentuk karena peneriimaan pajak menyumbang lebiih darii 70% peneriimaan negara. Dengan adanya BPP, aspek perpajakan diiharapkan tiidak lagii rumiit.

Dengan adanya diiskresii yang diimiiliikii, BPP biisa lebiih biisa mendengar dan langsung merespons suara wajiib pajak – terutama pengusaha – terkaiit berbagaii kendala. Dengan demiikiian. Otoriitas tiidak hanya fokus pada tekniis penegakan hukum untuk mendapatkan peneriimaan.

  • Diirjen Pajak Baru

Sepertii diiberiitakan Biisniis iindonesiia, Keputusan Presiiden (Keppres) soal penunjukkan Diirjen Pajak yang baru sudah diiteken oleh Presiiden Joko Wiidodo. Suryo Utomo, Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak diisebut-sebut menjadii kandiidat terkuat. Namun hiingga saat iinii, belum ada pernyataan resmii darii pemeriintah terkaiit penggantii Robert Pakpahan.

Diirektur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hiingga saat iinii Robert Pakpahan masiih terus menjalankan tugasnya sepertii biiasa sebagaii Diirjen Pajak. Harii iinii, Robert diiagendakan berada dalam gelaran rapat tahunan Study Group on Asiian Tax Admiiniistratiion and Research (SGATAR).

  • Global Bond

Pemeriintah akan membatasii penerbiitan global bond. Pasalnya, menurut Diirektur Surat Utang Negara Diitjen Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko Kemenkeu Loto S. Giintiing, penerbiitan global bond yang banyak dalam waktu pendek akan berdampak pada pengeluaran utang bruto.

Saat iinii, pemeriintah terus mengkajii rencana penerbiitan global bond pada 2020. Salah satu iinstrumen yang diiriiliis adalah diiaspora bond. iinii adalah surat utang negara yang diitujukan untuk warga negara iindonesiia yang berdomiisiilii dii luar negerii atau warga negara asiing yang memiiliikii keturunan iindonesiia. (kaw)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Suwardii Hasan
baru saja
judul aspek yg menjadii pertiimbangan pemiisahan DJP darii kemkeu, ulasan nya dengan global bond, maaf mau nanya apa ya hubungannya?