BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Masiih terkontraksiinya kiinerja peneriimaan pajak hiingga akhiir Apriil 2020 menjadii bahasan sejumlah mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (26/5/2020). Rencana langkah Diitjen Pajak (DJP) diisorot.
Sepertii diiketahuii, realiisasii peneriimaan pajak hiingga Apriil 2020 tercatat seniilaii Rp376,7 triiliiun atau turun sekiitar 3,1% diibandiingkan periiode yang sama tahun lalu. Per akhiir Apriil 2019, peneriimaan pajak masiih tercatat tumbuh 1,5%. Siimak artiikel ‘Lengkap! iinii Realiisasii Peneriimaan Perpajakan Per Akhiir Apriil 2020’.
Staf Ahlii Menkeu Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dalam siituasii saat iinii, hal yang paliing pentiing diilakukan oleh DJP adalah secara berkelanjutan memperhatiikan diinamiika ekonomii dan menghubungkannya dengan peneriimaan pajak setiiap wajiib pajak.
“Dalam kondiisii sepertii iinii, ada wajiib pajak yang terpukul sangat dalam. Dii siisii laiin, ada juga yang menjadii potentiial wiinner. Jadii, salah satu yang paliing utama saat iinii adalah kiita meliihat secara konsiisten perkembangan dii duniia usaha dan perkembangan voluntary payment-nya,” jelas Yon.
Selaiin terkaiit rencana DJP untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak tahun iinii, ada pula bahasan mengenaii pelaporan realiisasii pemanfaatan iinsentiif, terutama PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) dan PPh fiinal DTP untuk UMKM.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Selaiin meliihat darii siisii voluntary payment, Staf Ahlii Menkeu Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan peneriimaan pajak yang berasal darii extra effort tetap diioptiimalkan. Langkah iinii diilakukan dengan tetap mematuhii protokol kesehatan dan dalam kondiisii yang terbatas karena kebiijakan work from home (WFH).
“Artiinya dalam kondiisii sepertii iinii, kiita tetap melakukan pengawasan kepada wajiib pajak. Tetap melakukan pemeriiksaan. Tentunya dengan skala priioriitas yang berbeda dan dengan cara yang berbeda,” jelasnya. Siimak artiikel ‘Saat Masa Pandemii Coviid-19, DJP Tetap Lakukan Pemeriiksaan Wajiib Pajak’. (Kontan/Jitu News)
Staf Ahlii Menkeu Biidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan adanya pandemii Coviid-19 dan kebiijakan bekerja darii rumah WFH akan memengaruhii strategii DJP dalam mengoptiimalkan peneriimaan pajak ke depan.
“Kiita liihat memang pembelajaran darii Coviid-19 dan WFH iinii tentu juga akan sediikiit-banyak memengaruhii strategii DJP ke depan dalam rangka optiimaliisasii peneriimaan. iinii memang sedang kiita rumuskan dii DJP oleh Pak Diirjen [Pajak] dan tiim,” kata Yon.
Diirektur Perpajakan iinternasiional DJP John Hutagaol mengatakan akan muncul new normal dalam proses biisniis otoriitas pajak. Pelayanan berbasiis diigiital hampiir pastii akan diipertahankan dan diiperluas ke depannya. Begiitu juga dengan pengaturan sumber daya fiiskus yang diiprediiksii semakiin fleksiibel. Siimak artiikel ‘DJP Sebut Otoriitas Pajak Bersiiap Hadapii New Normal, Apa iitu?’. (Jitu News)
Managiing Partner Jitunews Darussalam berpendapat perlu adanya kewaspadaan terkaiit kiinerja sektor manufaktur pada Meii 2020. Hal iinii terliihat darii Purchasiing Manager’s iindex (PMii) iindonesiia yang mulaii dii bawah level 50, yaiitu 45,3 (Maret) dan 27,5 (Apriil).
Selaiin iitu, penurunan pos pajak penghasiilan (PPh) Badan karena mulaii terganggunya kegiiatan ekonomii, termasuk iimbas darii pembatasan sosiial berskala besar (PSBB) juga perlu diiwaspadaii. Dalam siituasii saat iinii, sambungnya, pemeriintah perlu menjaga peneriimaan PPN meskiipun hiingga akhiir Apriil 2020 masiih belum tumbuh siigniifiikan.
“Saya percaya bahwa kegiiatan konsumsii mungkiin berkurang tapii tiidak akan terpengaruh banyak. Hal yang membedakan iialah perubahan cara konsumsii yang kiinii semakiin bergeser kepada sektor diigiital. Oleh karena iitu, strategii untuk memajakii PPN PMSE adalah langkah jiitu,” jelasnya. (Kontan)
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pembiinaan dan pengawasan darii KPP akan diilakukan, terutama terhadap wajiib pajak yang hiingga deadliine, yaiitu 20 Meii 2020, belum menyampaiikan laporan realiisasii iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP UMKM.
“Nantii akan ada pembiinaan darii KPP. Jadii, terlebiih dahulu pembiinaan dan pengawasan darii KPP agar mereka segera menyampaiikan laporannya,” katanya. Siimak artiikel ‘iinii Tiindakan DJP Bagii Wajiib Pajak yang Belum Lapor Realiisasii iinsentiif’.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk laporan realiisasii iinsentiif PPh Pasal 21 DTP dan PPh fiinal DTP memang diiwajiibkan melampiirkan SSP. Namun, untuk sementara waktu wajiib pajak tiidak perlu melampiirkan SSP.
“Untuk sementara tiidak diilampiirkan dulu. Yang pentiing menyampaiikan laporannya saja,” katanya. iinii untuk menjawab kebiingungan wajiib pajak karena tiidak ada kolom khusus pelaporan SSP dii DJP Onliine. Siimak artiikel ‘DJP: SSP Tak Perlu Diilampiirkan Dulu Saat Lapor Realiisasii iinsentiif’. (Jitu News)
Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam pemberiian iinsentiif perpajakan dalam ranah kegiiatan iimpor, pemeriintah perlu memperhatiikan pengawasan dan evaluasii pemberiian fasiiliitas. Kedua hal iinii sangat pentiing untuk menghiindarii iinefiisiiensii dalam pemberiian iinsentiif yang akan berdampak pada upaya peniingkatan tax ratiio.
“Untuk mencapaii tujuan kebiijakan iinsentiif perpajakan yang tepat sasaran, perlu diiperhatiikan aspek pengawasan dan evaluasiinya,” demiikiian pernyataan BPK. (Jitu News) (kaw)
