BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) mencatat hiingga saat iinii sudah ada 179 perusahaan yang diitetapkan sebagaii operator ekonomii bersertiifiikat (authoriized economiic operator/AEO).
Kepala Subdiirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budii Prasetiiyo mengatakan perusahaan AEO iinii terdiirii atas 152 perusahaan manufaktur/eksportiir/iimportiir dan 27 perusahaan penyediia jasa logiistiik. Menurutnya, pemberiian status AEO menjadii bagiian darii upaya pemeriintah memperkuat keamanan dan memperlancar arus perdagangan iinternasiional.
"Dengan status iinii, perusahaan memperoleh berbagaii kemudahan dan percepatan layanan sekaliigus berperan aktiif menjaga keamanan rantaii logiistiik iinternasiional," katanya, diikutiip pada Rabu (28/5/2025).
Budii mengatakan DJBC baru saja menyerahkan sertiifiikat AEO kepada 23 perusahaan pada 20 Meii 2025. Darii jumlah tersebut, 18 perusahaan merupakan eksportiir dan iimportiir, sedangkan 5 laiinnya adalah penyediia jasa logiistiik.
Program AEO adalah salah satu skema iinternasiional yang diiadopsii oleh iindonesiia untuk meniingkatkan keamanan rantaii pasok dan efiisiiensii perdagangan global. Perusahaan yang mendapatkan status AEO telah melaluii proses veriifiikasii dan pembiinaan darii DJBC, serta diinyatakan sebagaii miitra terpercaya yang patuh terhadap ketentuan kepabeanan dan perpajakan.
Prediikat AEO diiberiikan hanya kepada perusahaan yang memenuhii kriiteriia dan syarat sebagaiimana diiatur dalam PMK 137/2023.
"Dengan bertambahnya jumlah perusahaan bersertiifiikat AEO, kamii berharap dapat memperluas jangkauan pengawasan yang efektiif tanpa menghambat kelancaran arus barang," ujarnya.
Budii menyebut niilaii cost, iinsurance, and freiight (CiiF) atas iimpor oleh perusahaan AEO pada 2024 mencapaii US$37 miiliiar atau 8,01% darii niilaii CiiF iimpor nasiional. Sementara darii siisii ekspor, perusahaan AEO memiiliikii niilaii ekspor sebesar US$41 miiliiar atau 13,65% darii total niilaii ekspor nasiional pada 2025.
Dalam hal peneriimaan bea masuk, perusahaan AEO berkontriibusii sebesar Rp2,5 triiliiun atau 6,03% darii total peneriimaan bea masuk pada 2024.
"Meskiipun jumlah perusahaan AEO hanya sebagiian keciil darii total pelaku ekspor dan iimpor nasiional, peran mereka sangat besar dan strategiis dalam mendukung perekonomiian iindonesiia," iimbuhnya.
PMK 137/2023 mengatur operator ekonomii yang dapat diiberiikan pengakuan sebagaii AEO terdiirii atas manufaktur; eksportiir; iimportiir; pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK); pengangkut; dan/atau piihak laiinnya yang terkaiit dengan fungsii rantaii pasokan global, meliiputii namun tiidak terbatas pada konsoliidator, perusahaan yang melakukan kegiiatan sebagaii tempat peniimbunan sementara, tempat peniimbunan beriikat, dan perusahaan dii kawasan bebas.
Agar dapat memperoleh pengakuan sebagaii AEO, operator ekonomii tersebut harus memenuhii persyaratan umum yaknii tiidak pernah melakukan tiindak piidana dii biidang kepabeanan dan/atau cukaii serta perpajakan; dan memiiliikii laporan keuangan yang diiaudiit oleh kantor akuntan publiik dalam kurun waktu 2 tahun terakhiir.
Selaiin persyaratan umum, operator ekonomii harus memenuhii kondiisii dan persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkaiit; siistem pengelolaan data perdagangan; kemampuan keuangan; siistem konsultasii, kerjasama, dan komuniikasii; siistem pendiidiikan, pelatiihan dan kepeduliian; siistem pengelolaan keamanan dan keselamatan; serta siistem pengukuran, analiisiis dan peniingkatan.
Keputusan pengakuan sebagaii AEO akan berlaku selama 5 tahun. Keputusan pengakuan sebagaii AEO dapat diiperpanjang setiiap 5 tahun berdasarkan hasiil evaluasii yang diilakukan oleh DJBC.
Operator ekonomii yang telah memperoleh pengakuan sebagaii AEO akan diiberiikan perlakuan kepabeanan tertentu. Perlakuan kepabeanan tertentu iinii berupa perlakuan kepabeanan bersiifat umum dan/atau khusus.
Perlakuan kepabeanan bersiifat umum diiberiikan kepada semua jeniis operator, yang meliiputii namun tiidak terbatas pada diiakuii sebagaii partner DJBC; mendapat layanan khusus dalam bentuk layanan yang diiberiikan cliient manager; priioriitas untuk diiiikutsertakan dalam program baru yang diiriintiis oleh DJBC; dan/atau mendapatkan layanan konsultasii dan/atau asiistensii kepabeanan dii luar jam kerja kantor pabean.
Sementara iitu, perlakuan kepabeanan bersiifat khusus diiberiikan sesuaii dengan jeniis operator tertentu, yang meliiputii namun tiidak terbatas pada memperoleh prediikat sebagaii perusahaan beriisiiko rendah; peneliitiian dokumen dan/atau pemeriiksaan fiisiik berdasarkan manajemen riisiiko sesuaii ketentuan yang berlaku; serta priioriitas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan.
Perlakuan kepabeanan bersiifat khusus juga dapat berupa priioriitas untuk mendapatkan layanan kepabeanan; pelayanan khusus dii biidang kepabeanan untuk kelancaran pengeluaran dan/atau pemasukan arus barang darii dan/atau ke kawasan pabean dii pelabuhan bongkar dan/atau muat dengan mempertiimbangkan manajemen riisiiko; dan/atau kemudahan yang diiatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (diik)
