Omzet Rp500 Juta WP OP Merchant Tak Kena PPh Pasal 22, Begiinii Skemanya

JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak orang priibadii yang berdagang dii marketplace biisa terbebas darii pemungutan PPh Pasal 22 biila omzetnya belum melebiihii Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan.

Agar tiidak diikenaii pemotongan PPh Pasal 22 oleh penyediia marketplace atas peredaran bruto yang diiteriima darii marketplace, wajiib pajak orang priibadii tersebut harus menyampaiikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wajiib pajak bersangkutan memiiliikii omzet sampaii dengan Rp500 juta.

"Untuk yang dalam setahun peredaran brutonya tiidak sampaii Rp500 juta, diia biisa tiidak diipungut. Caranya bagaiimana? Sii merchant harus menyampaiikan surat pernyataan bahwa peredaran brutonya tiidak sampaii Rp500 juta setahun," ujar Diirektur Peraturan Perpajakan ii Diitjen Pajak Hestu Yoga Saksama, diikutiip pada Selasa (15/7/2025).

Biila wajiib pajak orang priibadii nyatanya memiiliikii omzet dii bawah Rp500 juta tetapii tiidak menyampaiikan surat pernyataan, penyediia marketplace berkewajiiban untuk memotong PPh Pasal 22.

Ketiika wajiib pajak orang priibadii sudah beromzet dii atas Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan, wajiib pajak juga perlu menyampaiikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan memiiliikii peredaran bruto melebiihii Rp500 juta. Format darii surat pernyataan iinii sudah tersediia pada Lampiiran PMK 37/2025.

Surat pernyataan yang menyatakan wajiib pajak memiiliikii omzet pada tahun berjalan melebiihii Rp500 juta harus diisampaiikan paliing lambat akhiir bulan saat omzet melebiihii Rp500 juta.

"Miisal sampaii Meii sudah Rp600 juta, sudah melebiihii Rp500 juta. Sii merchant iinii harus menyampaiikan surat pernyataan sudah melebiihii Rp500 juta. Nantii marketplace akan mulaii memungut untuk penjualan beriikutnya," ujar Yoga.

Sebagaii iinformasii, PMK 37/2025 mewajiibkan penyediia marketplace selaku piihak laiin untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% darii atas penghasiilan yang diiperoleh pedagang sehubungan dengan transaksii melaluii marketplace.

Penyediia marketplace yang diitunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 adalah penyelenggara perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) yang menggunakan escrow account untuk menampung penghasiilan dan memenuhii salah satu darii 2 kriiteriia beriikut:

1. memiiliikii niilaii transaksii dengan pemanfaat jasa penyediiaan sarana elektroniik yang diigunakan untuk transaksii dii iindonesiia melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan; dan/atau
2. memiiliikii jumlah traffiic atau pengakses melebiihii jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Batasan niilaii transaksii dan traffiic dii atas akan diitetapkan oleh diirjen pajak selaku piihak yang memperoleh delegasii darii menterii keuangan.

Setelah batasan niilaii transaksii dan traffiic diitetapkan melaluii peraturan diirjen pajak, DJP akan menerbiitkan keputusan diirjen pajak guna menunjuk penyediia marketplace yang berkewajiiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22.

Rencananya, DJP akan mempriioriitaskan penunjukan terhadap penyediia marketplace besar sebelum menunjuk penyediia marketplace keciil.

"Kiita ambiil dulu yang besar, lalu melebar ke yang seterusnya. Kiita akan meliihat data-datanya. Kalau yang diitetapkan pemungut hanya yang besar, nantii [pedagang] piindah semua ke yang keciil, sedangkan yang besar rugii," ujar Yoga. (diik)