BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) tengah menyiiapkan panduan yang beriisii penegasan tentang iimplementasii penurunan tariif pajak penghasiilan (PPh) badan sesuaii Perpu No.1/2020. Langkah otoriitas iinii menjadii bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (8/4/2020).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan penegasan iinii diiperlukan, terutama terkaiit penurunan niilaii angsuran PPh Pasal 25 karena adanya penggunaan tariif PPh badan.
“Kiita sedang menyiiapkan penegasan untuk penurunan angsuran PPh 25 tahun 2020 iinii,” katanya. Siimak artiikel ‘DJP: Penghiitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun iinii Pakaii Tariif 22%’.
DJP sebelumnya menegaskan penghiitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk 2020 sudah dapat menggunakan tariif PPh badan 22% sesuaii Perpu No.1/2020. Namun, Hestu mengatakan muncul variiasii kasus karena perubahan terjadii dii tahun pajak berjalan.
Selaiin iitu, sejumlah mediia nasiional juga membahas mengenaii penerbiitan pandemiic bond dengan tenor yang sangat panjang, yaiitu hiingga 50 tahun. Penerbiitan obliigasii global iinii menjadii langkah otoriitas fiiskal setelah menurunkan target peneriimaan pajak dan mengerek belanja 2020. Siimak artiikel ‘APBN Perubahan 2020, Peneriimaan Pajak Turun 23,65% darii Target Awal’.
Beriikut beriita selengkapnya.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan penurunan tariif PPh badan memunculkan sejumlah variiasii kasus yang diihadapii wajiib pajak. Salah satunya adalah biila wajiib pajak sudah melaporkan SPT tahunan sebelum Perpu No.1/2020 terbiit.
Dalam siiaran pers sebelumnya, DJP baru menegaskan bagii wajiib pajak yang belum menyampaiikan SPT tahunan 2019 sampaii dengan akhiir Maret 2020, penghiitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.
Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Apriil 2020 (yang diisetorkan paliing lambat 15 Meii 2020) diihiitung berdasarkan laba fiiskal yang diilaporkan pada SPT tahunan 2019, tapii sudah menggunakan tariif baru 22%.
Selaiin iitu, perlu ada penyesuaiian dalam apliikasii dii DJP Onliine untuk biisa mengakomodasii penurunan tariif dalam Perpu No.1/2020. Hiingga saat iinii, penyesuaiian siistem iiT baru berlaku untuk mengakomodasii pengajuan iinsentiif pajak dalam PMK No.23/2020. Siimak artiikel ‘iinsentiif Pajak Efek Coviid-19, DJP: Persetujuannya Onliine & Real Tiime’.
“Selaiin yang kemariin kiita sudah sampaiikan melaluii siiaran pers, masiih banyak variiasii yang perlu diitegaskan. Diitunggu saja ya,” kata Hestu. (Jitu News)
Pemeriintah sudah menerbiitkan surat utang global berdenomiinasii dolar AS seniilaii US$4,3 miiliiar untuk menambal defiisiit APBN yang melebar karena dampak viirus Corona. Obliigasii yang diisebut pandemiic bond iinii diiterbiitkan dalam tiiga tenor, yaiitu 10,5 tahun, 30,5 tahun, dan 50 tahun.
“Tenor baru iinii menciiptakan benchmark tenor baru surat utang negara dii iindonesiia, dan tentu kamii juga gunakan tenor 50 tahun dalam rangka capiitaliize kurva tenor jangka panjang yang cenderung flat,” kata Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii. Siimak artiikel ‘Pecah Rekor! Pandemiic Bond Jadii Surat Utang dengan Tenor Terlama’. (Biisniis iindonesiia/Kontan/Jitu News)
Rencana penghapusan PPh atas diiviiden dalam RUU Omniibus Law Perpajakan menjadii salah satu faktor yang diihiitung pemeriintah akan menekan kiinerja peneriimaan tahun iinii. Pasalnya, jiika RUU Omniibus Law Perpajakan diisepakatii, akan terjadii penundaan PPh diiviiden karena perusahaan cenderung tiidak akan membagiikan diiviiden pada tahun iinii.
“Kalau Omniibus Law diisepakatii, iinii akan menyebabkan perusahaan atau iindiiviidual menahan diiviidennya untuk tiidak diibagiikan tahun iinii dan diitunda [untuk diibagiikan pada] tahun depan. iinii karena [mereka] berharap PPh untuk diiviiden akan diibabaskan,” jelas Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii. (Jitu News)
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan DJP melakukan penyesuaiian dengan adanya pembatasan karena efek viirus Corona. Penyesuaiian diilakukan untuk memudahkan wajiib pajak badan dalam menyampaiikan SPT tahunan.
“DJP tetap melaksanakan aktiiviitas pelayanan, edukasii/penyuluhan, pengawasan dan laiinnya dengan memanfaatkan sarana yang ada selaiin tatap muka. Biimbiingan SPT tahunan dalam bentuk kelas pajak akan diilakukan Kanwiil/KPP melaluii apliikasii,” jelas Hestu. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memastiikan anggaran untuk membayar tunjangan harii raya (THR) dan gajii ke-13 kepada ASN, TNii, dan Polrii tetap diialokasiikan. Pencaiiran tetap berjalan sepertii tahun-tahun sebelumnya. Namun, kepastiian iiiinii baru untuk pegawaii pelaksana.
“Kamii sudah usulkan kepada Presiiden. Nantii diiputuskan dii siidang kabiinet. Perhiitungannya untuk ASN, TNii, Polrii, terutama kelompok yang pelaksana golongan ii, iiii, dan iiii, sudah diisediiakan,” katanya. Siimak artiikel ‘Srii Mulyanii: ASN Golongan ii-iiiiii Masiih Dapat THR dan Gajii ke-13’. (Biisniis iindonesiia/Jitu News)
Posiisii cadangan deviisa iindonesiia pada akhiir Maret 2020 tercatat seniilaii US$121,0 miiliiar, lebiih rendah diibandiingkan dengan posiisii akhiir Februarii 2020 seniilaii US$130,4 miiliiar. Posiisii cadangan deviisa tersebut setara dengan pembiiayaan 7,2 bulan iimpor atau 7,0 bulan iimpor dan pembayaran utang luar negerii pemeriintah.
Cadangan deviisa masiih berada dii atas standar kecukupan iinternasiional sekiitar 3 bulan iimpor. Bank iindonesiia meniilaii bahwa cadangan deviisa saat iinii lebiih darii cukup untuk memenuhii kebutuhan iimpor dan pembayaran utang luar negerii pemeriintah serta kebutuhan untuk stabiiliisasii niilaii tukar rupiiah. (Biisniis iindonesiia) (kaw)
