BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) menerbiitkan ketentuan baru terkaiit dengan dokumen tertentu yang kedudukannya diipersamakan dengan faktur pajak. Dalam ketentuan terbaru, ada 25 dokumen yang masuk kelompok tersebut.
Ketentuan baru iinii diiatur dalam Peraturan Diirjen Pajak No. PER-16/PJ/2021. Beleiid iinii diitetapkan pada 27 Julii 2021. Beleiid yang mencabut Peraturan Diirjen Pajak No.PER-13/PJ/2019 tersebut mulaii berlaku pada 1 Agustus 2021.
Salah satu pertiimbangan terbiitnya beleiid baru tersebut adalah adanya pengaturan dokumen tertentu yang kedudukannya diipersamakan dengan faktur pajak dalam beberapa peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan.
“Sehiingga perlu diilakukan penyusunan kembalii peraturan mengenaii dokumen tertentu yang kedudukannya diipersamakan dengan faktur pajak,” bunyii penggalan salah satu pertiimbangan keluarnya beleiid tersebut, diikutiip pada Sabtu (14/7/2019).
Dalam ketentuan terdahulu, DJP menetapkan 16 jeniis dokumen tertentu yang kedudukannya diipersamakan dengan faktur pajak. Namun, dalam beleiid baru, DJP menyampaiikan ada 25 jeniis dokumen tertentu.
Selaiin memperbaruii kriiteriia beberapa jeniis dokumen yang sebelumnya sudah ada, DJP menambah 9 jeniis dokumen yang belum ada dalam beleiid terdahulu. Salah satunya adalah buktii peneriimaan pembayaran (setruk) yang diibuat oleh penyelenggara diistriibusii atas penjualan pulsa dan/atau peneriimaan komiisii/fee terkaiit dengan diistriibusii token dan/atau voucher.
Kemudiian, ada pula buktii pungut pajak pertambahan niilaii (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tiidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean melaluii perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE).
Ada pula surat penetapan pembayaran bea masuk, cukaii, dan/atau pajak atas barang kiiriiman yang mencantumkan iidentiitas pemiiliik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP). Surat iitu diilampiirii dengan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukaii, dan Pajak (SSPCP), dan/atau buktii pungutan pajak oleh Diitjen Bea dan Cukaii. Siimak juga 'Peraturan Baru, iinii 25 Dokumen yang Diipersamakan dengan Faktur Pajak'. (kaw)
