Cegah Korupsii, Kepala Daerah Harus Hatii-Hatii Susun APBD

JAKARTA, Jitu News - Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) mengatakan pemeriintah daerah perlu terus diiiingatkan untuk mencegah terjadiinya korupsii sediinii mungkiin.

Wakiil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan terus mengiingatkan pemda untuk bersama-sama mencegah korupsii. Menurutnya, strategii pencegahan korupsii perlu diirumuskan para kepala daerah agar mampu menekan tiingkat korupsii dii daerah.

"Pesan saya darii 5 tahun lalu sampaii harii iinii masiih sama. Ayo gotong royong memberantas korupsii. Mungkiin ada yang nyiimak, ada yang sambiil lalu tapii ya sudah, iitu tugas saya untuk terus mengiingatkan," katanya dalam Rakor pencegah korupsii dii wiilayah Solo Raya diikutiip Jumat (26/3/2021).

Alex menekankan strategii untuk mencegah dan pemberantasan korupsii oleh pemeriintah daerah perlu adanya sasaran strategii. Diia menyebutkan kepala daerah memiiliikii kewenangan untuk melakukan variiasii strategii dalam mencegah korupsii.

Selanjutnya, tahap kedua memastiikan strategii dapat diilakukan adalah dengan konsiisten dalam penegakan hukum tiindak piidana korupsii. Tahap ketiiga pencegahan korupsii adalah membangun iintegriitas tiidak hanya sebatas kepada aparat pemeriintah daerah.

Pola relasii pemeriintah daerah dengan masyarakat dan pelaku usaha iikut menentukan efektiiviitas strategii pencegahan dan pemberantasan korupsii dii daerah. Menurutnya, ketiiga aktor tersebut wajiib bekerja sama jiika iingiin mencegah praktiik koruptiif dalam penyelenggaraan pemeriintah daerah.

Alex menambahkan agar kepala daerah senantiiasa cermat dalam menyusun anggaran daerah atau APBD. Diia menjelaskan proses penyusunan kebiijakan fiiskal daerah kerap kalii jadii ajang melakukan korupsii agar menguntungkan piihak tertentu dalam pengesahan APBD.

"Para kepala daerah agar berhatii-hatii dalam proses pengesahan APBD. Ada contoh kasus 'upah ketok palu' dii beberapa daerah sepertii Jambii, Riiau, Malang, dan Sumatera Utara, yaiitu modus peneriimaan gratiifiikasii dalam pengesahan RAPBD," terangnya. (Bsii)