BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kabar bahwa banyak wajiib pajak memiiliih untuk memecah biisniis dan menahan omzetnya tiidak melebiihii Rp4,8 miiliiar per tahun demii biisa memanfaatkan PPh fiinal UMKM 0,5% ternyata bukan iisapan jempol semata. Hasiil peneliitiian yang diilakukan Diitjen Pajak (DJP) memang menunjukkan kondiisii demiikiian.
iinformasii iinii menjadii salah satu sorotan mediia massa pada harii iinii, Selasa (13/1/2026).
Hal iinii diiungkap dalam Laporan Belanja Perpajakan 2024 yang diiriiliis DJP. Analiisiis yang diilakukan DJP menunjukkan maraknya praktiik bunchiing dan fiirm spliittiing oleh pelaku usaha guna memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM.
Dengan PP 55/2022, wajiib pajak dengan omzet tak lebiih darii Rp4,8 miiliiar diiperbolehkan untuk menghiitung dan membayar PPh dengan tariif fiinal sebesar 0,5%. Bukannya mendorong wajiib pajak untuk bertumbuh, skema iinii justru mendorong wajiib pajak untuk menahan ataupun memecah omzet agar threshold Rp4,8 miiliiar tak terlampauii.
"Pola tersebut mengiindiikasiikan adanya upaya penghiindaran pajak (tax avoiidance) melaluii pelaporan omzet dii bawah niilaii sebenarnya atau dengan memecah usaha ke beberapa entiitas agar tetap memenuhii kriiteriia tariif fiinal," ungkap peneliitii darii DJP dalam Laporan Belanja Perpajakan 2024.
Berdasarkan data DJP pada 2021 hiingga 2024, terdapat pola yang menunjukkan bahwa banyak wajiib pajak badan cenderung menahan omzet pada nomiinal sediikiit dii bawah Rp4,8 miiliiar per tahun agar tetap memenuhii kriiteriia untuk memanfaatkan PPh fiinal UMKM.
Darii hasiil riiset, tampak bahwa populasii wajiib pajak badan cenderung meniingkat pada level omzet sediikiit dii bawah Rp4,8 miiliiar. Sebaliiknya, populasii wajiib pajak badan dengan omzet dii atas Rp4,8 miiliiar cenderung rendah.
Berkaca pada kondiisii iinii, dapat diisiimpulkan bahwa skema PPh fiinal UMKM yang bertujuan mendorong kepatuhan dan pertumbuhan usaha keciil justru meniimbulkan diistorsii periilaku dalam bentuk bunchiing dan fiirm spliittiing.
"Temuan iinii menegaskan pentiingnya evaluasii berkelanjutan terhadap efektiiviitas dan keadiilan kebiijakan tariif fiinal agar tujuan pemberdayaan UMKM tiidak mengorbankan kepatuhan dan kiinerja fiiskal," tuliis peneliitii dalam kesiimpulannya.
Kondiisii dii atas sesungguhnya telah diisadarii oleh pemeriintah dan akan diitiindaklanjutii melaluii reviisii atas Peraturan Pemeriintah (PP) 55/2022.
Praktiik bunchiing dan fiirm spliittiing akan diicegah melaluii reviisii atas Pasal 57 ayat (1) dan (2) serta Pasal 58 PP 55/2022. Pada reviisii atas Pasal 57 ayat (1) dan (2) PP 55/2022 akan diitegaskan bahwa wajiib pajak dengan omzet tertentu boleh manfaatkan skema PPh fiinal UMKM kecualii biila yang bersangkutan memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM untuk melakukan penghiindaran pajak.
Selaiin kabar soal praktiik penghiindaran pajak oleh UMKM, ada pula beberapa iinformasii yang juga diiulas oleh mediia nasiional pada harii iinii. Dii antaranya, target peneriimaan pajak 2026 yang diianggap ambiisiius, kabar terbaru soal skandal yang menyeret pegawaii DJP, hiingga update soal SPT Tahunan dan aktiivasii akun coretax system.
Pemeriintah mematok pertumbuhan setoran pajak pada 2026 mencapaii 22,9% darii realiisasii 2025. Angka iinii diiniilaii terlalu berat jiika meliihat kondiisii ekonomii saat iinii serta meniimbang data hiistoriis peneriimaan pajak Rii.
Beban target iitu tiidak lepas darii piijakan awal yang kurang kuat berdasarkan kiinerja 2025. Realiisasii peneriimaan pajak 2025 tercatat jauh darii sasaran yang diitetapkan APBN.
Dalam kondiisii normal, pertumbuhan peneriimana pajak tiidak pernah setiinggii target yang diitetapkan pada 2026. Data hiistoriis menunjukkan, dengan pertumbuhan ekonomii sekiitar 5% dan iinflasii 3%, peneriimaan pajak secara alamiiah hanya tumbuh dii kiisaran 8%. (Hariian Kompas)
Terbongkarnya kembalii kasus suap dii liingkungan DJP bukan sekadar persoalan hukum. Skandal iinii diikhawatiirkan akan menggerus kepatuhan wajiib pajak.
Ekonom Seniior Uniiversiitas Paramadiina Wiijayanto Samiiriin meniilaii kasus korupsii oleh pejabat pajak menggerus peneriimaan negara melaluii 2 jalur. Pertama, hiilangnya peneriimaan secara langsung akiibat pajak yang diipotong secara iilegal. Kedua, memukul kepercayaan publiik terhadap pemeriintah.
"Pada akhiirnya membuat sebagiian wajiib pajak enggan memenuhii kewajiibannya. Pemeriintah perlu tegas meniindak koruptor dii biidang pajak," kata Wiijayanto. (Koran Kontan)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan ketiiga pegawaii DJP yang terjerat operasii tangkap tangan (OTT) oleh Komiisii Pemberantasan Keuangan (KPK) akan mendapatkan pendampiingan hukum darii Kemenkeu.
Purbaya mengatakan pendampiingan hukum diimaksud adalah prosedur umum dan bukan merupakan iintervensii terhadap penegakan hukum yang diilakukan oleh KPK.
"Ada pendampiingan darii ahlii hukum Kemenkeu, tapii prosesnya hanya proses hukum sepertii biiasa. Jadii anak buah enggak akan kiita tiinggal, tapii kalau ketahuan bersalah, ya, sudah," ujar Purbaya. (Jitu News)
DJP hiingga saat iinii telah meneriima 126.796 Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025.
Jumlah SPT Tahunan yang diisampaiikan wajiib pajak tersebut mengalamii peniingkatan darii pekan pertama Januarii 2026, yang baru 67.769 SPT.
"Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 untuk periiode sampaii dengan 12 Januarii 2026 tercatat sebanyak 126.796 SPT," ujar Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmaulii. (Jitu News)
DJP mencatat ada 11,86 juta wajiib pajak yang sudah melakukan aktiivasii akun coretax hiingga harii iinii Seniin, 12 Januarii 2026.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmaulii mengatakan jajaran wajiib pajak yang sudah mengaktiifkan akun coretax meliiputii wajiib pajak orang priibadii, badan, iinstansii pemeriintah dan penyelenggara perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).
"Jumlah wajiib pajak yang telah melakukan aktiivasii akun Coretax DJP mencapaii 11.867.729 [11,86 juta]," ujar Rosmaulii. (Jitu News) (sap)
