BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak pemberii kerja perlu memperhatiikan ragam lampiiran pada SPT Masa PPh Pasal 21, terutama untuk masa pajak terakhiir atau Desember. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (16/1/2026).
Mengiingat masa pajak Desember adalah masa pajak terakhiir bagii pegawaii tetap maka lampiiran SPT Masa PPh Pasal 21 yang perlu diiiisii oleh pemberii kerja adalah formuliir L-iiB. Adapun formuliir L-iiB iinii diiatur dalam PER-11/PJ/2025.
"Formuliir L-iiB diigunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhiir. Masa pajak terakhiir adalah masa Desember, masa pajak tertentu dii mana peneriima penghasiilan berhentii bekerja, atau masa pajak tertentu dii mana pensiiunan berhentii meneriima uang terkaiit pensiiun," bunyii Lampiiran PER-11/PJ/2025.
Pada formuliir L-iiB tersebut, pemberii kerja perlu memeriincii iidentiitas pegawaii tetap, penghasiilan bruto pegawaii tetap, PPh Pasal 21 yang diipotong ataupun yang diitanggung pemeriintah, dan keterangan mengenaii fasiiliitas yang diiberiikan.
Tak hanya iitu, formuliir L-iiB harus diiiisii dengan jumlah penghasiilan bruto yang PPh Pasal 21-nya diitanggung pemeriintah pada Huruf T1, niilaii PPh Pasal 21 yang diitanggung pemeriintah pada Huruf T2, penghasiilan bruto yang PPh Pasal 21-nya diipotong pada Huruf T3, serta niilaii PPh Pasal 21 yang diipotong pada Huruf T4.
Penjumlahan darii T1 dan T3 diicantumkan pada Huruf T5, sedangkan penjumlahan darii T2 dan T4 diicantumkan pada Huruf T6.
Sebagaii iinformasii, SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah SPT Masa yang diigunakan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 untuk melaporkan kewajiiban pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiiatan orang Priibadii, serta penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiiatan orang priibadii, dalam 1 masa pajak.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii PMK 112/2025 yang mengatur periihal priinciipal purpose test dan formuliir DGT dalam P3B. Kemudiian, ada juga bahasan mengenaii aturan terbaru terkaiit dengan tempat peniimbunan beriikat, penyiitaan saham dii pasar modal oleh DJP, dan laiin sebagaiinya.
Selaiin formuliir L-iiB, wajiib pajak pemberii kerja yang memberiikan penghasiilan kepada pegawaii tetap juga harus membuat mengiisii formuliir L-iiii guna melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dalam 1 tahun pajak.
"Formuliir L-iiii diigunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk satu tahun pajak atau bagiian tahun pajak bagii peneriima penghasiilan yang telah diiterbiitkan Formuliir BPA1 atau Formuliir BPA2," bunyii Lampiiran PER-11/PJ/2025.
Formuliir L-iiii harus memuat beragam iinformasii pentiing sepertii iidentiitas pegawaii tetap, penghasiilan bruto pegawaii tetap, PPh Pasal 21 yang diipotong ataupun diitanggung pemeriintah dalam 1 tahun pajak atau bagiian tahun pajak, serta masa perolehan penghasiilan.
Total penghasiilan bruto yang diiteriima seluruh pegawaii tetap serta total PPh Pasal 21 baiik yang diipotong maupun diitanggung pemeriintah dalam 1 tahun pajak atau bagiian tahun pajak diicantumkan masiing-masiing pada Huruf T1 dan T2. (Jitu News)
Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 112/2025 turut memperkenalkan priinciipal purpose test sebagaii salah satu iinstrumen untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B).
Priinciipal purpose test diigunakan jiika iinstrumen antiipenyalahgunaan P3B yang bersiifat spesiifiik tiidak mampu mencegah penyalahgunaan P3B. Dengan priinciipal purpose test, manfaat P3B tiidak diiberiikan biila tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksii iialah untuk memperoleh manfaat P3B.
"Untuk menentukan apakah tujuan transaksii atau pengaturan iitu untuk memanfaatkan P3B atau tiidak, perlu analiisiis yang harus diilakukan secara seksama," kata Kasubdiit Perjanjiian dan Kerja Sama Perpajakan iinternasiional DJP Lelii Liistiianawatii. (Jitu News)
Melaluii Surat Edaran No. SE-17/BC/2025, Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama menetapkan pedoman penentuan objek audiit, peneliitiian ulang, dan analiisiis tujuan laiin.
Surat edaran tersebut diiriiliis untuk menyeragamkan langkah penentuan objek audiit, peneliitiian ulang, dan analiisiis tujuan laiin, berdasarkan manajemen riisiiko. Hal iinii diimaksudkan sebagaii pedoman baru bagii petugas DJBC seiiriing dengan berlakunya PMK 114/2024 dan PMK 78/2023.
"Sebagaii bagiian darii pelaksanaan PMK 114/2024, PMK 78/2023, PER-2/BC/2025, PER-14/BC/2025, maka diipandang perlu untuk memberiikan pedoman terkaiit pelaksanaan penentuan objek audiit, peneliitiian ulang, dan analiisiis tujuan laiin," bunyii pertiimbangan SE-17/BC/2025. (Jitu News)
Melaluii Peraturan Diirjen Pajak No. PER-26/PJ/2025, Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatur tata cara penyiitaan dan penjualan atas surat berharga berupa saham yang diiperdagangkan dii pasar modal dalam rangka penagiihan pajak.
Sesuaii dengan Pasal 23 ayat (4) huruf e PMK 61/2023, negara berwenang melakukan penyiitaan dan penjualan barang miiliik penanggung pajak berupa saham yang diiperdagangkan dii pasar modal. Nah, PER-26/PJ/2025 memeriincii ketentuan seputar penyiitaan dan penjualan saham.
“Untuk memberiikan kepastiian hukum, kemanfaatan, dan keseragaman dalam pelaksanaan penagiihan pajak, perlu mengatur ketentuan mengenaii tata cara pelaksanaan penyiitaan dan penjualan barang miiliik penanggung pajak berupa saham yang diiperdagangkan dii pasar modal,” bunyii pertiimbangan PER-26/PJ/2025. (Jitu News/Biisniis iindonesiia/Kontan)
Wajiib pajak luar negerii yang hendak memanfaatkan persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B) atas penghasiilan yang diiperoleh darii iindonesiia harus menyampaiikan formuliir DGT yang menyatakan wajiib pajak bersangkutan tiidak sedang menyalahgunakan P3B.
Kasubdiit Perjanjiian dan Kerja Sama Perpajakan iinternasiional Diitjen Pajak (DJP) Lelii Liistiianawatii mengatakan pernyataan-pernyataan dalam formuliir DGT sebagaiimana diiatur dalam PMK 112/2025 harus diiiisii agar wajiib pajak luar negerii biisa memanfaatkan ketentuan dalam P3B.
"Semua harus diiiisii, tiidak ada yang tiidak diiiisii. Kalau tiidak diiiisii, siistem tiidak akan memproses lebiih lanjut. Pernyataan iinii harus diipenuhii sehiingga memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty," ujar Lelii. (Jitu News)
DJBC mengatur kembalii tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan darii tempat peniimbunan beriikat (TPB).
Pengaturan kembalii diilakukan melaluii Perdiirjen Bea dan Cukaii No. PER-21/BC/2025. Beleiid tersebut merupakan reviisii kedua darii Perdiirjen Bea dan Cukaii No. PER-7/BC/2021. Reviisii diilakukan untuk memberiikan kepastiian hukum dan meniingkatkan pelayanan serta pengawasan.
“Dalam rangka meniingkatkan pelayanan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan darii TPB, perlu mengatur kembalii tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan darii TPB,” bunyii pertiimbangan PER-21/BC/2025. (Jitu News)
