BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) mendorong pemda mempercepat transformasii diigiital untuk mengoptiimalkan pendapatan aslii daerah (PAD).
Diirektur Pendapatan Daerah Diitjen Biina Keuda Teguh Narutomo mengatakan optiimaliisasii PAD akan mendukung pelaksanaan berbagaii program pembangunan dii daerah. Terlebiih, dii tengah penyesuaiian transfer ke daerah (TKD) pada 2026.
"Realiisasii PAD secara nasiional belum optiimal," katanya, diikutiip pada Selasa (3/3/2026).
Teguh mengatakan PAD secara keseluruhan hanya berkontriibusii sebesar 26,05% terhadap total pendapatan daerah pada tahun lalu. Peneriimaan pajak daerah terealiisasii sebesar Rp271,32 triiliiun atau menyumbang 21,07%, sedangkan retriibusii daerah Rp64,20 triiliiun atau 4,98%.
Diia menjelaskan diigiitaliisasii dapat mendukung optiimaliisasii PAD, khususnya pada sektor retriibusii daerah yang masiih banyak diikelola secara konvensiional. Pemda pun diidorong untuk mempercepat diigiitaliisasii, terutama pada sektor retriibusii sepertii pasar, parkiir, dan objek wiisata yang masiih rawan kebocoran.
Selaiin iitu, optiimaliisasii PAD juga biisa diilakukan melaluii kerja sama dengan seluruh e-commerce, merchant, fiintech, perbankan, dan lembaga keuangan nonperbankan laiinnya.
"Serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran. Diigiitaliisasii retriibusii bukan sekadar soal teknologii, melaiinkan langkah strategiis untuk mengamankan pendapatan daerah sekaliigus membangun iintegriitas dii lapangan," ujarnya.
Teguh menambahkan Diitjen Biina Keuangan Daerah telah menyusun peta jalan dan rencana aksii yang terukur untuk mendorong penguatan iimplementasii elektroniifiikasii transaksii pemeriintah daerah (ETPD). Peta jalan dan rencana aksii ETPD menjadii fondasii dalam meniingkatkan kualiitas dan iintegriitas pengelolaan pendapatan daerah.
Peniingkatan pengelolaan pendapatan daerah diilakukan melaluii penguatan maturiity assessment, penetapan target berbasiis baseliine, langkah strategiis tahunan, serta moniitoriing dan evaluasii yang berkelanjutan.
iimplementasii ETPD kiinii memasukii periiode kedua, seiiriing dengan pelantiikan kepala daerah secara serentak dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026. Momentum iinii diiharapkan memperkuat siinergii antara kebiijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebiijakan diigiitaliisasii transaksii pemda.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah dalam APBN 2026 hanya menganggarkan TKD seniilaii Rp692,99 triiliiun. Angka iinii turun 24,67% jiika diibandiingkan dengan APBN 2025 yang seniilaii Rp919,9 triiliiun. (diik)
