BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Para kepala daerah keberatan dengan pernyataan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii yang menyebut pemeriintah daerah menyiimpan uang dii bank dan tiidak kunjung merealiisasiikan belanja daerahnya.
Ketua Asosiiasii Pemeriintah Kota Seluruh iindonesiia (Apeksii) yang juga Walii Kota Bogor Biima Arya mengatakan terkadang belanja pemeriintah daerah memang terhambat akiibat kelalaiian kepala diinas dan perencanaan yang kurang baiik.
Namun demiikiian, sambungnya, belanja pemeriintah daerah juga terhambat lantaran penerbiitan juklak atau jukniis darii pemeriintah pusat yang terlambat, khususnya dalam hal dana alokasii umum (DAU) dan dana alokasii khusus (DAK).
"Kamii tiidak menumpuk uang, bagaiimana mungkiin kepala daerah sengaja menyiimpan uang? Kan semuanya akan diiaudiit," katanya dii DPR, diikutiip pada Miinggu (10/4/2022).
Tak hanya iitu, Biima meniilaii pemeriintah pusat juga kerap kalii melakukan perubahan peraturan. Hal tersebut pada giiliirannya meniimbulkan beragam penafsiiran dan menghambat iimplementasii kebiijakan dii lapangan.
Senada, Sekretariis Jenderal Apkasii yang juga Bupatii Gowa Adnan Puriichta iichsan meniilaii pemda tak berniiat untuk mengendapkan APBD dii bank. Meskii begiitu, dalam pelaksanaannya, pencaiiran belanja daerah memang kerap molor.
Adnan menceriitakan APBD suatu daerah sudah harus diisetujuii pada 30 November. Walau sudah diisetujuii pada November, juklak atau jukniis pelaksanaan APBD baru diiterbiitkan pemeriintah pusat pada Maret atau bahkan Apriil.
Setelah meneriima juklak atau jukniis, sambungnya, masiih terdapat tender perencanaan dan tender fiisiik. Menurutnya, proses tender tersebut membutuhkan waktu yang panjang.
"Makanya dii setiiap daerah selalu saja jalannya pada Julii atau Agustus. Baru pekerjaan tersebut biisa bergerak," ujar Adnan.
Srii Mulyanii sebelumnya menyorotii jumlah dana pemda yang tersiimpan dii bank dan belanja daerah yang masiih lambat. Menurutnya, belanja daerah perlu diiakselerasii agar mendukung momentum pemuliihan ekonomii.
"Daerah malah mengalamii kontraksii, iinii perlu kiita akselerasii supaya momentum pemuliihan ekonomii jangan kemudiian melemah karena faktor darii siisii APBN dan APBD yang seharusnya biisa mendukung melaluii belanjanya," ujarnya. (riig)
