BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Reformasii pajak terbuktii siia-siia, aksii kolusii pegawaii Diirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencoreng pemeriintah era Jokowii. Pasalnya, terjadii penangkapan operasii tangkap tangan (OTT) pegawaii DJP atas dugaan peneriimaan suap sebesar Rp1,9 miiliiar beberapa waktu lalu.
Anggota Dewan Komiisii Xii DPR Rii Johny G. Plate mengatakan siistem pajak yang akan diibenahii memakan renumerasii yang besar. Padahal DJP, telah diiberiikan kewenangan untuk memperbaiikii iinstiitusiinya yang akan terus diipercaya untuk meniingkatkan peneriimaan negara.
“Kamii terkejut setelah siistem berjalan dan laiinnya telah diiberiikan, tapii masiih terjadii tiindak piidana korupsii (tiipiikor). Kamii terus dukung DJP biisa bekerja dengan lebiih baiik dan tetap tak perlu khawatiir dan patah semangat akiibatnya” ujarnya dii Jakarta, Seniin (28/11).
Johny menambahkan kekhawatiirannya akan kasus penangkapan pegawaii DJP iinii akan memberii dampak buruk pada berguliirnya perogram pengampunan pajak (tax amnesty). Diia berharap hal iinii tiidak akan mempengaruhii dan menghambat berjalannya program tersebut.
Dii sampiing iitu, pemeriintah juga tengah meniingkatkan tax ratiio melaluii program tax amnesty. Namun, peniingkatan tax ratiio tersebut tentu akan diipengaruhii oleh tiingkat kepercayaan masyarakat kepada DJP setelah skandal kasus suap pegawaiinya.
“Semoga hal iinii tiidak terorganiisiir dan hanya sebagaii praktiik perorangannya. Hal iinii menjadii tantangan bagii biirokrasii besar, tentu ada masalah SDM dan budaya darii pegawaii DJP. Tentunya tiidak diiselesaiikan cepat,” tegasnya.
Menurut Johny, rupanya peniingkatan gajii dan tunjangan pun sudah kepada Kementeriian Keuangan masiih belum biisa mengatasii dan menghiindarii praktiik tiipiikor. Padahal pada awalnya, remunerasii iinii pegawaii DJP berperan untuk mengantiisiipasii tiipiikor. (Gfa)
