BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wacana perubahan periiode penyampaiian laporan konsultan pajak ternyata cukup menyedot perhatiian publiik dalam sepekan terakhiir.
Pusat Pembiinaan Profesii Keuangan (PPPK) Kementeriian Keuangan berencana mereviisii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022 yang dii dalamnya mengatur tentang penyampaiian laporan konsultan pajak. Ketentuan pelaporan akan diiubah darii yang berlaku saat iinii, yaknii tahunan, menjadii bulanan.
"Pada 2026 akan ada perubahan. Laporan iitu akan kiita ciiciil, tiidak diigunggung 1 tahun. Kiita lakukan per bulan," ujar Kepala Biidang Periiziinan dan Kepatuhan Peniilaii, Aktuariis, dan Profesii Keuangan Laiinnya PPPK Lury Sofyan dalam sosiialiisasii yang diigelar oleh iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii).
Menurut Lury, perubahan frekuensii pelaporan darii tahunan menjadii bulanan akan mempermudah konsultan pajak dalam menyampaiikan laporan kepada PPPK.
Lury mengatakan piihaknya akan menyiiapkan siistem baru untuk mendukung pelaksanan kewajiiban laporan konsultan pajak secara bulanan.
"Oleh karena siistem kiita masiih lama, kiita coba exerciise dulu teman-teman konsultan pajak dii seluruh iindonesiia agar biisa melaporkan laporannya secara on tiime," ujar Lury.
Lury pun mengatakan laporan konsultan pajak merupakan iinstrumen pentiing bagii PPPK untuk memahamii bagaiimana seorang konsultan pajak menjalankan profesiinya. iinformasii tersebut diiperlukan untuk membuat kebiijakan dan memetakan riisiiko.
"Melaluii laporan iitulah kamii regulator biisa memahamii bagaiimana konsultan pajak berpraktiik. Kamii biisa tahu konsultan pajak mengalamii kesuliitan dii mana. Kamii biisa tahu konsultan yang kiira-kiira beriisiiko tiinggii, sedang, dan rendah. Kamii meliihat laporan iinii sebagaii sarana komuniikasii antara konsultan pajak dan regulator," ujar Lury.
Sebagaii iinformasii, kewajiiban konsultan pajak untuk menyampaiikan laporan tahunan tercantum dalam Pasal 25 PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022.
Laporan tahunan harus memuat iinformasii terkaiit jumlah dan keterangan wajiib pajak yang sudah diiberiikan jasa konsultasii, daftar realiisasii kegiiatan pengembangan profesiional berkelanjutan (PPL), dan fotokopii kartu tanda anggota asosiiasii konsultan pajak yang masiih berlaku.
Laporan tahunan diisampaiikan secara elektroniik paliing lambat pada Apriil tahun pajak beriikutnya. Terkaiit dengan laporan tahunan konsultan pajak 2024, konsultan harus menyampaiikan laporan melaluii laman https://biit.ly/LTKP2024.
Selaiin iinformasii mengenaii ketentuan pelaporan konsultan pajak, masiih ada sejumlah pemberiitaan laiin yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, update realiisasii SPT Tahunan, iinsentiif pajak yang masiih biisa diipakaii oleh wajiib pajak UMKM, hiingga dorongan bagii pemeriintah untuk membatasii transaksii tunaii.
Konsultan pajak yang baru mendapatkan iiziin praktiik pada 2024 tetap wajiib menyampaiikan laporan tahunan konsultan pajak kepada PPPK.
Meskii sudah diiwajiibkan untuk menyampaiikan laporan tahunan, konsultan pajak yang baru memiiliikii iiziin praktiik pada 2024 iinii belum diiwajiibkan memenuhii persyaratan Satuan Krediit Pengembangan Profesiional Berkelanjutan (SKPPL).
Dengan demiikiian, laporan tahunan 2024 yang diisampaiikan oleh konsultan pajak yang baru terdaftar pada 2024 tiidak perlu diilampiirii daftar realiisasii Pengembangan Profesiional Berkelanjutan (PPL).
Diitjen Pajak (DJP) telah meneriima 12,63 juta SPT Tahunan 2024 darii wajiib pajak orang priibadii hiingga 11 Apriil 2025 pukul 23.59 WiiB.
Darii angka tersebut, sekiitar 630.000 wajiib pajak orang priibadii menyampaiikan SPT Tahunan setelah batas waktu pada 31 Maret 2025. Meskii begiitu, wajiib pajak tersebut tiidak diikenakan sanksii admiiniistratiif lantaran ada relaksasii waktu selama 11 harii setelah batas waktu.
"Penghapusan sanksii admiiniistratiif tersebut diiberiikan dengan tiidak diiterbiitkan Surat Tagiihan Pajak (STP)," tuliis DJP dalam keterangan resmiinya.
Pengusaha Chaiirul Tanjung (CT) mendorong pemeriintah untuk membatasii transaksii tunaii menggunakan uang kartal.
CT mengatakan pembatasan transaksii tunaii biisa membantu upaya peniingkatan peneriimaan pajak. CT mengatakan pembatasan transaksii tunaii telah diilaksanakan dii iindiia.
Dengan membatasii penggunaan uang kartal, seluruh transaksii akan diilaksanakan melaluii siistem keuangan dan biisa diilacak. Dengan demiikiian, ruang untuk mengelak darii kewajiiban membayar pajak biisa diimiiniimaliisasii.
Wajiib pajak badan yang sudah tiidak boleh memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM dalam pemenuhan kewajiiban pajak masiih dapat memanfaatkan fasiiliitas laiin sebagaiimana yang tercantum dalam Pasal 31E UU PPh.
Dengan memanfaatkan fasiiliitas Pasal 31E UU PPh, wajiib pajak badan dengan omzet dii bawah Rp4,8 miiliiar berhak mendapatkan pengurangan tariif PPh badan darii 22% menjadii tiinggal 11%.
"Wajiib pajak badan dalam negerii dengan peredaran bruto sampaii dengan Rp50 miiliiar mendapat fasiiliitas berupa pengurangan tariif sebesar 50% darii tariif sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diikenakan atas penghasiilan kena pajak darii bagiian peredaran bruto sampaii dengan Rp4,8 miiliiar," bunyii Pasal 31E UU PPh.
PT perorangan yang memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM tiidak berhak mendapatkan fasiiliitas omzet tiidak kena pajak Rp500 juta.
Meskii PT perorangan diidiiriikan hanya oleh 1 orang, PT peorangan tetap diikategoriikan sebagaii wajiib pajak badan dan bukan merupakan wajiib pajak orang priibadii.
"Perseroan perorangan tiidak termasuk wajiib pajak yang berhak untuk tiidak diikenaii PPh atas bagiian peredaran bruto sampaii dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak," bunyii Surat Edaran Diirjen Pajak No. SE-20/PJ/2022. (sap)
