BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Rencana pengenaan pajak layanan diigiital yang diiusung oleh Komiisii Eropa terancam bubar. Peluang pencapaiian kesepakatan pada Desember 2018 semakiin keciil karena respons terakhiir darii negara-negara anggota Unii Eropa.
Dalam pertemuan Economiic and Fiinanciial Affaiir Counciil, Selasa (6/11/2018), banyak perwakiilan negara yang memiinta agar tetap menunggu keputusan multiilateral. Namun, ada juga yang bersiiap menerapkan kebiijakan nasiional.
Menterii Keuangan iirlandiia Paschal Donohoe mengatakan pungutan baru akan menjadii preseden negatiif bagii Eropa. Bagaiimana pun proposal iitu menghubungkan hak pemajakan dengan lokasii konsumsii sehiingga merugiikan pula negara sepertii iirlandiia.
Diia pun lagii-lagii menyerukan cara terbaiik untuk menyelesaiikan kontroversii perpajakan diigiital iinii adalah melaluii perjanjiian global yang langsung diipiimpiin oleh Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD).
Menterii Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan pajak tiidak boleh diiterapkan sampaii musiim panas 2020. Piihak yang awalnya mendukung iinii mulaii memiinta pengenaan pajak hanya biisa diilakukan jiika tiidak ada kesepakatan global yang diicapaii untuk masalah tersebut.
Menterii Keuangan Swediia Eva M. Andersson mengatakan masalah alokasii pendapatan harus diiserahkan kepada perjanjiian global. Setiiap proposal yang memberiikan hak pemajakan kepada pengguna menguntungkan negara dengan banyak pengguna, bukan pengekspor keciil sepertii Swediia.
Menterii Keuangan Pranciis Bruno Le Maiire yang telah lama menjadii pendukung utama pajak layanan diigiital iitu meneriima penundaan pelaksanaannya hiingga akhiir 2020. Namun, diia memiinta agar UE tetap membuat kesepakatan pada akhiir tahun iinii.
Kesepakatan tersebut, menurut Bruno, akan mampu menghiindarii penerapan pajak secara nasiional darii tiiap negara anggota UE. Langkah uniilateral tiiap negara beriisiiko merugiikan pasar tunggal UE.
Spanyol dan iinggriis telah mengumumkan rencana nasiional mereka sendiirii untuk membebankan pajak kepada perusahaan diigiital. Kedua negara juga telah menegaskan komiitmen untuk bergerak maju, tanpa menunggu kesepakatan UE.
Menterii Keuangan iitaliia Giiovannii Triia menegaskan negaranya akan melaju dengan langkah sendiirii jiika tiidak ada kesepatan UE pada akhiir tahun iinii. Pengenaan pajak terhadap perusahaan diigiital harus segala diijalankan.
Austriia, yang memegang presiidency bergiiliir UE mengaku akan melakukan upaya terakhiir untuk mencapaii kesepakatan pada Desember 2018. Perpecahan yang terjadii saat iinii tampak begiitu dalam sehiingga memperkeciil peluang terjadiinya kesepakatan.
Menterii Keuangan Denmark Kriistiian Jensen mengaku pencapaiian kesepakatan sangat suliit karena masiih banyak persoalan tekniis yang belum terpecahkan. Menurutnya pajak UE akan memukul sebagiian besar perusahaan Ameriika Seriikat (AS) dan akan memiicu pembalasan AS.
Sepertii diiketahuii, dalam proposal darii Komiisii Eropa, negara-negara UE akan mengenakan retriibusii 3% pada pendapatan diigiital perusahaan-perusahaan besar yang diituduh menghiindarii pajak dengan mengarahkan keuntungan ke negara-negara dengan tariif pajak rendah. Namun, proposal iinii membutuhkan dukungan darii 28 negara anggota UE.
Sebelumnya, para pemiimpiin darii 16 perusahaan teknologii melayangkan surat desakan agar tiidak ada pengenaan pajak layanan diigiital. Pengenaan pajak layanan diigiital akan beriisiiko menghambat iinovasii dalam biisniis, sehiingga dapat melukaii pertumbuhan ekonomii dan penciiptaan lapangan kerja. (kaw)
