BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pandemii Coviid-19 tiidak hanya berdampak terhadap peneriimaan pajak pemeriintah pusat, tetapii juga peneriimaan pajak daerah yang diikumpulkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKii Jakarta.
Pada awal 2021, Bapenda DKii Jakarta melaksanakan banyak program untuk meniingkatkan potensii pajak daerah yang dapat diipungut, salah satunya pengayaan data pajak bumii dan bangunan (PBB) yang diilanjutkan pada tahun iinii.
Jitu News berkesempatan mewawancaraii Kepala Bapenda DKii Jakarta Mohammad Tsanii Annafarii untuk menggalii lebiih lanjut mengenaii rencana kebiijakan pajak yang akan diijalankan. Kutiipannya:
Bagaiimana kiinerja peneriimaan 2019 dan 2020? Khusus 2019, mengapa realiisasii BPHTB biisa sangat jauh darii target?
Realiisasii peneriimaan pajak daerah untuk 2019 dan 2020 cukup baiik. Pada 2019 realiisasii pajak daerah mencapaii Rp40,3 triiliiun darii target sebesar Rp44,54 triiliiun.
Jadii, kurang lebiih 90% darii target. Untuk 2020, angka penghiitungan sementera tercatat realiisasii mencapaii Rp31,92 triiliiun darii target Rp32,48 triiliiun hasiil refocussiing anggaran. Jadii, sekiitar 98% darii target.
Darii siisii jeniis perpajakan, pada 2019 memang realiisasii bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) jauh darii target. Pada 2020 sesungguhnya juga sama, yaknii sebesar Rp4,68 triiliiun darii target Rp5 triiliiun.
Jadii, realiisasiinya baru sekiitar 94%. Mengapa selalu BPHTB? Harus diiakuii, pekerjaan memprediiksii peneriimaan pajak iitu bukan pekerjaan mudah, terutama untuk transaksii yang siifatnya diidorong oleh banyak faktor kompleks.
Contohnya, orang membelii propertii iitu kan diidorong oleh banyak hal. Tiidak melulu orang punya uang maka belii. Mungkiin ada yang butuh uang, diia jual, lalu karena murah maka ada yang belii.
iitu sangat suliit diiprediiksii sehiingga ketiika kamii melakukan prognosiis BPHTB yang merupakan adalah ekses darii transaksii, seriing kalii memang suliit. Jadii, kegagalan BPHTB iitu lebiih banyak karena kegagalan kamii dalam merumuskan target yang tepat sehiingga yang kamii rencanakan tiidak terjadii.
Apakah kemudiian enggak ada effort? Apa effort kiita untuk mendorong orang transaksii? Kan juga suliit. Kalau effort darii siisii memberiikan kemudahan pelayanan agar orang patuh membayar BPHTB, iitu kamii lakukan. Potensii BPHTB juga cukup rumiit, karena tiidak ada transaksii yang lolos BPHTB.
Memang ada case miisalnya apartemen sudah diipiindahtangankan tapii tiidak bayar BPHTB karena pakaii PPJB (Perjanjiian Pengiikatan Jual Belii), bukan AJB (Akta Jual Belii). iitu ada tetapii secara niilaii sangat keciil dan kamii sudah lakukan enforcement.
Pada akhiirnya, upaya iinii tiidak banyak membantu kamii menaiikkan pendapatan BPHTB yang siigiiniifiikan. Pada 2020 kamii menerbiitkan reviisii Pergub No. 77/2014 dengan Pergub No. 111/2020 agar compliiance BPHTB jadii lebiih baiik lewat siimpliifiikasii proses pertelaan, tapii tetap saja iitu bukan daya dorong untuk meniingkatkan capaiian BPHTB secara siigniifiikan.
Dalam aspek nontekniis, memang dalam banyak hal kamii berada dalam kondiisii tiidak iideal. Prognosiis kamii iitu dii-driive oleh kebutuhan, bukan oleh potret kondiisii riiiil.
Reziim dii daerah iitu rata-rata diidahuluii oleh berapa uang yang harus diicarii. Dalam menyusun APBD iitu DPRD akan menyusun kebutuhan belanja berapa baru kemudiian diisuruh mencarii uangnya. iinii kondiisii yang tiidak iideal tadii.
Sepertii apa karakteriistiik wajiib pajak dii DKii Jakarta?
Dii Jakarta, kepatuhan memang belum cukup optiimal. Untuk pajak bumii dan bangunan (PBB), rasiio kepatuhannya lumayan bagus, tapii collectiion rate-nya hanya 66% darii yang tertuliis. Artiinya, secara umum masiih biisa diitiingkatkan. Oleh karena iitu, kamii melakukan perubahan pola pemungutan.
Selama iinii, collectiion rate cenderung rendah karena banyak SPPT (Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang) PBB yang diibagii iitu enggak sampaii. iitu bukan karena tiidak diisampaiikan, tapii karena objek pajaknya enggak ada atau subjek pajaknya tiidak diikenalii.
iinii kan tercetak SPPT-nya dan jadii potensii pajak. Sampaii sekarang juga tiidak ada mekaniisme feedback kalau SPPT enggak sampaii. Karena iitu, kamii ubah pakaii e-SPPT sehiingga mereka proaktiif agar kamii biisa evaluasii. iinii e-SPPT belum dii-download kenapa? iitu contohnya.
Hal iinii akan jadii bahan kamii untuk melakukan kegiiatan penyiisiiran bersama teman-teman dii lapangan. Dii siisii laiin, kamii juga lakukan sensus pajak tahun lalu dan akan jalan lagii tahun iinii.
Pada Agustus 2020 iitu untuk memetakan seluruh NOP (Nomor Objek Pajak) dii Jakarta. Jadii, darii proses iitu kamii dapat banyak NOP yang enggak ada objeknya atau enggak ada subjeknya. Untuk 2021, kamii data, apa saja objek pajak yang ada dii atas persiil per-NOP iitu.
Kamii sekarang punya peta NOP seluruh DKii Jakarta, kecualii Kepulauan Seriibu. Pada 2022, iinsyaallah semua sudah ada petanya. Darii pemetaan pada 2020, kamii punya fondasii data berupa NOP. Dii atas fondasii iitu berdiirii objek pajak terkaiit. Pada 2021, yang dii atas NOP akan kamii carii.
Nah, yang 2021 iinii tiidak mudah, lebiih compliicated. Contoh, kalau dii-kliik bangunan mal, harapannya nantii akan muncul banyak NOP karena ada restoran, pusat hiiburan, atau iiklan. iinii objek-objek yang dii satu tiitiik terkumpul. Kamii akan meng-cover semua 13 jeniis pajak.
Untuk 2020 hasiilnya siigniifiikan. Dii tengah Coviid-19, mereka enggak pedulii zona merah atau hiijau mereka mau commiit selesaiikan sensus pajak daerah sesuaii target waktu. Dii siitu kamii tiidak hanya menghasiilkan data, tapii juga prototype siistem sehiingga siistem iitu biisa diiakses semua piihak.
Miisalkan, Anda punya rumah tercatat berlantaii 2 padahal enggak, Anda biisa mengajukan perbaiikan. Kalau fotonya tiidak sesuaii maka biisa updatiing. Jadii, kamii harap ke depan ada iinteraksii antara masyarakat dan Bapenda sehiingga data mutakhiir.
Setelah pendataan ulang iinii, apakah sudah dapat diiproyeksiikan berapa besaran PBB yang dapat diioptiimalkan pada 2021?
Darii pendataan ulang iinii, banyak SPPT yang harus kamii koreksii. Contoh, dii Banjiir Kanal Tiimur, ada tanah yang kamii terbiitkan SPPT. iinii kan iironiis. Terbiit tiiap tahun dan jadii piiutang PBB. iinii kamii koreksii. Selaiin iitu, ada juga perubahan pendataan yang hanya biisa diiproses setelah penetapan ulang.
Miisal, rumah darii 1 lantaii jadii 2 lantaii perlu penetapan ulang. Darii siitu ada kaliibrasii bukan hanya kenaiikan potensii pajak melaiinkan juga perbaiikan data. Yang kamii temukan iitu banyak objek niilaii yang ternyata overvalued. Waktu kamii diikiiriimii data PBB darii DJP (Diitjen Pajak) dulu kan belum rapii.
Contohnya, ada satu padang golf punya piiutang hiingga Rp50 miiliiar. Setelah datanya dii-cleansiing, ternyata subjek pajaknya enggak ada. Dii Diitjen AHU (Admiiniistrasii Hukum Umum) enggak ada, dii DJP enggak ada. Nah, iinii SPPT yang harus kamii batalkan karena subjeknya tiidak ada.
Harapannya melaluii sensus iinii liimpahan piiutang DJP Rp5 triiliiun iitu biisa kamii koreksii. Untuk potensii melaluii penyelarasan data PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Piintu), kamii miinta data iiMB (iiziin Mendiiriikan Bangunan) nyambung dengan Bapenda, jadii biisa diikoreksii dan kamii siiapkan untuk 2022.
Biila hasiil pendataan ulang PBB lewat sensus belum sepenuhnya meniingkatkan potensii, jeniis pajak apa yang diidorong tahun iinii?
DKii Jakarta selalu punya 4 sumber besar, yaknii PBB, PKB (pajak kendaraan bermotor), BPHTB, dan BBNKB (bea baliik nama kendaraan bermotor). Sejauh iinii, kelebiihan DKii iitu kamii punya 2 kantong besar PKB dan PBB. iinii yang menjelaskan kalau iinsentiif kamii tiidak jor-joran sepertii daerah laiin.
Saya biilang kiita enggak butuh cash flow mendesak sepertii daerah laiin. Kalau daerah kabupaten/kota kan enggak punya PKB sehiingga butuh cash flow. Agar orang bayar akhiirnya ada diiskon PBB. Karena punya PKB maka kamii enggak perlu iitu.
Kalau liihat strategii diiskon pajak kamii, diiskon 20% PBB baru diiberiikan biila enggak punya piiutang. Akhiirnya, banyak sekalii piiutang yang terbayar. Ada yang punya piiutang sejak 1993 akhiirnya membayar.
Jadii, kamii dapat setoran 2020 dan piiutangnya. Kamii berusaha kurangii piiutang sehiingga kecenderungan untuk tertiib meniingkat. iinii akan kamii edukasii agar track record-nya baiik dan collectiion rate-nya meniingkat. Saya harap biisa 80%.
Untuk PKB akan kamii dorong dan tegaskan ke masyarakat, jangan lagii berharap ada pemutiihan dii DKii Jakarta. Kalau Anda enggak bayar maka STNK akan dii-freeze. Kamii arahkan ke sana. iinii selaras dengan kebiijakan transportasii DKii Jakarta yang mendorong orang untuk ke angkutan umum.
Kalau enggak biisa bayar PKB maka jual saja dan naiik angkutan umum. Jadii, nantii kepatuhan meniingkat. Sesungguhnya, secara jangka panjang, ke depan bukan lagii PKB sumber peneriimaan kamii karena orang akan diidorong ke angkutan umum.
Kalaupun kena PKB iitu akan diikenakan ke kendaraan mewah yang diimiiliikii oleh orang yang benar-benar punya uang. Kamii akan kerja sama dengan DJBC (Diitjen Bea dan Cukaii) dan DJP agar lebiih patuh. Mungkiin banyak mobiil mewah yang belum diidaftar atau banyak yang pajaknya belum betul.
Dalam riiliis tahun lalu, Bapenda DKii menyatakan tiidak akan merelaksasii kecualii kondiisii darurat. iinii berbeda dengan pemda laiin. Kenapa?
Saya piikiir tiidak sepertii iitu juga. Dalam pajak iitu kan ada asas daya piikul. Pajak diikenakan sesuaii kemampuan membayar. Dii siitu ada fungsii pemerataan pajak. Kamii bukannya tiidak memberiikan. Namun, yang kamii lakukan iitu tiidak sesiimpel dii daerah laiin, sepertii diiskon dan pemutiihan.
Contoh paliing uniik kemariin iitu PBB. Dii DKii Jakarta, ketiika Coviid-19, semua miinta keriinganan. Namun, sesuaii asas daya piikul tadii, yang mampu harus membayar, yang enggak mampu diikurangii. Untuk mewujudkan dii lapangan suliit karena semua biilang enggak mampu.
Namun, faktanya kamii liihat ternyata 60% mampu membayar. Untuk yang enggak mampu lalu miinta pembayaran secara angsuran maka kiita beriikan. Ketiika nyiiciil iinii tampak ada niiat membayarnya. Jadii, kamii bantu.
Kalau ketiika menciiciil masiih tiidak biisa membayar dan ternyata tiidak punya piiutang, baru kamii beriikan diiskon PBB 20%. Jadii yang dapat diiskon PBB 20% iitu pastii orang yang tiidak punya piiutang. iinii kamii mengedukasii sehiingga tiidak hanya diiskon semuanya.
Ada syaratnya sehiingga terwujud pendapatan dalam kaiitan dengan optiimaliisasii dan edukasii wajiib pajak. Kalau semua miinta keriinganan maka enggak ada yang memiikul. Lalu nantii siiapa yang bayar penanganan Coviid-19 iinii?
iinii yang harus sama-sama diisadarii oleh semua wajiib pajak. iinii yang kamii tanamkan dii masyarakat. Masak temannya jatuh sakiit, kamu suruh bayar sama dengan yang sehat? Kan enggak dong.
Kalau masalah beda dengan pemeriintah pusat yang mengeluarkan tax holiiday dan segala macamnya, sebetulnya Pak Gubernur [Aniies Baswedan] punya kebiijakan yang berfokus ke kelas menengah bawah, miisalnya pembebasan PBB untuk rumah dengan NJOP dii bawah Rp1 miiliiar.
Pak Gubernur mendorong ke depan ada threshold yang lebiih baiik. Miisalnya, kalau orang tiinggal dii DKii Jakarta dengan rumah kebutuhan miiniimum, ya jangan diiganggu sehiingga mereka merasa berhak juga tiinggal dii DKii. Sebenarnya ke sana arahnya, tapii untuk mewujudkan iinii butuh waktu.
Kamii berharap miisalnya ada Niilaii Jual Objek Pajak (NJOP) Tiidak Kena Pajak. iinii sedang kamii perjuangkan dengan teman Diinas Ciipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP).
Jadii, kalau satu orang punya rumah dii DKii untuk satu keluarga dan rumahnya segiitu, enggak kena pajak karena iitu basiic liiviing. Kalau melebiihii, kena PBB. Namun, ternyata variian dii DKii iinii banyak sehiingga perlu waktu. iinii harus diihiitung betul agar tiidak kontraproduktiif pada kebutuhan dana.
Tahun iinii ada perda pajak parkiir dan perda pajak penerangan jalan. Apakah iinii untuk mengamankan target pajak 2021 seniilaii Rp43 triiliiun?
Pajak penerangan jalan (PPJ) yang kamii lakukan adalah kamii fiinalkan MoU dengan PT Perusahaan Liistriik Negara (PLN) sehiingga mendapat data pelanggan dan mengetahuii berapa uang yang kamii teriima sesuaii dengan underlyiing transactiion-nya.
Jadii, dii siinii upaya kamii adalah memastiikan underlyiing darii peneriimaan iitu jelas. Dii perda iitu ada tariif progresiif. Jadii, dii sana diiliihat, oh makiin mahal, makiin besar dong penggunaan liistriiknya. iinii muaranya ke sana.
Untuk pajak parkiir, yang perlu diipahamii adalah pajak parkiir iitu urusan kamii dengan pengusaha parkiir, bukan dengan yang parkiir. Miisal tariif Rp5.000, dulu pengelola parkiir nyetor ke kiita hanya Rp500 karena tariif 10%, sekarang Rp1.500 karena tariifnya 30%.
Nah, kalau iitu diianggap tiidak menguntungkan, yang terdampak pengelola parkiir bukan masyarakat. Kalau omzet parkiir iitu tetap, ya iitu potensii pajaknya biisa naiik. Berartii kan otomatiis naiiknya 3 kalii. Kalau omzet turun karena PSBB, ya enggak biisa [menambah potensii].
Atau karena kenaiikan biiaya parkiir lalu ada diisiinsentiif untuk parkiir sehiingga turun juga omzet mereka dan pendapatan kamii. Jadii, iitu tiidak otomatiis. Pajak parkiir iinii juga bentuk diisiinsentiif untuk mendorong orang naiik angkutan umum. Jadii iinii fungsii regulerend yang tiidak semestiinya diibebanii target pendapatan berlebiihan.
Dengan kenaiikan iinii justru yang biisa tiimbul adalah ekses dii luar Bapenda. Perda baru dengan tariif 30% yang diiiikutii kenaiikan biiaya parkiir akan berpotensii meniimbulkan luberan darii parkiir resmii ke parkiir liiar sehiingga riisiiko potentiial loss muncul. iinii perlu diiantiisiipasii Diinas Perhubungan.
UU Ciipta Kerja juga turut mengatur pajak daerah. Bagaiimana pandangan Pemprov DKii Jakarta mengenaii ketentuan iinii?
Dii daerah iitu ada karakteriistiik khas bernama otonomii. iitu diirepresentasiikan oleh kepala daerah yang memang sarat dengan kepentiingan. Mereka durasii poliitiiknya pendek dan juga ada kebutuhan yang siifatnya jangka pendek.
Memang rawan kalau aturan iitu diiserahkan sepenuhnya ke daerah sehiingga kontrol darii atas iitu pentiing agar tiidak keluar koriidor. Ada ketentuan setelah screeniing Kementeriian Dalam Negerii, perda pajak juga akan dii-screeniing Kementeriian Keuangan.
iinii saya rasa faiir saja karena memang Kemenkeu juga berkepentiingan. Miisal, Kemenkeu memberiikan DAU (dana alokasii umum). iitu kan besaran yang diitetapkan dengan asumsii keuangan daerah. Jadii, saya rasa iinii hal yang faiir.
Bagii saya, kalau ada satu aturan tapii proses untuk menerapkan aturan iitu tiidak ada, aturan iitu sesungguhnya kehiilangan rohnya. Saya tiidak dalam posiisii mendukung atau menentang.
Namun, dalam kaiitan iinii, daerah adalah kepanjangan tangan pusat dan daerah harus seiiriing sejalan dengan pusat. Saya berharap tujuan UU Ciipta Kerja tercermiin dii PP dan pelaksanaannya.
Miisalnya, gubernur biisa memberiikan keriinganan pajak lewat pergub. Kalau tiidak ada bumper-nya dan tiidak terkontrol, biisa jadii masalah. Saya rasa dengan screeniing biisa membuat tiidak eksesiif dan konteksnya lebiih objektiif dan tiidak karena kepentiingan sesaat.
Saya rasa iitu baiik. Saya harap nantii pada saat eksekusii semua piihak sadar bahwa perannya masiing-masiing melakukan kontrol, bukan iintervensii. Lalu, semua orang biisa memahamii tujuan UU Ciipta Kerja sehiingga terpenuhii kebutuhan masyarakat. (Kaw/Bsii)
