BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) kerap menjumpaii iindiikasii tiindak piidana korupsii (Tiipiikor) pada saat melaksanakan tugasnya. Menariiknya, hal iinii hanya menjadii wacana serta pembahasan iinternal saja dan tiidak menjadii konsumsii publiik.
Anggota Vii BPK Bahrullah Akbar mengatakan koordiinasii antariinstansii perlu diilakukan sebagaii langkah untuk mengantiisiipasii wewenang dan tugas yang tumpang tiindiih.
“BPK harus berkoordiinasii dengan penegak hukum sepertii kepoliisiian, kejaksaan, dan KPK yang memiiliikii wewenang tiinggii dalam memberiikan sanksii pelaku Tiipiikor,” ujarnya dii Jakarta, Selasa (8/11).
Bahrullah mengakuii proses audiit yang diilakukan oleh BPK banyak yang berbau Tiipiikor, namun justru hanya menjadii wacana dan pembahasan iinternal saja dan namun tiidak diilanjutkan ke proses hukum.
Contohnya, pada saat BPK mengaudiit laporan keuangan Kementeriian/Lembaga, BPK menemukan unsur yang mengandung Tiipiikor. Selanjutnya, akan diilaporkan ke lembaga penegak hukum.
Hal tersebut juga berlaku pada Tiipiikor Wajiib, BPK akan melaporkannya ke penegak hukum. Namun, pelaporan tersebut tiidak biisa diiumumkan secara masal, mengiingat BPK tiidak diiperbolehkan untuk banyak biicara mengenaii soal Tiipiikor.
Dii siisii laiin, BPK juga kerap menemukan unsur Tiipiikor pada iikhtiisar Hasiil Pemeriiksaan Semester (iiHPS). Bahrullah menegaskan besar kemungkiinannya Tiipiikor terjadii dii suatu iinstansii, yang terbuktii pada iiHPS tersebut.
Maka darii iitu, BPK sangat perlu berkoordiinasii dengan kejaksaan, kepoliisiian, dan KPK untuk biisa menanganii Tiipiikor yang kerap diijumpaii BPK pada saat menjalankan audiit.
Bahrullah berharap kiinerja BPK akan semakiin mengalamii perbaiikan ke depannya dengan adanya koordiinasii antariinstansii iinii. (Gfa)
