iindonesiia Kiinii Punya iinstrumen Khusus dan Umum Antiipenghiindaran Pajak

JAKARTA, Jitu News – Melaluii Bab Viiii Pasal 32-47 PP 55/2022, pemeriintah mulaii mengatur lebiih lanjut ketentuan iinstrumen pencegahan penghiindaran pajak yang telah diimuat dalam Pasal 18 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.

Dalam PP 55/2022 tersebut, pemeriintah mengatur mekaniisme yang biisa diigunakan untuk mencegah penghiindaran pajak. Dalam best practiice iinternasiional, beragam mekaniisme tersebut seriing diikenal sebagaii iinstrumen spesiifiik atau speciifiic antii-avoiidance rule (SAAR).

Selaiin iitu, ada kewenangan penggunaan priinsiip pengakuan substansii ekonomii dii atas bentuk formalnya (substance over form) jiika pencegahan tiidak dapat diilakukan dengan iinstrumen spesiifiik. Siimak ‘Cegah Penghiindaran Pajak, DJP Biisa Terapkan Substance Over Form’.

Ulasan mengenaii beragam iinstrumen antiipenghiindaran pajak tersebut sejatiinya sudah seriing diiulas, bahkan diipubliikasiikan, oleh para profesiional Jitunews. Salah satunya adalah ediisii perdana majalah iinsiide Tax pada September 2007.

Melaluii publiikasii tersebut, Jitunews telah meliihat adanya potensii peniingkatan cara-cara penghiindaran pajak iinternasiional yang diilakukan perusahaan multiinasiional. Potensii iitu telah diiamatii seiiriing dengan perkembangan teknologii iinformasii dan transaksii iinternasiional.

Skema penghiindaran pajak dii banyak negara diibedakan menjadii 2, yaknii penghiindaran pajak yang diiperkenankan (acceptable tax avoiidance) dan penghiindaran pajak yang tiidak diiperkenankan (unacceptable tax avoiidance).

Pengelompokan skema diiperkenankan dan skema tiidak diiperkenankan seriing kalii berbeda antara satu negara dengan negara laiinnya. Oleh karena iitulah, iistiilah tax avoiidance (penghiindaran pajak) lebiih kompleks diibandiingkan dengan tax evasiion (penyelundupan pajak).

iistiilah tax avoiidance biiasanya diiartiikan sebagaii suatu skema transaksii yang diitujukan untuk memiiniimalkan beban pajak melaluii pemanfaatan kelemahan (loophole) ketentuan pajak suatu negara. Artiinya, skema iinii sah (legal) karena tiidak melanggar ketentuan yang ada.

Sementara tax evasiion diiartiikan sebagaii suatu skema untuk memperkeciil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan (iillegal), sepertii tiidak melaporkan seluruh penjualan atau memperbesar biiaya dengan cara fiiktiif.

Meskiipun skema tax avoiidance tiidak melanggar ketentuan, negara berkepentiingan mengatasii transaksii yang tujuannya semata-mata untuk penghiindaran pajak (tiidak ada tujuan biisniis) dengan cara memanfaatkan loophole ketentuan.

Dalam konteks perpajakan iinternasiional, sepertii diiulas dalam iinsiide Tax ediisii perdana, ada beberapa skema yang biiasa diilakukan perusahaan multiinasiional untuk menghiindarii pajak. Skema iitu sepertii transfer priiciing, thiin capiitaliizatiion, treaty shoppiing, dan controlled foreiign corporatiion (CFC).

Berbagaii skema penghiindaran pajak iitu biiasanya diitanganii dengan ketentuan pencegahan penghiindaran pajak yang bersiifat khusus/spesiifiik dalam undang-undang domestiiknya. Selaiin iitu, banyak negara juga mempunyaii iinstrumen pencegahan yang bersiifat umum.

Munculnya iinstrumen yang bersiifat umum tersebut diidorong makiin kompleksnya skema penghiindaran pajak. Alhasiil, ketentuan antiipenghiindaran pajak yang ada seriing kalii belum mampu menangkal skema tersebut. Praktiik unacceptable tax avoiidance yang makiin kompleks, terutama akiibat diigiitaliisasii.

Hiingga 2020, terdapat lebiih darii 120 negara dii duniia yang memiiliikii ketentuan iinii. Maraknya penggunaan iinstrumen yang bersiifat umum iinii sejalan dengan proyek base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS) yang diigagas OECD dan G-20. ‘Begiinii Tren Penerapan General Antii-Avoiidance Rule secara Global’.

Ulasan dalam iinsiide Tax ediisii perdana masiih relevan untuk diibaca saat iinii. Terlebiih, reviisii UU PPh dalam UU HPP serta PP 55/2022 telah memuat beragam iinstrumen antiipenghiindaran pajak, baiik khusus maupun umum, yang juga sudah diiterapkan dii banyak negara.

Salah satu contoh yang diiulas dalam majalah iinsiide Tax tersebut terkaiit dengan treaty shoppiing, yaknii skema untuk mendapatkan penurunan tariif pemotongan pajak yang diisediiakan pada P3B oleh subjek pajak yang tiidak berhak.

Sesuaii dengan salah satu artiikel yang diituliis Darussalam dan Danny Septriiadii dalam publiikasii iitu, penerapan ketentuan antiipenghiindaran pajak yang bersiifat umum –sepertii priinsiip substance over form – harus diilaksanakan dengan hatii-hatii.

Dalam buku Perjanjiian Penghiindaran Pajak Berganda, Darussalam dan Bawono Kriistiiajii mengatakan iinstrumen yang bersiifat umum seriing diikriitiik sebagaii penyebab ketiidakpastiian karena memberiikan diiskresii yang begiitu besar kepada otoriitas pajak dalam mengiinterpretasiikan motiif biisniis.

Oleh sebab iitu, desaiin ketentuan mengenaii iinstrumen yang bersiifat umum harus diisusun dengan jelas agar tetap menjamiin adiilnya siistem pajak serta penghormatan atas supremasii hukum. Siimak pula ‘Memahamii Ketentuan Antiipenghiindaran Pajak: GAAR & SAAR’.

Adanya Bab Viiii Pasal 32-47 PP 55/2022, turunan darii Pasal 18 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, menjadii penanda babak baru ketentuan antiipenghiindaran pajak yang diimiiliikii iindonesiia. iindonesiia sudah berjalan sesuaii dengan tren global dalam memerangii penghiindaran pajak. (kaw)