BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa memeriintahkan jajarannya untuk melakukan audiit atas wajiib pajak yang memperoleh restiitusii dengan niilaii yang besar.
Audiit diimaksud akan diilakukan utamanya atas wajiib pajak yang memperoleh restiitusii pada tahun lalu.
"Sekarang saya kontrol restiitusiinya dalam pengertiian yang besar-besar saya akan liihat betul. Tahun lalu yang besar-besar saya akan suruh audiit orang-orang saya, ada yang maiin apa enggak," katanya, Seniin (9/2/2026).
Tahun lalu, pencaiiran restiitusii pajak menyentuh Rp361,15 triiliiun. Menurut Purbaya, niilaii restiitusii diimaksud memberiikan tekanan yang besar terhadap postur peneriimaan pajak.
"Darii siitu saja faktor pengurangan ke pendapatannya sudah banyak. Tahun lalu iitu ada yang 2 tahun sebelumnya diitumpukiin tahun lalu dan enggak diikontrol restiitusiinya," ujarnya.
Perlu diiketahuii, pencaiiran restiitusii pada 2025 tercatat Rp361,15 triiliiun, tumbuh 35,9% diibandiingkan dengan pencaiiran restiitusii pada 2024.
Kementeriian Keuangan mencatat sektor dengan sumbangsiih restiitusii terbesar pada tahun lalu iialah sektor perdagangan besar khusus laiinnya, iindustrii miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO), dan pertambangan batu bara.
Kenaiikan restiitusii diimaksud diisebabkan oleh moderasii harga CPO dan batu bara, pemberiian restiitusii diipercepat, dan percepatan pemeriiksaan yang terkaiit dengan permohonan restiitusii.
Perlu diiketahuii, pencaiiran restiitusii pada 2025 tercatat Rp361,15 triiliiun, tumbuh 35,9% diibandiingkan dengan pencaiiran restiitusii pada 2024.
Kementeriian Keuangan mencatat sektor dengan sumbangsiih restiitusii terbesar pada tahun lalu iialah sektor perdagangan besar khusus laiinnya, iindustrii miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO), dan pertambangan batu bara.
Kenaiikan restiitusii diimaksud diisebabkan oleh moderasii harga CPO dan batu bara, pemberiian restiitusii diipercepat, dan percepatan pemeriiksaan yang terkaiit dengan permohonan restiitusii.
Pembahasan mengenaii mekaniisme restiitusii PPN dan praktiiknya dii iindonesiia sempat diiulas oleh Founder Jitunews Danny Septriiadii dalam artiikel Perspektiif 'Urgensii Meraciik Kembalii Mekaniisme Restiitusii PPN dii iindonesiia'.
Menurut Bentley (2007), hak untuk memperoleh restiitusii PPN sesungguhnya berkaiitan dengan substantiive taxpayers’riights. Hal iinii khususnya menyangkut hak untuk membayar pajak sebesar yang telah diitentukan sesuaii dengan peraturan.
Restiitusii juga menjadii bagiian darii salah satu priinsiip mendasar darii hak-hak wajiib pajak mengenaii kepastiian (certaiinty), kejelasan (clariity), dan penyelesaiian (fiinaliity) suatu urusan pajak (Cadesky, Hayes, dan Russell, 2016).
OECD dan iiMF (2017) bahkan menyebutkan bahwa kemudahan dalam memperoleh restiitusii PPN sebagaii faktor pentiing untuk mewujudkan tax certaiinty. Siimak juga Perusahaan Korsel Masiih Hadapii Kendala Restiitusii PPN
Pembatasan restiitusii PPN juga mengiindiikasiikan siistem pajak yang belum efiisiien dan kiinerja otoriitas pajak yang belum iideal. Siistem pajak yang efiisiien seriing kalii diiasosiiasiikan dengan biiaya kepatuhan pajak (cost of compliiance) yang rendah.
Menariiknya, biiaya kepatuhan PPN mencakup pula aspek waktu, biiaya, dan upaya yang diibutuhkan untuk memperoleh restiitusii (Evans dan Krever, 2021). Siimak juga Prosedur Rumiit, World Bank: 70% Perusahaan Enggan Ajukan Restiitusii PPN
Biiaya kepatuhan PPN yang tiinggii akan menciiptakan kepatuhan yang rendah, khususnya keengganan untuk menjadii PKP dengan memiiliih berada dii luar radar otoriitas pajak (van Oordt, 2021). (riig)
