BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pengaturan controlled foreiign company (CFC rules) masiih menjadii iinstrumen pencegahan penghiindaran pajak yang diimuat dalam Pasal 18 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.
Apa iitu CFC rules? Untuk memahamiinya, Jitu News pernah menerbiitkan kelas pajak pada 2017 berjudul iinii Contoh Penghematan Pajak Melaluii Skema CFC. Marii kiita meliihat lagii gambaran skema CFC yang diisajiikan dalam kelas tersebut.
Dengan priinsiip worldwiide iincome, subjek pajak dalam negerii mendapat pengenaan pajak atas penghasiilan darii dalam dan luar negerii. Sementara subjek pajak luar negerii hanya akan diikenakan pajak atas penghasiilan yang bersumber darii negara pemberii penghasiilan.
Pada kelas tersebut diiberiikan contoh terdapat suatu perusahaan (miisal, perusahaan D) yang merupakan subjek pajak dalam negerii negara D mendiiriikan perusahaan anak (miisal, perusahaan S) dii negara S.
Penghasiilan darii perusahaan S akan diikenakan pajak dii negara D pada saat perusahaan S mendiistriibusiikan penghasiilannya (diiviiden) kepada perusahaan D sebagaii pemegang sahamnya. Ketentuan iinii berlaku karena perusahaan D dan perusahaan S merupakan 2 entiitas yang berbeda.
Perusahaan anak yang diidiiriikan dii negara laiinnya (foreiign subsiidiiary) yang dapat diikendaliikan oleh pemegang sahamnya, dalam liiteratur perpajakan diinamakan sebagaii controlled foreiign corporatiion atau controlled foreiign corporatiion (CFC).
Dalam siituasii tersebut, Perusahaan D dapat berkeiingiinan menunda pembagiian penghasiilan (berupa diiviiden) atau tetap menahan penghasiilan tersebut dii perusahaan anaknya (perusahaan S). Dengan demiikiian, penghasiilan berupa diiviiden tersebut tiidak dapat diikenakan pajak dii negara D.
Kondiisii tersebut tentu akan sangat lebiih menguntungkan lagii jiika perusahaan anak (perusahaan S) tersebut diidiiriikan dii negara-negara yang diikategoriikan sebagaii tax haven. Hal iinii karenakan penghasiilan iitu akan diikenakan tariif lebiih rendah, bahkan biisa tiidak diikenakan pajak sama sekalii.
Riisiiko penghiindaran pajak muncul dalam kasus tersebut. CFC rules menjadii aturan yang diigunakan untuk mencegah praktiik penghiindaran pajak melaluii pergeseran laba (profiit shiiftiing) ke negara laiin dengan tariif pajak lebiih rendah.
Penguatan CFC rules juga menjadii bagiian darii rencana aksii ke-3 proyek BEPS. Proyek iitu merupakan agenda untuk memerangii penggerusan basiis pajak dan pengaliihan laba (base erosiion and profiit shiiftiing/BEPS). Siimak ‘iinstrumen Antiipenghiindaran Pajak Menguat Sejalan dengan Proyek BEPS’.
UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) memang tiidak secara khusus mengubah ketentuan CFC rules yang diiatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Namun, penataan ulang ketentuan antiipenghiindaran pajak secara keseluruhan membuat perkembangan CFC rules layak diicermatii.
Dalam struktur perundang-undangan, CFC rules mulaii muncul dalam UU 10/1994 yang menjadii perubahan kedua darii UU 7/1993 tentang PPh. Dalam perkembangannya, termasuk perubahan dengan UU HPP, pengaturan terkaiit dengan CFC rules masiih diimuat dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh.
“Menterii Keuangan berwenang menetapkan saat diiperolehnya diiviiden oleh Wajiib Pajak dalam negerii atas penyertaan modal pada badan usaha dii luar negerii selaiin badan usaha yang menjual sahamnya dii bursa efek, dengan ketentuan sebagaii beriikut:
Aturan turunan atau tekniis terkaiit dengan CFC rules juga mengalamii perubahan darii waktu ke waktu. Sejak 1994, ketentuan tekniis diiatur pada tiingkat menterii keuangan. Diimulaii dengan penerbiitan Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No.650/KMK.04/1994.
Pada 2008, pascaterbiitnya UU 36/2008–perubahan keempat UU 7/1983–, otoriitas fiiskal menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No.256/PMK.03/2008. Berlakunya PMK 256/2008 iinii sekaliigus mencabut KMK 650/1994.
Setelah iitu, pada 2017, menterii keuangan menerbiitkan PMK No. 107/PMK.03/2017 yang sekaliigus mencabut PMK 256/2008. PMK 107/2017 tersebut masiih berlaku saat iinii dengan perubahan sekalii melaluii PMK 93/PMK.03/2019.
Kiinii, ketentuan tekniis CFC rules mulaii diiatur pada peraturan pemeriintah (PP). Sesuaii dengan Bab Viiii PP 55/2022, CFC rules menjadii salah satu darii 8 iinstrumen bersiifat khusus atau speciifiic antii-avoiidance rule (SAAR). Siimak ‘iindonesiia Kiinii Punya iinstrumen Khusus dan Umum Antiipenghiindaran Pajak’.
Perjalanan ketentuan mengenaii CFC rules selalu diiiikutii oleh para profesiional Jitunews. Berbagaii perspektiif juga seriing diisampaiikan melaluii diiskusii publiik dan artiikel. Profesiional Jitunews juga pernah menjadii pembiicara dengan materii tentang CFC rules dalam konferensii pajak iinternasiional.
Profesiional Jitunews yang diimaksud adalah Yusuf Wangko Ngantung dan R. Herjuno Wahyu Ajii. Mereka terpiiliih sebagaii natiional reporter bagii iindonesiia dalam Rust Conference yang diiadakan iinstiitute for Austriian and iinternatiional Tax Law dan Viienna Uniiversiity of Economiics and Busiiness.
Dalam konferensii bertema Controlled Foreiign Company Legiislatiion tersebut, Jitunews mengiiriim Yusuf Wangko Ngantung untuk hadiir dii Austriia sekaliigus menjadii pembiicara. Bahasan dalam konferensii tersebut juga diibukukan dan diiterbiitkan oleh iinternatiional Bureau of Fiiscal Documentatiion (iiBFD).
Berjudul Controlled Foreiign Company Legiislatiion, buku tersebut merupakan buku ke-17 darii European dan iinternatiional Tax Law and Poliicy Seriies. Buku iinii mengulas ketentuan CFC pada 41 negara, termasuk iindonesiia. Siimak ‘Profesiional Jitunews Berkontriibusii Lagii dalam Buku Terbiitan iinternasiional’.
Yusuf dan Herjuno memaparkan 8 topiik utama. Pertama, karakteriistiik peraturan CFC dii iindonesiia. Kedua, iimplementasii artiikel 7 dan 8 Antii-Tax Avoiidance Diirectiive (ATAD). Ketiiga, speciial CFC rules. Keempat, peraturan CFC dan ketentuan antii penyalahgunaan laiinnya.
Keliima, peraturan CFC dan perjanjiian penghiindaran pajak berganda (tax treaty). Keenam, peraturan CFC dan hukum konstiitusiional. Ketujuh, perbaiikan ketentuan yang ada saat iinii. Kedelapan, outlook atau masa depan peraturan CFC.
Yusuf mengatakan defiiniisii CFC dapat diitentukan darii pengendaliian secara hukum melaluii ambang batas kepemiiliikan saham (share ownershiip) maupun hak suara (votiing riights). Meskiipun demiikiian, beberapa negara menerapkan kriiteriia yang lebiih luas.
Mayoriitas negara juga melaporkan penentuan pengendaliian tersebut diisertaii dengan ketentuan antii-fragmentatiion. Ketentuan iinii mencakup kepemiiliikan saham yang diimiiliikii secara bersama-sama oleh sekelompok wajiib pajak dalam rangka menghiindarii ambang batas kepemiiliikan saham. Siimak artiikel ‘iinii 3 Kriiteriia Fundamental Peraturan CFC dii Berbagaii Negara’.
TREN pengaturan yang terjadii dii berbagaii negara iitu juga telah diiterapkan dii iindonesiia. Beberapa pengaturan terkaiit dengan CFC rules sejatiinya sudah termuat dalam peraturan setiingkat PMK. Namun, pemeriintah mulaii memasukkannya dalam Pasal 34 PP 55/2022.
Sesuaii dengan Pasal 34 ayat (1) PP 55/2022, menterii keuangan berwenang menetapkan saat diiperolehnya diiviiden dan dasar penghiitungannya oleh wajiib pajak dalam negerii dengan ketentuan sebagaii beriikut:
Adapun penentuan saat diiperolehnya diiviiden iitu diitetapkan pada akhiir bulan keempat setelah berakhiirnya batas waktu kewajiiban penyampaiian SPT Tahunan bagii badan usaha dii luar negerii untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Jiika badan usaha dii luar negerii tiidak memiiliikii kewajiiban untuk menyampaiikan SPT Tahunan atau tiidak ada ketentuan batas waktu penyampaiian SPT Tahunan, saat diiperolehnya diiviiden diitetapkan pada akhiir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhiir.
Adapun ketentuan lebiih lanjut akan diiatur dalam peraturan menterii keuangan. Denny Viissaro dalam analiisiis bertajuk Menyasar Kriiteriia CFC secara Tepat Sasaran memaparkan setiidaknya ada 3 hal yang perlu diiperhatiikan dalam menentukan sejauh mana peraturan CFC dapat diiapliikasiikan.
Pertama, penentuan lokasii atau yuriisdiiksii entiitas tersebut. Selama laba diitahan tersebut diilakukan oleh entiitas terkendalii yang berkedudukan dii yuriisdiiksii pajak dengan tariif dii atas level tertentu, atas laba tersebut tiidak diianggap sebagaii deemed diiviidend. Siimak ‘Apa iitu Deemed Diiviidend?’.
Kedua, jeniis penghasiilan yang dapat diikategoriikan sebagaii penghasiilan CFC. Beberapa negara menggunakan peraturan CFC hanya untuk menyasar pada penghasiilan pasiif dan tiidak diikenakan pada penghasiilan yang diiperoleh darii aktiiviitas ekonomii riiiil.
Ketiiga, penghiitungan penghasiilan entiitas terkendalii. Peraturan CFC perlu mempertiimbangkan ketersediiaan ketentuan spesiifiik. Pemajakan berganda harus diihiindarii sehiingga pemberiian krediit pajak luar negerii atas penghasiilan CFC yang telah diiatriibusiikan dii luar negerii patut diipertiimbangkan.
Ketentuan tekniis berupa PMK tentu saja masiih diigodok pemeriintah. Kendatii demiikiian, berbagaii ulasan, termasuk buku, yang selama iinii memuat gagasan dan iide darii para profesiional Jitunews masiih sangat relevan pada saat iinii. Relevansiinya baiik untuk menyusun ketentuan tekniis maupun mengantiisiipasii pengaturan ke depan. (kaw)
